Ketua DPRD Kaltim Saksikan Sertijab Pangdam VI/Mulawarman

21 Juli 2022

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK saat bersalaman dengan Mayjen TNI Tri Budi Utomo selaku Pangdam VI/Mulawarman yang baru
BALIKPAPAN. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menghadiri acara pisah sambut Pangdam VI/Mulawarman dari Mayjen TNI Teguh Rumekso kepada Mayjen TNI Tri Budi Utomo, dan Syukuran HUT ke 64 Kodam VI/Mulawarman, di Aula Makodam VI/Mulawarman, Rabu (20/7).

Usai menghadiri undangan, Makmur menyampaikan ucapan selamat ulang tahun Kodam VI/Mulawarman ke 64, dan dirinya berharap TNI selalu ada bersama dengan masyarakat. “Atas nama lembaga dan pribadi, saya mengucapkan dirgahayu Kodam VI/Mulawarman.

Selamat datang Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Tri Budi Utomo, juga selamat bertugas Mayjen TNI Teguh Rumekso ditempat yang baru ,” ujranya. Ia berharap, apa yang telah dilakukan Mayjen TNI Teguh Rumekso selama menjabat sebagai Pangdam VI/Mulawarman selama delapan bulan sebelumnya, dapat dilanjutkan oleh Mayjen TNI Tri Budi Utomo selaku Pangdam VI/Mulawarman yang baru. “Kaltim saat ini punya beban yang cukup berat, terutama dalam rangka pengamanan pembangunan IKN. Ini merupakan tantangan juga kepada Pak Tri Budi Utomo,” sebut Makmur.

Politisi Golkar ini juga menambahkan, bahwa wilayah Kaltim terbilang cukup luas, ditambah Kodam VI/Mulawarman masih membawahi Kaltara, sehingga tanggung jawab dan tantangan yang diemban cukup besar.

“Kondisi masyarakat Kaltim dan Kaltara masih banyak yang belum terjangkau, baik dari segi infrastruktur maupun transporatasi, bahkan kesejahteraan masih terbilang memprihatinkan. Kehadiran TNI Bukan saja untuk mengamankan NKRI, tetapi harapan kita peran TNI-Polri, terutama TNI dapat memberikan efek positif dalam aspek sosial juga,” tandasnya.

Sementara itu, Mayjen TNI Tri Budi Utomo berharapkehadiran dirinya bisa memberikan kontribusi bagi negara khususnya setelah Kaltim menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui Kodam VI/Mulawarman dan memastikan berjalan.

“Mudah-mudahan saya juga dapat memberikan kontribusi seperti yang telah beliau (Teguh Pudjo Rumekso) berikan kepada Kodam VI Mulawarman ini,” ujarnya.

“Sehingga situasi dan kondisi baik itu di jajaran Kodam VI/Mulawarman hingga ke perbatasan dan sampai terbentuknya Ibu Kota Nusantara semua dapat berjalan aman dan lancer,” tambahnya.

Dia menegaskan, tugas utama Kodam VI Mulawarman memastikan pembangunan IKN berjalan lancar. Hal itu sesuai dengan instruksi Pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Tugas pokok Kodam VI Mulawarman selalu tegak lurus kepada pemerintah dan pada saat ini pemerintah menekankan agar IKN Nusantara harus bisa dilaksanakandan di impelemntasikan,” jelas Tri Budi Utomo. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Ekti Imanuel Monitoring Proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kutai Barat
admin 22 Januari 2025
0
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara langsung lakukan monitoring terhadap proyek pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rabu (22/1/2025) turut didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim dari Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kaltim dan dari Kubar. Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa ada sebanyak 50 unit rumah mendapat bantuan pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD tahun 2024 di Tanjung Isuy. Dan di Kampung Tanjung Isuy sendiri ada sebanyak 15 unit yang mendapat bantuan. “Yang kita ambil sample ada 5 rumah tadi ya. Yang ingin saya lihat itu adalah hasil dari pada anggaran yang sudah diatur oleh pergub. Pergub ini kan Rp 25 juta ya untuk satu rumah,” sebut Ekti. Hal ini, menurut Ekti, terbilang agak susah untuk dinilai, dikarenakan proses rehab ini tidak sama dengan membangun bangunan baru. “Tentu, yang namanya rehab ini tidak semua diganti, tapi secara garis besar saya anggap lumayan bagus. Dan tentu ini laporan saya ke pak gubernur nanti,” ujarnya. Dalam proses kedepan, lanjutnya, perlu ada revisi dari pergub ini terkait dengan nilai. “Nilai seperti Kubar dan Mahulu ini kan harga material beda dengan di kota. Itu yang kita kasih masukan. Dalam arti dengan proses daripada Bappeda dan Perkim sendiri yang mengkajinya,” tutur Ekti. Kemudian, Ekti akan mendorong melalui rapat paripurna terkait reses, bahwa akan menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi untuk merevisi pergub yang ada. “Terkait dengan nilai Rp 25 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi berapa, sesuai kajian teknis Bapedda dan Perkim yang menjalankannya,” jelasnya. Lain pihak, Kepala Bidang Perkim Kaltim Sidiq Prananto Sulistyo menerangkan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 yang ada di Kubar sejumlah 150 unit, terbagi menjadi tiga lokasi yang salah satunya berada di Tanjung Isuy sebanyak 50 unit. “Untuk penerima bantuan, kita mendapatkan data atau usulan dari pemerintah Kabupaten Kubar,” ungkap Sidiq. Dari hasil data yang diperoleh, dilanjutkan dengan mengidentifikasi untuk memastikan syarat dan kriteria telah terpenuhi pada acuan pelaksanaan rehabilitasi. “Salah satunya adalah status lahan, terus kemudian betul-betul penerima bantuan yang diusulkan ini adalah masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” tuturnya. Dari hasil identifikasi itu, lanjut Sidiq, kemudian dilakukan perencanaan terhadap rehab rumah tersebut. “Penanganan dalam rehabilitasi rumah itu juga tidak sama. Ada yang mungkin disitu menangani atapnya, ada yang memang atapnya dan dindingnya dan beserta lantainya,” sebutnya. Pihaknya telah melakukan diskusi dan komunikasi bersama penerima bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan terhadap penerima bantuan dan kebutuhannya. “Dengan batasan nominal bantuan kurang lebihnya sekitar Rp 25 juta sesuai yang ada di Pergub 33 tahun 2022,” pungkasnya. (hms8)