Ketua DPRD Kaltim Saksikan Sertijab Pangdam VI/Mulawarman

Kamis, 21 Juli 2022 873
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK saat bersalaman dengan Mayjen TNI Tri Budi Utomo selaku Pangdam VI/Mulawarman yang baru
BALIKPAPAN. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menghadiri acara pisah sambut Pangdam VI/Mulawarman dari Mayjen TNI Teguh Rumekso kepada Mayjen TNI Tri Budi Utomo, dan Syukuran HUT ke 64 Kodam VI/Mulawarman, di Aula Makodam VI/Mulawarman, Rabu (20/7).

Usai menghadiri undangan, Makmur menyampaikan ucapan selamat ulang tahun Kodam VI/Mulawarman ke 64, dan dirinya berharap TNI selalu ada bersama dengan masyarakat. “Atas nama lembaga dan pribadi, saya mengucapkan dirgahayu Kodam VI/Mulawarman.

Selamat datang Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Tri Budi Utomo, juga selamat bertugas Mayjen TNI Teguh Rumekso ditempat yang baru ,” ujranya. Ia berharap, apa yang telah dilakukan Mayjen TNI Teguh Rumekso selama menjabat sebagai Pangdam VI/Mulawarman selama delapan bulan sebelumnya, dapat dilanjutkan oleh Mayjen TNI Tri Budi Utomo selaku Pangdam VI/Mulawarman yang baru. “Kaltim saat ini punya beban yang cukup berat, terutama dalam rangka pengamanan pembangunan IKN. Ini merupakan tantangan juga kepada Pak Tri Budi Utomo,” sebut Makmur.

Politisi Golkar ini juga menambahkan, bahwa wilayah Kaltim terbilang cukup luas, ditambah Kodam VI/Mulawarman masih membawahi Kaltara, sehingga tanggung jawab dan tantangan yang diemban cukup besar.

“Kondisi masyarakat Kaltim dan Kaltara masih banyak yang belum terjangkau, baik dari segi infrastruktur maupun transporatasi, bahkan kesejahteraan masih terbilang memprihatinkan. Kehadiran TNI Bukan saja untuk mengamankan NKRI, tetapi harapan kita peran TNI-Polri, terutama TNI dapat memberikan efek positif dalam aspek sosial juga,” tandasnya.

Sementara itu, Mayjen TNI Tri Budi Utomo berharapkehadiran dirinya bisa memberikan kontribusi bagi negara khususnya setelah Kaltim menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui Kodam VI/Mulawarman dan memastikan berjalan.

“Mudah-mudahan saya juga dapat memberikan kontribusi seperti yang telah beliau (Teguh Pudjo Rumekso) berikan kepada Kodam VI Mulawarman ini,” ujarnya.

“Sehingga situasi dan kondisi baik itu di jajaran Kodam VI/Mulawarman hingga ke perbatasan dan sampai terbentuknya Ibu Kota Nusantara semua dapat berjalan aman dan lancer,” tambahnya.

Dia menegaskan, tugas utama Kodam VI Mulawarman memastikan pembangunan IKN berjalan lancar. Hal itu sesuai dengan instruksi Pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Tugas pokok Kodam VI Mulawarman selalu tegak lurus kepada pemerintah dan pada saat ini pemerintah menekankan agar IKN Nusantara harus bisa dilaksanakandan di impelemntasikan,” jelas Tri Budi Utomo. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.