Jelang Pesta Demokrasi, Utamakan Kesatuan dan Persatuan

Sabtu, 23 November 2024 75
Anggota DPRD Kaltim Jahidin
SAMARINDA. Sebentar lagi, pesta demokrasi akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kaltim. Pada 27 November 2024 mendatang, Kaltim akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur 2024-2029, serta Walikota dan Wakil Walikota, maupun Bupati dan Wakil Bupati seluruh wilayah di Kaltim.

Di tengah tensi politik yang semakin tinggi, Anggota DPRD Kaltim Jahidin menghimbau kepada masyarakat di seluruh daerah untuk tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan jelang pemilihan umum (pemilu) di Kaltim.

Dirinya menegaskan, bahwa menjaga persatuan dan kesatuan merupakan tanggung jawab bersama, terlepas dari perbedaan pandangan maupun pilihan politik. “Pemilu adalah momen penting bagi kita semua. Saatnya untuk menunjukkan kedewasaan politik dengan menghargai perbedaan dan menjaga persatuan,” ujar Jahidin.

Meski berbeda pilihan nantinya, Politis PKB ini mengajak agar masyarakat tetap menjaga kondusivitas dan saling menghormati. “Terpenting adalah, kita semua adalah bagian dari masyarakat Kaltim. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan, agar daerah kita bisa terus maju dan berkembang,” ungkapnya.

Dalam spirit kebangsaan, Jahidin mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan. Mengajak semua warga untuk memberikan hak suara sesuai dengan hati nurani dan tetap menjunjung tinggi semangat kebersamaan.

Melalui edukasi politik, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi. “Kami menghimbau agar masyarakat mencari informasi dari berbagai sumber, memahami isu-isu penting, dan tidak terpengaruh oleh narasi yang mengarah pada perpecahan,” ujar Jahidin.

Dirinya juga mengimbau, masyarakat turut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban agar proses pemilihan berlangsung dengan damai. “Keamanan dan ketertiban harus diutamakan demi kelancaran proses demokratis, masyarakat juga jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bersifat menghasut. Kita harus bijak menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terpancing konflik,” tegas Jahidin. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Banmus dan BK DPRD Kaltim Studi ke DPRD DIY Perkuat Sinkronisasi Agenda dan Efektivitas Kelembagaan
Berita Utama 6 Agustus 2025
0
YOGYAKARTA — Dalam rangka memperkuat kualitas kelembagaan dan efektivitas penyusunan agenda kerja tahunan, Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (6/8). Kunjungan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, dan diikuti oleh Anggota Banmus Salehuddin, Ketua BK DPRD Kaltim Subandi, serta sejumlah staf Sekretariat DPRD dan tim ahli. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD DIY, rombongan menggali berbagai praktik baik yang telah diterapkan oleh DPRD DIY, termasuk pengaturan jadwal kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), serta kegiatan Panitia Khusus (Pansus). Diskusi menyoroti tantangan teknis seperti potensi tumpang tindih jadwal antar AKD dan pentingnya koordinasi lintas fungsi dalam menjaga efektivitas kerja legislatif. Dalam diskusi, DPRD DIY menekankan pentingnya harmonisasi antara lembaga legislatif dan eksekutif sebagai kunci keberhasilan pembangunan daerah. Sinkronisasi jadwal kegiatan DPRD dengan agenda eksekutif, seperti Musrenbang dan pembahasan APBD, dilakukan secara intensif melalui koordinasi lintas lembaga dan penyesuaian dalam rapat Banmus serta Paripurna. Wakil Ketua DPRD DIY, Umaruddin Masdar, menyampaikan bahwa Banmus memiliki peran strategis dalam menyusun dan mengkoordinasikan program kerja tahunan dan lima tahunan DPRD, termasuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan seperti Dana Keistimewaan DIY. “Program kerja DPRD DIY disusun agar dapat dilaksanakan secara proporsional, akuntabel, dan selaras dengan rencana kerja eksekutif. Sinkronisasi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan seluruh fungsi dewan berjalan optimal,” ujar Umar, sapaan akrabnya. Jadwal kegiatan DPRD DIY disusun secara periodik dan disahkan melalui rapat paripurna, dengan fleksibilitas untuk revisi jika terjadi perubahan kebijakan atau kebutuhan mendesak. Sinkronisasi dengan agenda eksekutif, seperti pembahasan APBD dan Musrenbang, dilakukan melalui koordinasi intensif agar fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi berjalan optimal. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa kunjungan kerja ke DPRD DIY bukan sekadar studi teknis, melainkan bagian dari komitmen kelembagaan untuk memperkuat fondasi kerja legislatif yang adaptif, terukur, dan berorientasi pada pelayanan publik. “Kami menyadari bahwa efektivitas kerja DPRD sangat bergantung pada bagaimana agenda disusun dan dikoordinasikan. Jadwal yang tumpang tindih, minim evaluasi, atau tidak selaras dengan dinamika eksekutif bisa menghambat fungsi representasi dan pengawasan,” ujar perempuan yang akrab disapa Yenni ini. Ia menambahkan bahwa DPRD Kaltim tengah mendorong pembenahan sistem penjadwalan kegiatan agar lebih sistematis dan berbasis kebutuhan aktual. Hal ini mencakup penguatan peran Banmus sebagai pengatur ritme kerja kelembagaan, serta peningkatan koordinasi antar AKD agar tidak terjadi fragmentasi fungsi. “Kami ingin memastikan bahwa setiap kegiatan dewan memiliki arah yang jelas, waktu yang tepat, dan ruang partisipasi yang cukup. Tidak hanya efisien secara teknis, tapi juga relevan secara substansi,” lanjutnya. Yenni juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD dan eksekutif dalam menyusun agenda pembangunan daerah. Menurutnya, sinkronisasi bukan berarti menyeragamkan, tetapi menyelaraskan visi agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. “Agenda kerja DPRD harus mampu menjembatani aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah. Di sinilah pentingnya jadwal yang terstruktur dan fleksibel,” tegasnya. Kunjungan ke DPRD DIY, menurut Yenni, memberikan banyak inspirasi tentang bagaimana sistem penjadwalan yang adaptif dan berbasis evaluasi dapat memperkuat efektivitas kelembagaan. Ia berharap praktik baik ini dapat diadopsi dan disesuaikan dengan konteks kelembagaan DPRD Kaltim. “Kami tidak hanya belajar teknis, tapi juga semangat kolaboratif dan budaya kerja yang partisipatif. Ini yang ingin kami bawa pulang dan kembangkan di Kaltim,” tutup Yenni. (akb)