Hadiri Peresmian Alat Operasi Mata, Ruang CSSD, dan Launching USG 4 Dimensi. Agusriansyah Ridwan Apresiasi Komitmen RSUD Sangkulirang Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

Selasa, 6 Mei 2025 1
APRESIASI : Anggota DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan, bersama Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, dan Direktur RSUD Sangkulirang
KUTAI TIMUR. Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menghadiri Peresmian  Alat Operasi Mata Tanpa Jahitan (Phacoemulsification), yang dirangkai dengan Launching USG 4 dimensi dan peresmian Ruang CSSD (Central Sterile Supply Department) di RSUD Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Selasa (6/5/2025).

Peresmian  Alat Operasi Mata Tanpa Jahitan di RSUD ini dilakukan langsung oleh Bupati Kabupaten Kutim, Ardiansyah Sulaiman, dengan disaksikan Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, Direktur RSUD Sangkulirang, dr. Azizah Bin Smith, dan sejumlah pejabat daerah, tenaga medis, serta masyarakat setempat.

Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyampaikan apresiasi kepada pihak RSUD Sangkulirang dan Pemkab Kutim. Menurutnya, ini merupakan bukit kesungguhan pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, hari ini telah diresmikan, alat yang digunakan untuk penyakit mata yang disebabkan oleh katarak atau mungkin kecelakaan kerja, dengan operasi menggunakan teknologi canggih. Sehingga operasinya tanpa dijahit,” ujarnya.

Selain telah menggunakan teknologi canggih, RSUD Sangkulirang juga memilik delapan dokter spesialis. Ini menandakan bahwa, proses peningkatan rumah sakit tipe D ke tipe C semakin berpeluang.

“Tentu dengan meningkatnya tipe rumah sakit dari D ke C, pelayanan juga semakin optimal. Karena peningkatan tipe rumah sakit merupakan bagian dari program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama di daerah tertinggal dan terluar,” kata Agusriansyah, sapaan akrabnya.

Hal ini lanjut dia, dimaksudkan untuk menyediakan fasilitas dan kemampuan pelayanan medik yang lebih lengkap di rumah sakit tipe C, sehingga dapat menangani kasus medis yang lebih kompleks tanpa perlu dirujuk ke rumah sakit dengan tingkat pelayanan lebih tinggi. 

Politisi PKS ini juga mengaku telah berdiskusi dengan Pemkab Kutim, terkait bagaimana upaya melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan RSUD Sangkulirang. Termasuk penambahan ruang rawat inap dan tempat tinggal untuk tenaga medis yang bertugas.

“Insyaallah mudah-mudahan tahun ini bisa diwujudkan, dan ini kita juga dorong di tingkat provinsi melalui bantuan APBD Kaltim. Khususnya peningkatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sehingga peningkatan tipe RSUD Sangkulirang, dapat segera terealisasi,” bebernya.

Agusriansyah meyakini, Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, termasuk Pimpinan DPRD Kaltim, akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kaltim, dengan menjadikan ini skala prioritas dalam rangka menjawab program gratispol yang memang menjadi visi misi Gubernur Kalimantan Timur.

“Saya yakin dan percaya, bahwa visi misi yang dibangun Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim tentu tidak akan main-main. Pemprov Kaltim pasti mendukung usulan bantuan keuangan yang telah diajukan Pemkab Kutim terkait pengadaan sarana dan prasarana RSUD Sangkulirang,” tegasnya. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, berpendapat tantangan perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Berita Utama 10 Mei 2025
0
SAMARINDA. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, berpendapat  tantangan perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Pendapat tersebut dia sampaikannya usai mengikuti pertemuan dan diskusi terkait pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi Kaltim, bersama, Menteri Arifatul Choiri Fauzi, di Pendopo Odah Etam, Sabtu (10/5/2025). Menurut Hasanuddin, kondisi di wilayah 3T jelas berbeda dibandingkan daerah perkotaan, baik dari sisi infrastruktur maupun akses layanan, serta budaya, anggaran yang diperlukan, termasuk sumber daya manusianya. Karena itu, pendekatan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus disesuaikan. “Ya, memang beda ya. Dari itu tidak bisa disamakan dengan daerah yang lebih maju. Tentu butuh perlakuan khusus,” ujarnya saat menjawab pertanyaan media terkait perlindungan perempuan dan anak di daerah 3T. Hasanuddin mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan di wilayah-wilayah tersebut. Menurut Pria yang akrab di panggil Hamas ini, hal itu juga dibenarkan langsung oleh Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, yang turut hadir dalam acara ini. “Tadi saya sampaikan, dan langsung ditanggapi oleh Ibu Menteri. Memang sudah ada dana khusus untuk daerah-daerah 3T. Tinggal mekanisme pelaksanaannya yang perlu dipastikan, supaya tepat sasaran,” jelasnya. Hasanuddin menyebutkan, saat ini sudah ada tujuh kabupaten di Kalimantan Timur disiapkan untuk menerima dukungan pendanaan tersebut. Meski belum merinci nama-nama kabupaten itu, ia memastikan semuanya merupakan wilayah yang masuk kategori sulit diakses baik karena infrastruktur publik masih terbatas. Sebagai Ketua DPRD, Hasanuddin menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal agar alokasi dana tersebut benar-benar digunakan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam hal pencegahan kekerasan dan akses layanan hukum, kesehatan, serta pendidikan. “DPRD tentu akan ikut mengawasi dan mendorong agar program ini berjalan baik. Apalagi isu perempuan dan anak ini menyangkut generasi masa depan. Jangan sampai hanya bagus di pusat, tapi tak sampai ke akar rumput,” tegas politisi dari Golkar itu. Lebih lanjut, Hasanuddin juga menekankan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan seperti dalam menjangkau dan membina komunitas di wilayah 3T. “Organisasi Kemasyarakatan punya jaringan kuat sampai ke desa-desa. Ini sangat potensial jika disinergikan dengan program pemerintah. Mereka tahu betul kondisi masyarakat di lapangan,” sarannya.(adv/hms7)
Indeks