Balikpapan. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama sejumlah Anggota DPRD Kaltim dari Derah Pemilihan (Dapil) Kota Balikpapan menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Balikpapan dalam rangka Hari Jadi ke-127 tahun Kota Balikpapan di Hotel Grand Tjokro Balikpapan, Kamis (8/2).
Kegiatan ini dipimpin Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh didampingi ketiga Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle, Budiono dan Laisa Hamisah. Tampak hadir pula segenap anggota DPRD Balikpapan.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud bersama Sekretaris Daerah Muhaimin serta unsur forkopinda turut hadir. Tampak juga Penjabat Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun, serta segenap pimpinan instansi vertikal dan tokoh masyarakat Kota Beriman.
Peringatan hari jadi Ke-127 Kota Balikpapan pada 2024 ini mengusung tema Balikpapan Kondusif, Sinergi dan Berkelanjutan. Tema ini, disampaikan Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, diusung bukan tanpa makna, melainkan untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif, terus bersineri dan berkelanjutan, dalam membangun Kota Balikpapan. Makna terdalam, tentunya menjelang pesta demokrasi yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Legislatif serentak yang diselenggarakan pada 14 Februari mendatang.
Diumur yang sudah tidak mudah lagi, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, Balikpapan saat ini sebagai pintu gerbang Kaltim, dan juga pintu masuk ke IKN. “Tentu harapan kita, pembenahan terhadap Kota Balikpapan seharusnya lebih ditingkatkan,” sebut dia.
Selain itu, dirinya juga mendukung penuh rencana Walikota dan Gubernur Kaltim membuat monumen sebagai ikon yang menggambarkan ciri khas dari Kota Beriman.
“Sejalan dengan rencana Walikota dan Gubernur Kaltim. Pemerintah setempat berencana membuat monumen yang ditempatkan di dekat Bandara Sepinggan Balikpapan. Hal ini dimaksud dalam rangka mendukung dan menyambut pembangunan IKN,” beber Hasan, sapaan akrabnya.
Politisi Golkar ini berharap, Balikpapan bisa mendapatkan bantuan keuangan yang sama dengan ibu kota sebelumnya, paling tidak seperti kota-kota lain. Pasalnya, selama ini Hasan menyebut, bantuan keuangan dinilai masih kurang.
Sementara itu, hal penting yang perlu ditingkatkan disampaikan Hasan, yakni infrastruktur, khususnya jalan. Karena menurutnya, jalan merupakan akses utama yang menghubungkan antar wilayah. “Bukan hanya di Balikpapan, terkhusus seluruh Kaltim. Akses jalan harus menjadi prioritas utama pembangunan untuk saat ini,” jelasnya. (adv/hms6)
Hadiri Paripurna HUT ke 127 Kota Balikpapan, Hasan : Akses Jalan Harus Menjadi Prioritas Pembangunan Saat Ini
Kamis, 8 Februari 2024 1190
-cover.jpg)
-(1)-cover.jpg)
-cover.jpg)
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama sejumlah Anggota DPRD Kaltim dari Derah Pemilihan (Dapil) Kota Balikpapan menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Balikpapan dalam rangka Hari Jadi ke-127 tahun Kota Balikpapan di Hotel Grand Tjokro Balikpapan.
TULIS KOMENTAR ANDA
Banmus Susun Kegiatan Masa Sidang I Tahun 2026, Ketua DPRD Kaltim : Ini Adalah Kontrak Kerja Nyata Dengan Rakyat
Berita Utama
24 Desember 2025
0
SAMARINDA. Menyongsong tahun anggaran baru, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Timur bergerak cepat menyusun peta jalan kegiatan untuk Masa Sidang I (Januari-Februari) Tahun 2026. Rapat yang digelar di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Rabu (24/12), menjadi momentum penguatan fungsi legislatif.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan jajarannya bahwa setiap butir kesepakatan dalam rapat Banmus membawa tanggung jawab besar bagi masyarakat Kalimantan Timur. "Ini adalah kontrak kerja kita dengan rakyat. Kita harus memastikan biaya terkendali demi pembangunan. Mari jalankan agenda ini dengan semangat pengabdian," ucapnya di hadapan peserta rapat yang dipimpin oleh Muhammad Samsun.
Hasanuddin menyebut Banmus sebagai jantung dari seluruh aktivitas DPRD. Tanpa perencanaan yang matang dan legal melalui Banmus, seluruh gerak langkah institusi bisa menjadi tidak sah. Oleh karena itu, sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD dan KUA-PPAS menjadi prioritas utama.
Langkah strategis ini diambil guna meminimalisir risiko keterlambatan pengesahan APBD di masa mendatang. "Semoga ini menjadi titik awal yang baik dan dibukakan pintu kemudahan dalam setiap upaya kita membangun Kalimantan Timur," pungkasnya.(hms11)
