Hadiri Musyawarah Wilayah KKMSB Kaltim, Hamas Nahkodai Kerukunan Keluarga Mandar di Kaltim

Jumat, 23 Mei 2025 52
AKLAMASI : Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud terpilih sebagai Ketua BPW KKMSB Kaltim dalam Muswil, di Hotel Grand Verona, Samarinda, Sabtu (24/5/2025) malam
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud resmi menahkodai Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (KKMSB) Kaltim Periode 2025-2030 dalam Muswil yang digelar di Hotel Grand Verona, Samarinda.

Dalam sambutannya, Hamas, panggilan akrab Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan apresiasi kepada para pengurus KKMSB yang telah sukses menggelar Muswil, sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan aman.

“Acara ini bukan sekedar agenda organisasi formil, tapi ini momentum kita bersilaturrahmi dan sebagai wadah untuk evaluasi perjalanan organisasi,” ujarnya.

Sebagai Ketua KKMSB Kaltim yang baru, Hamas mendorong kepada para pengurus untuk merumuskan program kerja, sehingga arah perjalanan organisasi lebih terarah.

“Sebagai organisasi kedaerahan yang bersifat kekeluargaan, dengan mengangkat nilai-nilai “Sipamandaran”, keluarga besar Mandar yang ada di Kaltim memiliki kewajiban dalam mendukung pembangunan di Kaltim,”sebut dia.

Meski sempat vakum cukup lama, KKMSB kembali hadir sebagai salah satu organisasi kedaerahan yang ada di Kaltim dan telah terdaftar di Kesabangpol. Ada tiga kewajiban disampaikan Hamas,menjadi agenda organisasi ini.

“Pertama, menjaga jati diri kita orang Mandar, dan bagaimana menghidupkan kembali budaya Mandar. Pasalnya, budaya Sipamandaran sudah mulai hilang di tengah masyarakat karena
perubahan zaman,” terang dia.

Kedua kata Hamas, bagaimana meningkatkan kesejahteraan orang Mandar di perantauan. “Bukan hanya bidang ekonomi, bukan hanya bidang kesehatan, tapi sudah mulai memuat pembudayaan sifat-sifat sipamdanran pada generasi muda,” jelasnya.

“Jadi, kita akan berperan aktif dalam pembangunan di daerah Provinsi Kalimantan Timur. Bukan hanya di tingkat lokal, tapi juga Nasional, Regional, bahkan Internasional,” harap Hamas. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi II DPRD Kaltim Bersiap Evaluasi Aset 47 OPD dan Biro Pemprov
Berita Utama 28 Mei 2025
0
SAMARINDA. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana mengevaluasi secara total seluruh aset milik pemerintah provinsi (pemprov) yang tersebar dan dikelola oleh 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah biro. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aset daerah tidak terbengkalai. Lebih dari itu, aset-aset tersebut bisa dioptimalkan secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim dari dapil Samarinda, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah dalam proses inventarisasi dan pemetaan ulang seluruh aset tersebut. “Yang jelas begini, Komisi II ini kan sedang menginventarisasi ulang aset yang dikelola pengguna barang, termasuk 47 OPD dan biro. Kita mau tahu mereka punya aset apa, dan apakah dimanfaatkan atau tidak,” ungkapnya kepada Niaga.Asia, Sabtu (24/5) di Royal Park Hotel, Samarinda. Menurut Sapto, banyak aset provinsi yang belum dimaksimalkan, padahal nilainya itu mencapai hingga triliunan rupiah. Karena itu, perlu ada evaluasi terstruktur agar aset-aset itu tidak menjadi beban, melainkan menjadi sumber pendapatan atau fasilitas publik yang bermanfaat. “Tanah kita yang belum termaksimalkan, itu harus terdata. Kita mau data yang utuh, mana yang sudah termanfaatkan, mana yang kira-kira belum, dan mana yang potensial untuk dikembangkan,” terangnya. Komisi II, kata dia, akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan biro-biro teknis untuk melakukan pendataan secara komprehensif. Evaluasi ini juga akan menyasar sistem pengelolaan, pola pemanfaatan, serta kejelasan status hukum atas aset yang dikuasai masing-masing OPD dan biro. “Bukan hanya Perusda yang kita evaluasi, tapi semua akan kita cek, termasuk OPD dan biro yang selama ini mengelola aset-aset provinsi. Aset-aset kita sangat banyak, ada di Sanga sanga, Kutai Timur dan Berau. Cuma kita mau pilah-pilah dulu. Intinya jangan sampai ada yang tidak jelas pengelolaannya,” jelasnya. Ia juga menyebut bahwa evaluasi ini sebagai bagian dari langkah strategis Komisi II untuk mendorong efisiensi tata kelola aset daerah, serta mendukung visi pemprov agar aset-aset itu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi. “Intinya, kita tidak ingin ada aset provinsi yang diam tak produktif. Kita akan cek semuanya. Kalau perlu rekomposisi aset, ya kita lakukan. Karena ini menyangkut tanggung jawab kita kepada rakyat,” tegasnya. Langkah ini pun selaras dengan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang berulang kali menekankan pentingnya reformasi tata kelola aset dan kemandirian BUMD sebagai penopang ekonomi daerah. (adv/hms7)
Indeks