Fokus Pemberdayaan Perempuan, Shemmy Bakal Genjot Pelatihan Keterampilan

Jumat, 8 November 2024 97
Shemmy Permata Sari, Anggota DPRD Kaltim
Pemberdayaan perempuan dan pemuda menjadi prioritas Shemmy Permata Sari sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) periode 2023-2029. Ia menilai perempuan memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Namun tak dipungkiri, bahwasanya program terkait bidang tersebut masih minim dianggarkan oleh pemerintah.

Padahal, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi hal penting bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan anggaran dan kepastian alokasinya untuk program pemberdayaan perempuan. “Insyaaallah nanti untuk peningkatan SDM Kota Bontang, anggaran yang ada kami alokasikan untuk ibu-ibu. Khususnya itu pelatihan-pelatihan,” ungkapnya.

Pelatihan itu seperti menjahit dan kecantikan. Menurut istri Ketua DPRD Kota Bontang itu,  dengan sejumlah pelatihan yang digelar diharapkan dapat menjadikan perempuan di Kaltim semakin berdaya. Tak terkecuali, bagi perempuan di daerah daerah pemilihan (dapil)-nya yang meliputi Bontang, Kutai Timur dan Berau dapat diaplikasikan. “Karena saat ini banyak juga ibu-ibu yang mengeluhkan masalah beli kebutuhan rumah (yang sulit) karena nggak ada kegiatan usaha,” terangnya.

Mengenai isu pemuda, Shemmy menyoroti tingkat pengangguran yang tinggi di Kota Bontang. Ia berharap adanya kegiatan positif yang bisa menurunkan tingkat pengangguran.

“Kita bikinkan kegiatan yang bisa meningkatkan kemampuan SDM. dan kegiatan yang lain supaya mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kota Bontang,” pungkasnya. (Adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Audiensi DPRD Kaltim Bersama Aliansi Mahakam
Berita Utama 13 Februari 2025
0
SAMARINDA. Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakanAliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat (Mahakam) mendatangi Kantor DPRD Kaltim untuk melakukan audiensi bersama Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud di ruang rapat rujab No. 2, Kamis (13/2). Audiensi itu juga turut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Kaltim Selamat Ari Wibowo dan Anggota Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu serta Tenaga Ahli Komisi I. Hal itu dilakukan mahasiswa sebagai tindak lanjut dari aksi demonstrasi pada 6 Februari yang lalu. Dengan tuntutan menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba terkait IUP bagi perguruan tinggi. Dalam audiensi, Aliansi Mahakam menyampaikan tuntutan yaitu :  1. Menolak RUU Minerba tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) bagi perguruan tinggi. 2. Sikap DPRD Kaltim dalam mewujudkan poin tuntutan mahasiswa persoalan WIUP kepada perguruan tinggi. 3. Memastikan dan memperjuangkan RUU Minerba tentang WIUP perguruan tinggi tidak disahkan di pusat. Pada kesempatan itu, Hasanuddin Mas’ud menyayangkan pada aksi demonstrasi yang lalu terjadi kegaduhan dan aksi corat coret. Ia menerangkan bahwa pada saat aksi demonstrasi kebetulansesuai jadwal Banmus, anggota dewan sedang melakukan kunjungan kerja. “Sehingga kemarin, kami tidak sempat menemui pihak mahasiswa. Maka hari ini kita beri kesempatan,” ujarnya. Sementara, Selamat Ari Wibowo menerangkan bahwa persoalan tambang ini berawal dari dicabutnya kewenangan daerah menjadi kewenangan pusat. “Jadi ini dampaknya luas. Kalau dulu, kewenangan masih ada di daerah, jadi permasalahan tambang itu hanyalah tumpang tindih lahan,” jelasnya. Kemudian, di akhir audiensi, kedua belah pihak sepakat dan menyatakan sikap untuk menolak RUU Minerba, dengan saling menandatangani Memorandum of Understanding(MoU) untuk disampaikan ke DPR RI. (hms8)