Ekti Imanuel Safari Natal di GKII Muara Asa, Barong Tongkok, dan GKII Muara Leban

Selasa, 17 Desember 2024 1115
KHIDMAT : Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imenuel bersama Istri saat menghadiri acara perayaan natal di Gereja Barong Tongkok.
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imenuel bersama Istri dan keluarga melakukan Safari Natal di sejumlah Gereja di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Sabtu – Selasa (14-17/12/2024). Kali ini, Ekti Imanuel menghadiri Safari Natal yang digelar oleh jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Muara Asa, GKII Barong Tongkok, dan GKII Muara Leban.

Kegiatan Safari Natal disampaikan Ekti, bukan hanya sekedar menghadiri natal bersama keluarga, melainkan sebagai ajang silaturahmi dan bertemu, serta saling menyapa. “Saya sungguh senang, bisa berada di tengah jemaat gereja yang berbahagia. Kita bersilaturahmi, dan kita merayakan bahwa proses daripada iman kita sebagai orang Kristen adalah terkait dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ,” ujarnya

Ekti berpesan agar semangat Natal terus menginspirasi umat Nasrani, untuk bekerja bersama dalam semangat kasih dan pengabdian. “Perayaan Natal tahun ini kiranya menjadi momen refleksi untuk membangun kehidupan yang lebih baik, penuh kasih dan harmonis,” kata dia.

Ia juga menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen selalu mendukung terciptanya keharmonisan antar umat beragama di Kaltim, khususnya di Kabupaten Kubar. Dijelaskannya, bahwa toleransi bukan hanya kewajiban moral, tapi juga pondasi bagi kemajuan daerah.

“Pesan moral Natal ini, yakni pesan kasih untuk sesama, saling memaafkan jika ada kesalahan dan khilaf, karena manusia sumbernya berdosa. Momen Natal ini saya mengajak semua untuk tetap rukun dan damai,” ulasnya.

Ekti juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan di Kaltim, khususnya di Kabupaten Kubar, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.  “Melalui momen Natal ini, mari kita tingkatkan kebersamaan, gotong royong dan rasa saling menghormati,” bebernya

Karena menurutnya, Kabupaten Kubar memiliki potensi besar untuk berkembang dan pemerintah termasuk DPRD siap mendukung penuh upaya-upaya pembangunan di Kabupaten Kubar. “Semoga dengan kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan baik, pembangunan di Kubar bisa setara dengan yang ada di ibu kota provinsi,” pungkasnya. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Kasus Beras Oplosan Marak, DPRD Kaltim Minta Pengawasan Diperketat Hingga ke Hulu
Berita Utama 1 Agustus 2025
0
SAMARINDA. Meningkatnya peredaran beras oplosan di pasaran mendapat sorotan tajam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo. Ia menyebut praktik kecurangan ini sebagai bentuk kejahatan terstruktur yang merugikan masyarakat luas serta merusak kepercayaan terhadap sistem distribusi pangan nasional. “Ini bukan sekadar soal penipuan dagang, tapi sudah masuk kategori kejahatan ekonomi yang memukul rakyat kecil. Mengoplos beras dan menjualnya sebagai produk premium adalah perbuatan yang tidak bisa ditoleransi,” kata Sigit. Ia menilai lemahnya pengawasan dari hulu ke hilir menjadi pintu masuk bagi pelaku nakal untuk memanipulasi kualitas beras yang beredar di pasaran. Sigit bahkan menyamakan modus ini dengan praktik pengoplosan bahan bakar yang juga terjadi akibat minimnya pengawasan lapangan. “Kalau pengawasan hanya dijalankan secara seremonial, pelanggaran seperti ini akan terus berulang. Dan yang menjadi korban tetap masyarakat, khususnya mereka yang bergantung pada beras sebagai kebutuhan pokok,” tegasnya. Pernyataan Sigit muncul menyusul temuan Kementerian Pertanian yang mencatat ada 212 merek beras tidak layak edar, sebagaimana diungkap Satgas Pangan. Data tersebut telah disampaikan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Ia memaparkan, salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah pemalsuan kemasan. Beras kualitas rendah dikemas ulang menggunakan karung berlabel premium, bahkan ada yang berat bersihnya tidak sesuai dengan keterangan di kemasan. “Kadang secara kasat mata terlihat meyakinkan, kemasannya bagus. Tapi ketika dibuka, kualitas isinya jauh dari yang dijanjikan,” ucap Sigit. Dirinya mendesak pemerintah agar tidak hanya bertindak reaktif setelah kasus ini menjadi sorotan publik. Ia meminta adanya inspeksi rutin yang menyasar seluruh jalur distribusi, mulai dari petani, penggilingan, pengemasan, hingga pasar-pasar tradisional dan modern. “Jangan tunggu heboh dulu baru sibuk bergerak. Kita butuh pengawasan yang sistematis dan sanksi tegas agar ada efek jera bagi pelaku,” katanya lagi. Ia juga mengingatkan bahwa dampak dari beras oplosan tidak hanya merugikan ekonomi masyarakat, tetapi juga membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, Sigit mendorong agar masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan dengan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses. “Pemerintah harus hadir sebagai pelindung konsumen. Kalau masyarakat menemukan kejanggalan, aduannya harus cepat ditindaklanjuti. Jangan biarkan rakyat berjuang sendirian menghadapi mafia pangan ini,” tutupnya. (hms8)
Indeks