DPRD Kaltim Gelar Rapat Paripurna Ke – 26, Penyampaian Nota Penjelasan Ranperda Hingga Laporan Hasil Kerja Renja

Kamis, 4 November 2021 68
PIMPIN RAPAT : Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun saat memimpin Rapat Paripurna Ke – 26 didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji dan Asisten III Setprov Kaltim Fathul Halim di ruang rapat gedung D lantai 6, Rabu (3/11)
SAMARINDA. DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna Ke - 26 dengan agenda penyampaian nota penjelasan Tentang Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kaltim, penyampaian nota penjelasan Ranperda Inisiatif DPRD Kaltim Tentang Pembangunan Kepemudaan, penyampaian Revisi Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD Kaltim, dan penyampaian Laporan Hasil Kerja Tim Pembahas Rencana Kerja (Renja) DPRD Kaltim tahun 2022.

Rapat yang digelar secara langsung dan virtual tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji dan dihadiri Asisten III Setprov Kaltim Fathul Halim yang mewakili Gubernur Kaltim beserta jajarannya di ruang rapat gedung D lantai 6, Rabu (3/11).
Muhammad Samsun mengatakan, sebagaimana yang diketahui bersama, bahwa salah satu fungsi DPRD Kaltim, selain anggaran dan pengawasan, adalah pembentukan Peraturan Daerah.

“DPRD bersama Pemerintah Provinsi membentuk Peraturan Daerah, sebagai payung hukum untuk menjadi pedoman kita semua dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” ujarnya. Berkaitan dengan fungsi pembentukan Perda tersebut, lanjut Samsun, agenda rapat paripurna hari ini, adalah penyampaian nota penjelasan tentang Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kaltim yang disampaikan oleh Fathul Halim.

Selanjutnya, secara berurutan agenda penyampaian nota penjelasan Ranperda Inisiatif DPRD Kaltim Tentang Pembangunan Kepemudaan Dan Penyampaian Revisi Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD Kaltim yang dibacakan Jawad Sirajuddin, serta agenda penyampaian Laporan Hasil Kerja Tim Pembahas Rencana Kerja DPRD Kaltim Tahun 2022 yang dibacakan oleh Muhammad Adam.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, mencermati laporan hasil kerja yang disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Pembahas Renja tadi, maka dapat disimpulkan bahwa Tim Pembahas Renja DPRD Kaltim Tahun 2022, masih perlu adanya penyempurnaan dalam penyusunan Renja hingga finalisasi. “Renja ini masih perlu penyempurnaan hingga finalisasi untuk disosialisasikan sehingga dapat disahkan dan ditetapkan dalam paripurna berikutnya,” sebutnya (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Lambannya Sertifikasi Aset Picu Kekhawatiran Konflik Agraria di Kaltim
Berita Utama 8 Agustus 2025
0
SAMARINDA. Keterlambatan proses sertifikasi aset milik pemerintah daerah maupun lahan masyarakat di Kalimantan Timur menimbulkan keresahan baru di tengah upaya membangun kepastian hukum dan tata kelola agraria yang adil. DPRD Kalimantan Timur memperingatkan kondisi ini berpotensi menjadi bom waktu jika tidak segera ditangani secara serius. Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, menyoroti persoalan ini sebagai hal yang krusial karena menyangkut hak masyarakat atas tanah serta keamanan hukum atas aset pemerintah. Ia menilai, lambannya proses legalisasi aset dapat memicu konflik pertanahan dan sengketa hukum yang berkepanjangan. “Keterlambatan sertifikasi bukan hanya memperlemah kepastian hukum atas kepemilikan aset daerah, tetapi juga membuka ruang terjadinya persoalan pertanahan yang bisa berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat,” ujarnya. Pernyataan ini mempertegas urgensi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta instansi terkait agar segera mempercepat proses sertifikasi aset yang belum tersentuh administrasi hukum. Tak hanya aset pemerintah, masyarakat pun kerap terjebak pada birokrasi berbelit ketika mengurus sertifikat tanah. Menurutnya, warga seringkali terhambat prosedur yang rumit, biaya tinggi, hingga maraknya pungutan liar. “Pemerintah semestinya hadir secara aktif dalam memberikan pendampingan dan kemudahan layanan. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi lahan harus dilakukan secara masif dan konsisten,” tegasnya. Ia menekankan, penyelesaian konflik agraria harus dijalankan dengan pendekatan kemanusiaan yang adil. Tak hanya lewat kebijakan formal, tetapi juga pendampingan hukum dan penyederhanaan prosedur administratif. “Tidak adil apabila masyarakat dibiarkan bergumul sendiri dalam menghadapi ketidakpastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Jika kita menginginkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, maka penyelesaian sengketa pertanahan harus menjadi agenda prioritas yang dijalankan secara serius dan bermartabat,” tutupnya. Kondisi ini menunjukkan, tanpa intervensi konkret dari pemerintah, risiko terjadinya konflik agraria masih membayangi. DPRD Kaltim berharap semua pihak bergerak cepat sebelum keterlambatan ini menjelma menjadi persoalan hukum yang jauh lebih kompleks. (hms7)  
Indeks