SAMARINDA – Program Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Keladen di Kabupaten Paser kembali menjadi sorotan dalam Dialog Publika TVRI Kaltim, Senin (1/9/25). Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdurahman, menegaskan bahwa warga lokal harus menjadi prioritas utama dalam pengisian kuota transmigrasi yang tersisa, demi menjaga keberlanjutan dan efektivitas program. Program transmigrasi yang telah berjalan sejak 2017 ini bertujuan mengurangi kepadatan penduduk, membuka wilayah baru, dan memperkuat ketahanan nasional. Tahun ini, pemerintah menyediakan kuota bagi 50 Kepala Keluarga (KK), lengkap dengan fasilitas rumah dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
"Harapan kami warga lokal bisa segera mendapatkan persetujuan dari Kementerian berdasarkan data Disnakertrans Paser. Kita harus bahu-membahu mendukung program ini,” ujar Abdurahman.
Ia menekankan bahwa bangunan yang tidak segera ditempati berisiko rusak dan menjadi beban anggaran. Menurutnya, potensi ekonomi di wilayah UPT Keladen, seperti perkebunan sawit, dapat dimanfaatkan oleh transmigran untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Abdurahman juga menyampaikan aspirasi masyarakat yang merasa program ini tidak perlu dilanjutkan di Paser karena kebutuhan lokal sudah relatif terpenuhi. Ia mendorong agar kabupaten lain di Kalimantan Timur diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam program transmigrasi ke depan.
"Kami dari DPRD Kaltim mendukung agar ke depannya ada kabupaten-kabupaten lain yang bisa berkiprah dalam program ini,” tambahnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menyebabkan lonjakan populasi di wilayah sekitar, termasuk Paser yang kini dihuni lebih dari 300.000 jiwa. Hal ini menuntut sinergi lintas sektor agar program transmigrasi tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan demografi. Dialog tersebut turut menghadirkan Kepala Disnakertrans Kaltim Rozani Erawandi, Pengamat Sosial Unmul Muhammad Arifin, dan Kabid Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Paser Juhaeni, yang bersama-sama membahas arah kebijakan dan tantangan pelaksanaan transmigrasi di era IKN. (hms)
"Harapan kami warga lokal bisa segera mendapatkan persetujuan dari Kementerian berdasarkan data Disnakertrans Paser. Kita harus bahu-membahu mendukung program ini,” ujar Abdurahman.
Ia menekankan bahwa bangunan yang tidak segera ditempati berisiko rusak dan menjadi beban anggaran. Menurutnya, potensi ekonomi di wilayah UPT Keladen, seperti perkebunan sawit, dapat dimanfaatkan oleh transmigran untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Abdurahman juga menyampaikan aspirasi masyarakat yang merasa program ini tidak perlu dilanjutkan di Paser karena kebutuhan lokal sudah relatif terpenuhi. Ia mendorong agar kabupaten lain di Kalimantan Timur diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam program transmigrasi ke depan.
"Kami dari DPRD Kaltim mendukung agar ke depannya ada kabupaten-kabupaten lain yang bisa berkiprah dalam program ini,” tambahnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menyebabkan lonjakan populasi di wilayah sekitar, termasuk Paser yang kini dihuni lebih dari 300.000 jiwa. Hal ini menuntut sinergi lintas sektor agar program transmigrasi tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan demografi. Dialog tersebut turut menghadirkan Kepala Disnakertrans Kaltim Rozani Erawandi, Pengamat Sosial Unmul Muhammad Arifin, dan Kabid Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Paser Juhaeni, yang bersama-sama membahas arah kebijakan dan tantangan pelaksanaan transmigrasi di era IKN. (hms)
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)