BALIKPAPAN. DPRD Kaltim terus mengintensifkan pembahasan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim Tahun 2025–2029 melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RPJMD bersama OPD. RDP hari kedua yang digelar di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Jumat (11/7/2025), menjadi wadah penting mengawal keselarasan antara visi dan misi Gubernur dengan program kerja perangkat daerah.
Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Sya’diah, bersama Wakil Ketua Pansus Sigit Wibowo dan Kepala Bappeda Kaltim Yusliando, memimpin langsung jalannya sesi ketiga pembahasan. Turut hadir jajaran OPD di lingkungan Pemprov Kaltim, seperti BKD, DPMPD, Diskominfo, DKP, Biro Pemerintahan Setda Provinsi, serta Tim Transisi Gubernur. Setelah merangkum seluruh kegiatan, dari sesi pemaparan OPD yang telah berlangsung sejak hari pertama, Pansus menilai Renstra OPD sudah mengakomodasi dengan baik arah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Komitmen terhadap program unggulan Gratispol dan Jospol menjadi indikator utama keselarasan tersebut “Presentasi dari tiap perangkat daerah menunjukkan bahwa Renstra OPD telah selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Hampir semua OPD yang kami undang telah menyusun program sesuai tugas dan fungsinya, serta menunjukkan komitmen nyata mendukung arah kebijakan Pemprov,” ujar Syarifatul.
Ia menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen blueprint, melainkan sebuah kanvas kolektif yang menggambarkan arah pembangunan lima tahun ke depan bagi Benua Etam menuju Generasi Emas.
“RPJMD ini merupakan rujukan utama bagi seluruh OPD. Semua acuan pembangunan tertuang di dalamnya. Karena itu, jangan sampai ada OPD yang bergerak secara terpisah. Kebijakan harus terintegrasi dan selaras dengan tujuan besar, yakni keberhasilan program strategis Gratispol dan Jospol,” sebutnya.
Dalam sesi diskusi, Syarifatul Sya’diah, juga menekankan urgensi hilirisasi sebagai salah satu elemen penting yang harus diupayakan oleh seluruh perangkat daerah. Menurutnya, program hilirisasi menjadi strategi krusial untuk menjawab tantangan pembangunan di Kaltim, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
“Program hilirisasi wajib ada. Karena melalui pendekatan ini, kita bisa menjawab tantangan mendasar daerah, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” jelas Syarifatul.
Ia juga menyampaikan optimismenya bahwa Ranperda RPJMD akan dirampungkan sesuai jadwal dan siap diparipurnakan pada 28 Juli 2025 mendatang. Politisi Golkar ini mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama mengawal implementasi RPJMD sebagai wujud komitmen bersama membangun Kaltim yang inklusif, berkelanjutan, dan sejahtera.
“Ranperda RPJMD harus dikawal bersama, sehingga dokumen ini menjadi acuan untuk perubahan masa depan pembangunan Kaltim lima tahun ke depan. Kami berharap seluruh OPD konsisten menjalankan misi Gubernur melalui Renstra dan program kerja yang mendukung keberhasilan Gratispol dan Jospol, sehingga hasil pembangunannya benar- benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya. (hms11/ca)
Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Sya’diah, bersama Wakil Ketua Pansus Sigit Wibowo dan Kepala Bappeda Kaltim Yusliando, memimpin langsung jalannya sesi ketiga pembahasan. Turut hadir jajaran OPD di lingkungan Pemprov Kaltim, seperti BKD, DPMPD, Diskominfo, DKP, Biro Pemerintahan Setda Provinsi, serta Tim Transisi Gubernur. Setelah merangkum seluruh kegiatan, dari sesi pemaparan OPD yang telah berlangsung sejak hari pertama, Pansus menilai Renstra OPD sudah mengakomodasi dengan baik arah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Komitmen terhadap program unggulan Gratispol dan Jospol menjadi indikator utama keselarasan tersebut “Presentasi dari tiap perangkat daerah menunjukkan bahwa Renstra OPD telah selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Hampir semua OPD yang kami undang telah menyusun program sesuai tugas dan fungsinya, serta menunjukkan komitmen nyata mendukung arah kebijakan Pemprov,” ujar Syarifatul.
Ia menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen blueprint, melainkan sebuah kanvas kolektif yang menggambarkan arah pembangunan lima tahun ke depan bagi Benua Etam menuju Generasi Emas.
“RPJMD ini merupakan rujukan utama bagi seluruh OPD. Semua acuan pembangunan tertuang di dalamnya. Karena itu, jangan sampai ada OPD yang bergerak secara terpisah. Kebijakan harus terintegrasi dan selaras dengan tujuan besar, yakni keberhasilan program strategis Gratispol dan Jospol,” sebutnya.
Dalam sesi diskusi, Syarifatul Sya’diah, juga menekankan urgensi hilirisasi sebagai salah satu elemen penting yang harus diupayakan oleh seluruh perangkat daerah. Menurutnya, program hilirisasi menjadi strategi krusial untuk menjawab tantangan pembangunan di Kaltim, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
“Program hilirisasi wajib ada. Karena melalui pendekatan ini, kita bisa menjawab tantangan mendasar daerah, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” jelas Syarifatul.
Ia juga menyampaikan optimismenya bahwa Ranperda RPJMD akan dirampungkan sesuai jadwal dan siap diparipurnakan pada 28 Juli 2025 mendatang. Politisi Golkar ini mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama mengawal implementasi RPJMD sebagai wujud komitmen bersama membangun Kaltim yang inklusif, berkelanjutan, dan sejahtera.
“Ranperda RPJMD harus dikawal bersama, sehingga dokumen ini menjadi acuan untuk perubahan masa depan pembangunan Kaltim lima tahun ke depan. Kami berharap seluruh OPD konsisten menjalankan misi Gubernur melalui Renstra dan program kerja yang mendukung keberhasilan Gratispol dan Jospol, sehingga hasil pembangunannya benar- benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya. (hms11/ca)
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)