DPRD Kaltim Dampingi Kunker Pj. Gubernur Kaltim Ke Wilayah Utara

Rabu, 12 Februari 2025 659
KUNKER : Anggota DPRD Kaltim saat mendampingi kunker Pj. Gubernur Kaltim ke wilayah utara, Selasa (11/2).
KUKAR – BONTANG. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Abdulloh bersama Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu, Agus Aras dan Arfan turut serta mendampingi kunjungan kerja (kunker) Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik beserta jajaran perangkat daerah Pemprov Kaltim ke wilayah utara, Selasa (11/2).
Agenda pertama pada kunker tersebut adalah peletakan batu pertama (Groundbreking) pembangunan rest area dan penanaman bibit kopi dan aren di Desa Prangat Baru kilometer 59 jalur poros Samarinda-Bontang.
Yang mana diketahui bahwa pembangunan rest area tersebut merupakan hasil kolaborasi bersama antara pemerintah dan pihak swasta. Pembangunan rest area ini sepenuhnya menggunakan dana bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp 3,4 miliar dari perusahaan migas dan tambang batu bara.
Pada kesempatan itu, Abdulloh sangat mendukung proyek ini karena selain menyediakan fasilitas dasar, rest area juga diharapkan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi lokal melalui UMKM.
“Rest area ini bisa menjadi tempat istirahat yang nyaman bagi pengendara, sekaligus mendorong ekonomi lokal melalui produk UMKM. Jadi masyarakat sekitar dapat meningkatkan taraf hidup mereka,” ujarnya.
Usai kegiatan di rest area, rombongan kemudian melanjutkan kunker untuk meninjau proyek pembangunan Bendungan Marangkayu di Desa Sebuntal, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pada saat peninjauan itu, rombongan Pj. Gubernur Akmal Malik menemui sejumlah warga yang mengaku terdampak dari pembangunan Bendungan Marangkayu. Bendungan dengan kapasitas tampung 12,3 juta meter kubik ini memang masih menemui beberapa kendala. Seperti masalah pembebasan lahan dan klaim hak tradisional dengan warga setempat.
Menanggapi aspirasi warga, Akmal Malik berjanji akan membantu memfasilitasi persoalan ini. Ia menilai, harus ada solusi bagi tuntutan masyarakat lokal. Tanpa menghalangi proses penyelesaian pembangunan bendungan yang diproyeksikan menjadi penyedia pasokan air baku dan sumber Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) ini.
Setelah mengunjungi Bendungan Marangkayu, rombongan kemudian melanjutkan kunker ke Kota Bontang yang disambut langsung oleh Wali Kota Bontang Basri Rase dan tampak juga dihadiri oleh DPD RI asal Kaltim Andi Sofyan Hasdam dan Yulianus Henock Sumual.
Selain itu, kunker di Kota Bontang juga dirangkai penyerahan simbolis bantuan dari Pemprov Kaltim kepada Pemkot Bontang. Mulai bantuan dari DKP3A berupa blangko KTP Elektronik, bantuan untuk penerangan umum, Pokdarwis, toolkit, kultivator, pompa air dan peralatan mesin untuk pemotongan hewan kurban di Turap Kelurahan Telihan Sungai Bontang, dan bantuan peralatan UMKM serta bantuan dari BPBD Kaltim.
Sementara, Arfan menyampaikan rasa terima kasih kepada PJ. Gubernur Kaltim atas kunjungan di dapilnya yaitu Kota Bontang. Ia menilai bahwa kunjungan ini sebagai monitoring terhadap progres pembangunan khususnya yang ada di dapilnya.
“Saya secara pribadi baru melihat program yang ditangani oleh provinsi. Tadi ada juga beberapa jalan yang disampaikan bahwa akan diambil alih oleh provinsi. Tentu ini progres kedepan buat kami anggota DPRD dapil Bontang, Kutai Timur dan Berau,” ujar Arfan. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Banmus Susun Kegiatan Masa Sidang I Tahun 2026, Ketua DPRD Kaltim : Ini Adalah Kontrak Kerja Nyata Dengan Rakyat
Berita Utama 24 Desember 2025
0
SAMARINDA. Menyongsong tahun anggaran baru, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Timur bergerak cepat menyusun peta jalan kegiatan untuk Masa Sidang I (Januari-Februari) Tahun 2026. Rapat yang digelar di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Rabu (24/12), menjadi momentum penguatan fungsi legislatif. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan jajarannya bahwa setiap butir kesepakatan dalam rapat Banmus membawa tanggung jawab besar bagi masyarakat Kalimantan Timur. "Ini adalah kontrak kerja kita dengan rakyat. Kita harus memastikan biaya terkendali demi pembangunan. Mari jalankan agenda ini dengan semangat pengabdian," ucapnya di hadapan peserta rapat yang dipimpin oleh Muhammad Samsun. Hasanuddin menyebut Banmus sebagai jantung dari seluruh aktivitas DPRD. Tanpa perencanaan yang matang dan legal melalui Banmus, seluruh gerak langkah institusi bisa menjadi tidak sah. Oleh karena itu, sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD dan KUA-PPAS menjadi prioritas utama. Langkah strategis ini diambil guna meminimalisir risiko keterlambatan pengesahan APBD di masa mendatang. "Semoga ini menjadi titik awal yang baik dan dibukakan pintu kemudahan dalam setiap upaya kita membangun Kalimantan Timur," pungkasnya.(hms11)