Digitalisasi Pendidikan Harus Sejalan Dengan Peningkatan Literasi dan Keamanan Jaringan

Jumat, 15 November 2024 148
Anggota DPRD Kaltim Yonavia
SAMARINDA. Program pengembangan digitalisasi pendidikan harus sejalan dengan peningkatan literasi dan keamanan jaringan, guna meminimalisir kejahat cyber yang semakin marak. Demikian disampaikan Anggota DPRD Kaltim Yonavia belum lama ini.

Menurut dia, sektor pendidikan di era digitalisasi saat ini tak luput dari transformasi. Digitalisasi pendidikan kian masif dilakukan, baik di level sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pun demikian, kelengkapan sarana digital di lembaga pendidikan harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital.

"Dalam proses digitalisasi pendidikan memang diperlukan keseimbangan antara kelengkapan sarana infrastruktur, keamanan jaringan dan literasi para penggunanya, yaitu peserta didik serta para pengajar," kata Politisi PDI Perjuangan ini.

Ia berharap kolaborasi yang baik para pemangku kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dibangun, hal ini guna mewujudkan infrastruktur digital yang kuat untuk mendukung sepenuhnya digitalisasi pendidikan di tanah air, khususnya di Kaltim.

“Karena, keberhasilan sistem pendidikan dalam beradaptasi dengan perkembangan global saat ini, sangat menentukan kualitas setiap anak bangsa di masa datang dalam menghadapi setiap tantangan,” jelas Yonavia.

Sehingga, kata dia, kepedulian seluruh anak bangsa dalam proses pembangunan pendidikan nasional harus terus dibangkitkan, demi mewujudkan bangsa Indonesia yang tangguh dan berkarakter kuat agar mampu berkompetisi hingga kancah internasional.

Selain itu, pada era digital saat ini, keamanan cyber menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam sektor pendidikan. Pasalnya, lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, menyimpan dan mengelola banyak informasi sensitif, termasuk data siswa, catatan akademik, dan informasi staf. ”Oleh karena itu, perlindungan terhadap data ini dari serangan siber menjadi sangat krusial,” bebernya.

Apalagi kata Yonavia, sektor pendidikan menjadi sasaran yang menarik bagi para penjahat cyber. ”Para penjahat cyber menggunakan berbagai metode canggih untuk mencuri data atau mengganggu operasi lembaga pendidikan,” tutupnya (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
RSUD Paser Tak Punya CT Scan, DPRD Kaltim Minta Alokasi Bankeu Segera
Berita Utama 3 Juli 2025
0
SAMARINDA. Minimnya fasilitas kesehatan di Kabupaten Paser kembali menjadi sorotan serius dari Hartono Basuki, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). la menegaskan bahwa kesenjangan pelayanan medis di wilayah tersebut harus segera ditangani agar masyarakat memperoleh akses yang adil dan setara dengan kabupaten lain di Kaltim. "Seperti di Paser, ada rumah sakit umum daerah yang belum punya alat yang lengkap sehingga pasiennya dirujuk ke Balikpapan, sementara jarak tempuhnya jauh,” kata Hartono. Hartono menyebut ketiadaan alat CT scan di rumah sakit daerah sebagai contoh konkret lemahnya infrastruktur layanan kesehatan di Paser. la menegaskan bahwa alat medis seperti itu bukanlah fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar dalam diagnosa modern.Menurutnya, merujuk pasien ke Balikpapan karena tidak tersedianya alat tersebut berisiko memperburuk kondisi pasien, mengingat jarak tempuh yang panjang dan kondisi darurat yang mungkin dihadapi. Sebaliknya, ia menilai Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami kemajuan pesat dalam layanan kesehatan, antara lain ditunjang oleh kehadiran Rumah Sakit Hermina dan lokasi yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Pelayanan kesehatan di PPU cukup bagus karena ada Rumah Sakit Hernia,” ujarnya. Hartono mewanti-wanti agar jurang ketimpangan layanan kesehatan antarwilayah ini tidak terus melebar. la mengingatkan bahwa daerah seperti Paser membutuhkan perhatian lebih karena keterbatasan fiskal dan infrastruktur dasar yang belum memadai. Sebagai solusi, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengalokasikan Bantuan Keuangan Provinsi(bankeu) secara lebih proporsional, terutama untuk mendukung sektor kesehatan di daerah, daerah yang belum berkembang. “Benkeu bukan sekadar bentuk transfer anggaran, tapi juga instrumen pemerataan pembangunan. Paser harus dibantu," ujarnya. Hartono menambahkan bahwa Komisi IV akan terus mendorong agar alokasi benkeu untuk sektor kesehatan diprioritaskan dalam pembahasan anggaran mendatang. la menyebut belanja kesehatan bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. "Kami akan kawal agar sektor kesehatan tidak hanya dibahas di atas kertas, tapi benar-benar diwujudkan di lapangan," tutup Hartono. (adv/hms7)