BANDUNG. Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke DPRD Jawa Barat, Rabu (5/2/2025) pagi.

Rabu, 5 Februari 2025 7
Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke DPRD Jawa Barat
Kunjungan tersebut dalam rangka untuk menggali pengalaman dan inovasi yang telah diterapkan di DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan fungsi Badan Musyawarah, khususnya terkait penyusunan agenda, tata tertib, transparansi, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung tugas-tugas di legislatif.

Kunjungan Anggota Banmus di terima langsung Plh. Sekretaris DPRD Jawa Barat Iis Rostiasih beserta jajarannya Sekretariat DPRD Jawa Barat.

Sementara rombongan DPRD Kaltim dipimpin langsung Anggota Banmus DPRD Kaltim Sigit Wibowo, didampingi sejumlah Anggota Banmus Abdul Rahman Agus, Sulasih dan Yonavia.

Disampaikan Sigit, bahwa kunjungan ke DPRD Jawa Barat ini dalam rangka sharing tentang mengkaji penerapan teknologi dalam mendukung transparansi dan efisiensi kerja DPRD.

Menurut dia, luasan wilayah Jawa Barat dengan Kaltim perbedaannya cukup jauh. Untuk itu, perlu mempelajari mekanisme penyusunan agenda DPRD yang di terapkan di Jawa Barat dan menyerap informasi penjadwalan agenda kegiatan Anggota DPRD Kaltim terhadap optimalisasi tugas dan fungsi kedewanan.

“Untuk itu, hasil dari koordinasi ini nantinya akan kita sampaikan kepada pimpinan untuk dibahas bersama seluruh anggota DPRD Kaltim.

Kunjungan kali ini, kami di DPRD tentunya mendapatkan masukan yang sangat berarti, khusunya menyangkut pelaksanaan kegiataan Banmus,” terang Sigit.

Termasuk kata dia perlu adanya Mengindentifikasi strategi koordinasi antar fraksi untuk mendukung kelancaran pembahasan kebijakan.

Perlu diketahui Badan Musyawarah DPRD Memiliki peran strategis dalam perencanaan, penjadwalan dan pengelolaan agenda kerja legislatif. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja DPRD, diperlukan kajian terhadap praktik terbaik yang di terapkan oleh DPRD lain, termasuk DPRD Provinsi Jawa Barat yang dikenal memiliki sistem perencanaan yang baik dan terstruktur.

“untuk itu kami datang kesini untuk belajar gimana DPRD Jawa Barat dalam mengelola Agenda Banmus,” tutup Sigit
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Ketua Dan Anggota DPRD Kaltim Ikuti Rapat Konsolidasi, Bahas Persoalan Bendungan Marangkayu
Berita Utama 12 Februari 2025
0
SAMARINDA. Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik memimpin rapat konsolidasi penanganan dan penyelesaian dampak pembangunan Bendungan Marangkayu Kutai Kartanegara, Rabu (12/2). Rapat yang digelar di VIP Room Rumah Jabatan Gubernur Kaltim dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan Anggota Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu. Selain itu hadir pula Gubernur Kaltim terpilih Rudy Mas’ud, Anggota DPD RI Yulianus Henock Sumual dan Andi Sofyan Hasdam, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim, PTPN IV Regional V, perangkat daerah Kaltim dan Kukar, dan perangkat desa serta tokoh masyarakat Marangkayu. Pada kesempatan itu, Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa pembangunan Bendungan Marangkayu senilai 1,17 miliar telah selesai yang berasal dari anggaran APBD dan APBN. “Permasalahan yang timbul adalah saat difungsikan sebenarnya. Begitu difungsikan dialirkan, ada yang tergenang. Hal inilah sebenarnya yang menjadi problem kita, karena ada hak masyarakat pengakuannya dan ada hak dari perusahaan HGU dan ini berproses dalam pengadilan,” jelas Hasanuddin Mas’ud. Sementara, Baharuddin Demmu mengisahkan pada saat menjadi kepala desa sejak tahun 2006 hingga 2009, saat itu dimulai gagasan pembangunan bendungan tersebut. Dan penggagasnya, lanjut Baharuddin Demmu, adalah mantan Anggota DPR RI Yasin Kara dari Fraksi PAN. “Dia reses di rumah masyarakat Marangkayu. Rakyat waktu itu minta bendungan, tapi yang dipikirkan rakyat waktu itu bukan bendungan besar. Mungkin pak Yasin ini mengkomunikasikan dengan teman-teman di Jakarta, tiba-tiba turun DED nya tepat di kilo 7 itu bendungan,” ungkap Baharuddin Demmu. Lain pihak, Akmal Malik mengatakan bahwa peserta rapat konsolidasi sepakat untuk membentuk squad team yang akan menjadi penyelia dalam persoalan bendungan Marangkayu. “Dalam dua hari ini akan kita selesaikan SK nya, dan tentu akan saya laporkan kepada gubernur terpilih,” ujar Akmal Malik. (hms8)
Indeks