SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fuad Fakhruddin menghadiri Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Haji 1446 H/2025 M yang digelar di Warkop Bagios, Kamis (27/11/2025).
Rapat dibuka oleh Asisten I Setdaprov Kaltim, Sirajuddin, didampingi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim, Dasmiah, serta dihadiri Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Kaltim, Mohlis Hasan.
Dalam kesempatan tersebut, Fuad Fakhruddin menyampaikan apresiasinya atas capaian yang telah diraih penyelenggaraan pelayanan haji tahun 2025, termasuk penghargaan dan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada jemaah.
“Setelah kita mendengar beberapa penyampaian terkait evaluasi pelayanan haji tahun 2025, tergambarkan capaian-capaian yang telah diraih termasuk penghargaan. Tentu ini membuat kita semua bangga terhadap kinerja yang sudah dilaksanakan oleh petugas haji,” ujar Fuad.
Ia juga menyoroti dinamika nasional terkait wacana pembentukan Kementerian Haji, yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola dan sistem penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.
“Persoalan haji saat ini tengah ramai dibahas di tingkat nasional. Mudah-mudahan dengan dibentuknya Kementerian Haji, ke depan pelaksanaan haji bisa berjalan lebih baik. Kita semua harus saling mengingatkan, terutama kaitannya dengan keuangan. Kami dari DPRD tentu ikut serta dalam pengawasan kegiatan di Provinsi Kalimantan Timur,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fuad menegaskan komitmen DPRD untuk terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan haji di Kalimantan Timur.
“Kami dari DPRD mengapresiasi keberhasilan dan capaian-capaian yang sudah dilakukan. Semoga ini terus meningkat sehingga jemaah haji, khususnya di Kalimantan Timur, merasa terayomi dan diperhatikan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim, Dasmiah, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi terus berupaya memperkuat sinergi dengan DPRD dan instansi terkait dalam mendukung kebijakan penyelenggaraan haji.
“Kami sangat berterima kasih dan tentu saja pemerintah provinsi akan terus menguatkan kebijakan yang telah diambil demi meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji,” tutur Dasmiah.
Rapat evaluasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki kekurangan teknis maupun administratif, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan haji yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel di wilayah Kalimantan Timur.
Rapat dibuka oleh Asisten I Setdaprov Kaltim, Sirajuddin, didampingi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim, Dasmiah, serta dihadiri Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Kaltim, Mohlis Hasan.
Dalam kesempatan tersebut, Fuad Fakhruddin menyampaikan apresiasinya atas capaian yang telah diraih penyelenggaraan pelayanan haji tahun 2025, termasuk penghargaan dan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada jemaah.
“Setelah kita mendengar beberapa penyampaian terkait evaluasi pelayanan haji tahun 2025, tergambarkan capaian-capaian yang telah diraih termasuk penghargaan. Tentu ini membuat kita semua bangga terhadap kinerja yang sudah dilaksanakan oleh petugas haji,” ujar Fuad.
Ia juga menyoroti dinamika nasional terkait wacana pembentukan Kementerian Haji, yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola dan sistem penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.
“Persoalan haji saat ini tengah ramai dibahas di tingkat nasional. Mudah-mudahan dengan dibentuknya Kementerian Haji, ke depan pelaksanaan haji bisa berjalan lebih baik. Kita semua harus saling mengingatkan, terutama kaitannya dengan keuangan. Kami dari DPRD tentu ikut serta dalam pengawasan kegiatan di Provinsi Kalimantan Timur,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fuad menegaskan komitmen DPRD untuk terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan haji di Kalimantan Timur.
“Kami dari DPRD mengapresiasi keberhasilan dan capaian-capaian yang sudah dilakukan. Semoga ini terus meningkat sehingga jemaah haji, khususnya di Kalimantan Timur, merasa terayomi dan diperhatikan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim, Dasmiah, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi terus berupaya memperkuat sinergi dengan DPRD dan instansi terkait dalam mendukung kebijakan penyelenggaraan haji.
“Kami sangat berterima kasih dan tentu saja pemerintah provinsi akan terus menguatkan kebijakan yang telah diambil demi meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji,” tutur Dasmiah.
Rapat evaluasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki kekurangan teknis maupun administratif, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan haji yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel di wilayah Kalimantan Timur.
