Anggota DPRD Kaltim Sampaikan Hasil Reses di Seluruh Kabupaten/kota Se-Kaltim

14 Maret 2023

LAPORAN : Rapat Paripurna ke 9 DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan agenda Penyampaian dan Penyerahan Laporan Reses masa sidang I Tahun 2023.
SAMARINDA. DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat paripurna ke 9 dengan agenda penyampaian dan penyerahan laporan reses/aspirasi masyarakat Anggota DPRD Kaltim masa sidang I Tahun 2023, dan Sambutan Gubernur Kaltim, Senin (13/3/2023).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Seno Aji dan Sigit Wibowo. Hadir mewakili Gubernur Kaltim, Asisten III Pemprov Kaltim M. Syirajuddin.

Adapun anggota DPRD Kaltim yang menyampaikan hasil laporan reses pada masing-masing daerah pemilihan yakni, Dapil Samarinda Nidya Listiyono, Dapil PPU – Paser Yenni Eviliana, Dapil Bontang, Kutim, dan Berau Ismail, Dapil Kubar – Mahulu Marthinus, dan Dapil Kukar Salehuddin.

Ismail menyampaikan bahwa masyarakat Kota Bontang mengusulkan agar Pemerintah menghimbau kepada semua perusahaan yang ada untuk membuka lowongan pekerjaan bagi warga sekitar dan mengumumkan secara terbuka lowongan tersebut untuk memperkerjakan masyarakat sekitarnya sesuai kualifikasi pendidikan atau skill yang dimiliki. “Warga mengharapkan adanya bantuan berupa lampu penerangan jalan Kelurahan Belimbing sampai kesimpang Bukit Kesnodo Kutim yang masih minim dan jalan gelap yang bisa berbahaya bagi keselamatan pengendara baik motor maupun mobil,” jelasnya.

Warga Kutim tepnya Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara menginginkan percepatan adanya Pelabuhan Kapal sehingga dapat mengurangi harga kebutuhan hidup dikarenakan stok kebutuhan masyarakat masih diangkut melalui jalan darat yang menyebabkan ongkos angkutan lebih mahal sehingga berpengeruh kepada kebutuhan pokok. “Warga Bontang, berharap adanya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta pembangunan Pelayanan Kesehatan Masyarakat guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat,” sebutnya.

Yenni Eviliana menjelaskan masyarakat Kelurahan Penajam berharap agar program pembangunan dan perbaikan drainase-drainase dapat menjadi program prioritas dan mendapatkan respon dari Pemprov Kaltim khususnya pembangunan dan perbaikan drainase yang ada di wilayah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. “Warga Paser meminta batuan kepada pemerintah untuk perbaikan akses jalan yang mengalami kerusakan sangat parah menuju Desa Senipah,”sebutnya.

Menjelaskan hasil Reses Kabupaten Kutai Kartanegara, Salehuddin menuturkan pada Bidang Pendidikan hampir di seluruh Masyarakat Kukar mengharapkan Perhatian Khusus dari Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur terhadap bantuan Beasiswa dan bisa diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa Kaltim Tuntas untuk anak-anak yang kurang mampu dan berprestasi untuk melanjutkan pendidikan dari jenjang SD sampai dengan sarjana baik di unversitas yang ada di Kaltim maupun di universitas di luar daerah Kaltim. “Terkait beasiswa Kaltim Tuntas, sebagian masyarakat terutama yang jauh dari Kota mengeluhkan karena tidak mengetahui atau minimnya informasi dan kurang memahami persyaratan dan mekanisme mengenai beasiswa KaltimTuntas,”jelasnya.

Perbaikan dan Peningkatan Infrastruktur jalan menjadi keluhan warga Kutai Barat, seperti disampaikan Marthinus. Menurutnya, keluhan tersebut terutama jalan nasional atau provinsi menuju Kubar terdapat di beberapa daerah rusak berat supaya pembangunannya bisa dipercepat pekerjaannya untuk membantu atau memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitas.

“Infrastruktur terutama jalan dan jembatan supaya pembangunannya bisa dipercepat penyelesaian pekerjaannya. Masyarakat mengharapkan pemerintah lebih memperhatikan infrastruktur jalan-jalan dalam kampung maupun jalan utama,” tuturnya.

Sementara itu, keluhan warga Samarinda disampaikan Nidya Listiyono menjelaskan selain infrakstruktur jalan, warga turut mengeluhkan pemasangan air PDAM yang saat ini warga perum Bclhan yang menggunakan air danau ( eks penggalian batubara). “Warga yang kesulitan mendapatkan air bersih PDAM tampaknya masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Khususnya di Perumahan Bumi Citra Lestari (BCL) di Jalan Jakarta, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda yang sampai saat ini belum mendapatkan fasilitas air bersih dari PDAM tersebut,” tuturnya.(adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Ekti Imanuel Monitoring Proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kutai Barat
admin 22 Januari 2025
0
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara langsung lakukan monitoring terhadap proyek pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rabu (22/1/2025) turut didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim dari Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kaltim dan dari Kubar. Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa ada sebanyak 50 unit rumah mendapat bantuan pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD tahun 2024 di Tanjung Isuy. Dan di Kampung Tanjung Isuy sendiri ada sebanyak 15 unit yang mendapat bantuan. “Yang kita ambil sample ada 5 rumah tadi ya. Yang ingin saya lihat itu adalah hasil dari pada anggaran yang sudah diatur oleh pergub. Pergub ini kan Rp 25 juta ya untuk satu rumah,” sebut Ekti. Hal ini, menurut Ekti, terbilang agak susah untuk dinilai, dikarenakan proses rehab ini tidak sama dengan membangun bangunan baru. “Tentu, yang namanya rehab ini tidak semua diganti, tapi secara garis besar saya anggap lumayan bagus. Dan tentu ini laporan saya ke pak gubernur nanti,” ujarnya. Dalam proses kedepan, lanjutnya, perlu ada revisi dari pergub ini terkait dengan nilai. “Nilai seperti Kubar dan Mahulu ini kan harga material beda dengan di kota. Itu yang kita kasih masukan. Dalam arti dengan proses daripada Bappeda dan Perkim sendiri yang mengkajinya,” tutur Ekti. Kemudian, Ekti akan mendorong melalui rapat paripurna terkait reses, bahwa akan menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi untuk merevisi pergub yang ada. “Terkait dengan nilai Rp 25 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi berapa, sesuai kajian teknis Bapedda dan Perkim yang menjalankannya,” jelasnya. Lain pihak, Kepala Bidang Perkim Kaltim Sidiq Prananto Sulistyo menerangkan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 yang ada di Kubar sejumlah 150 unit, terbagi menjadi tiga lokasi yang salah satunya berada di Tanjung Isuy sebanyak 50 unit. “Untuk penerima bantuan, kita mendapatkan data atau usulan dari pemerintah Kabupaten Kubar,” ungkap Sidiq. Dari hasil data yang diperoleh, dilanjutkan dengan mengidentifikasi untuk memastikan syarat dan kriteria telah terpenuhi pada acuan pelaksanaan rehabilitasi. “Salah satunya adalah status lahan, terus kemudian betul-betul penerima bantuan yang diusulkan ini adalah masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” tuturnya. Dari hasil identifikasi itu, lanjut Sidiq, kemudian dilakukan perencanaan terhadap rehab rumah tersebut. “Penanganan dalam rehabilitasi rumah itu juga tidak sama. Ada yang mungkin disitu menangani atapnya, ada yang memang atapnya dan dindingnya dan beserta lantainya,” sebutnya. Pihaknya telah melakukan diskusi dan komunikasi bersama penerima bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan terhadap penerima bantuan dan kebutuhannya. “Dengan batasan nominal bantuan kurang lebihnya sekitar Rp 25 juta sesuai yang ada di Pergub 33 tahun 2022,” pungkasnya. (hms8)