Anggota DPRD Kaltim Sampaikan Hasil Reses di Seluruh Kabupaten/kota Se-Kaltim

Selasa, 14 Maret 2023 190
LAPORAN : Rapat Paripurna ke 9 DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan agenda Penyampaian dan Penyerahan Laporan Reses masa sidang I Tahun 2023.
SAMARINDA. DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat paripurna ke 9 dengan agenda penyampaian dan penyerahan laporan reses/aspirasi masyarakat Anggota DPRD Kaltim masa sidang I Tahun 2023, dan Sambutan Gubernur Kaltim, Senin (13/3/2023).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Seno Aji dan Sigit Wibowo. Hadir mewakili Gubernur Kaltim, Asisten III Pemprov Kaltim M. Syirajuddin.

Adapun anggota DPRD Kaltim yang menyampaikan hasil laporan reses pada masing-masing daerah pemilihan yakni, Dapil Samarinda Nidya Listiyono, Dapil PPU – Paser Yenni Eviliana, Dapil Bontang, Kutim, dan Berau Ismail, Dapil Kubar – Mahulu Marthinus, dan Dapil Kukar Salehuddin.

Ismail menyampaikan bahwa masyarakat Kota Bontang mengusulkan agar Pemerintah menghimbau kepada semua perusahaan yang ada untuk membuka lowongan pekerjaan bagi warga sekitar dan mengumumkan secara terbuka lowongan tersebut untuk memperkerjakan masyarakat sekitarnya sesuai kualifikasi pendidikan atau skill yang dimiliki. “Warga mengharapkan adanya bantuan berupa lampu penerangan jalan Kelurahan Belimbing sampai kesimpang Bukit Kesnodo Kutim yang masih minim dan jalan gelap yang bisa berbahaya bagi keselamatan pengendara baik motor maupun mobil,” jelasnya.

Warga Kutim tepnya Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara menginginkan percepatan adanya Pelabuhan Kapal sehingga dapat mengurangi harga kebutuhan hidup dikarenakan stok kebutuhan masyarakat masih diangkut melalui jalan darat yang menyebabkan ongkos angkutan lebih mahal sehingga berpengeruh kepada kebutuhan pokok. “Warga Bontang, berharap adanya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta pembangunan Pelayanan Kesehatan Masyarakat guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat,” sebutnya.

Yenni Eviliana menjelaskan masyarakat Kelurahan Penajam berharap agar program pembangunan dan perbaikan drainase-drainase dapat menjadi program prioritas dan mendapatkan respon dari Pemprov Kaltim khususnya pembangunan dan perbaikan drainase yang ada di wilayah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. “Warga Paser meminta batuan kepada pemerintah untuk perbaikan akses jalan yang mengalami kerusakan sangat parah menuju Desa Senipah,”sebutnya.

Menjelaskan hasil Reses Kabupaten Kutai Kartanegara, Salehuddin menuturkan pada Bidang Pendidikan hampir di seluruh Masyarakat Kukar mengharapkan Perhatian Khusus dari Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur terhadap bantuan Beasiswa dan bisa diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa Kaltim Tuntas untuk anak-anak yang kurang mampu dan berprestasi untuk melanjutkan pendidikan dari jenjang SD sampai dengan sarjana baik di unversitas yang ada di Kaltim maupun di universitas di luar daerah Kaltim. “Terkait beasiswa Kaltim Tuntas, sebagian masyarakat terutama yang jauh dari Kota mengeluhkan karena tidak mengetahui atau minimnya informasi dan kurang memahami persyaratan dan mekanisme mengenai beasiswa KaltimTuntas,”jelasnya.

Perbaikan dan Peningkatan Infrastruktur jalan menjadi keluhan warga Kutai Barat, seperti disampaikan Marthinus. Menurutnya, keluhan tersebut terutama jalan nasional atau provinsi menuju Kubar terdapat di beberapa daerah rusak berat supaya pembangunannya bisa dipercepat pekerjaannya untuk membantu atau memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitas.

“Infrastruktur terutama jalan dan jembatan supaya pembangunannya bisa dipercepat penyelesaian pekerjaannya. Masyarakat mengharapkan pemerintah lebih memperhatikan infrastruktur jalan-jalan dalam kampung maupun jalan utama,” tuturnya.

Sementara itu, keluhan warga Samarinda disampaikan Nidya Listiyono menjelaskan selain infrakstruktur jalan, warga turut mengeluhkan pemasangan air PDAM yang saat ini warga perum Bclhan yang menggunakan air danau ( eks penggalian batubara). “Warga yang kesulitan mendapatkan air bersih PDAM tampaknya masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Khususnya di Perumahan Bumi Citra Lestari (BCL) di Jalan Jakarta, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda yang sampai saat ini belum mendapatkan fasilitas air bersih dari PDAM tersebut,” tuturnya.(adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Libatkan Perguruan Tinggi hingga Guru, Pansus Penyelenggaraan Pendidikan Himpun Masukan Ranperda
Berita Utama 22 Agustus 2025
0
BALIKPAPAN. Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan 28 perwakilan pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, lembaga penjamin mutu pendidikan, organisasi profesi guru, hingga kepala sekolah di Kalimantan Timur. Rapat dibuka oleh Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry dan dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus, Agusriansyah Ridwan. Tujuannya adalah untuk menghimpun masukan substansial dan komprehensif terkait tantangan serta solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim. Sejumlah Anggota Pansus turut hadir, diantaranya, Muhammad Samsun, Darlis Pattalongi, Andi Satya Adi Saputra, Syahariah Mas’ud, Yonavia, Damayanti, Sulasih, dan Abdul Giaz. Dalam diskusi, beberapa isu-isu strategis pendidikan menjadi sorotan. Beberapa poin yang mengemuka antara lain kualitas lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sertifikasi berbasis kompetensi lokal, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta akses pendidikan di wilayah 3T. Selain itu, Stakeholder juga menyoroti pentingnya penguatan muatan lokal, pembudayaan religius, pendidikan anti-bullying, hingga penyesuaian kebutuhan guru pendamping difabel. Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa penyusunan Ranperda ini harus dilakukan secara menyeluruh dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan. Ia berharap Ranperda ini tidak hanya menjadi formalitas hukum, melainkan menjadi dasar bagi sistem pendidikan yang terbuka, adil, dan relevan dengan perkembangan zaman. “Kami mengundang para pelaku pendidikan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman langsung. Ranperda ini harus menjawab kebutuhan nyata, bukan sekadar formalitas hukum,” tegas Sarkowi. Lebih lanjut, forum ini juga menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter dan budi pekerti siswa. Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa pendidikan di Kaltim harus mampu menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya sejak dini. "Kita tidak ingin anak-anak hanya pintar secara akademik, tapi juga punya sikap, adab, dan karakter yang baik. Pendidikan harus menyentuh hati dan membentuk kepribadian, bukan sekadar angka di rapor," ujarnya. Ranperda ini diharapkan menjadi payung hukum yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan secara nyata, tidak hanya meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga menyentuh hati dan membentuk kepribadian anak bangsa.(adv/hms9)