Anggota DPRD Kaltim Minta Walikota Samarinda Serius Melihat Permasalahan Distribusi Air Bersih

Kamis, 7 November 2024 147
AM Afif Raihan Harun, Anggota DPRD Kaltim
SAMARINDA. Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) AM Afif Raihan Harun, minta walikota Samarinda seius melihat masalah distribusi air bersih yang belum bisa mengalir 24 jam ke seluruh wilayah kota.“Meski Samarinda tidak kesulitan mendapat sumber air tawar untuk diolah jadi air bersih, tapi masih ada permasalahan mendasar yang dirasakan warga, salah satunya, distribusinya belum merata, belum 24 jam ke seluruh wilayah kota,” kata Afif.

Menurutnya, warga sering menyampaikan keluhan terkait masalah ini melalui pesan langsung di media sosial. Ia sendiri mengaku sudah sering  menyampaikan keluhan warga itu  langsung kepada direksi PDAM dan petugas PDAM di lapangan. “Beberapa kali  saya sampaikan langsung ke Dirut PDAM, alhamdulillah langsung dieksekusi,” jelasnya.

Afif mengaku belum mengetahui secara pasti alasan di balik belum meratanya distribusi air bersih ke seluruh wilayah.
“Saya berharap agar Wali Kota Samarinda turut memberi perhatian lebih terhadap masalah ini,” kata Afif yang tak lain adalah putra dari Walikota Samarinda, Andi harun.

Afif berharap agar walikota melihat permasalahan distribusi air bersih yang belum merata sebagai isu serius yang harus segera ditangani sebab, air kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. “Saya harap Pak Wali Kota juga melihat air ini sebagai masalah yang serius,” tegasnya.

Afif berharap dengan adanya peremajaan pipa air PDAM bisa menyelesaikan persoalan ini secara berkelanjutan dan keluhan masyarakat berkurang. (Adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Banmus Susun Kegiatan Masa Sidang I Tahun 2026, Ketua DPRD Kaltim : Ini Adalah Kontrak Kerja Nyata Dengan Rakyat
Berita Utama 24 Desember 2025
0
SAMARINDA. Menyongsong tahun anggaran baru, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Timur bergerak cepat menyusun peta jalan kegiatan untuk Masa Sidang I (Januari-Februari) Tahun 2026. Rapat yang digelar di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Rabu (24/12), menjadi momentum penguatan fungsi legislatif. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan jajarannya bahwa setiap butir kesepakatan dalam rapat Banmus membawa tanggung jawab besar bagi masyarakat Kalimantan Timur. "Ini adalah kontrak kerja kita dengan rakyat. Kita harus memastikan biaya terkendali demi pembangunan. Mari jalankan agenda ini dengan semangat pengabdian," ucapnya di hadapan peserta rapat yang dipimpin oleh Muhammad Samsun. Hasanuddin menyebut Banmus sebagai jantung dari seluruh aktivitas DPRD. Tanpa perencanaan yang matang dan legal melalui Banmus, seluruh gerak langkah institusi bisa menjadi tidak sah. Oleh karena itu, sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD dan KUA-PPAS menjadi prioritas utama. Langkah strategis ini diambil guna meminimalisir risiko keterlambatan pengesahan APBD di masa mendatang. "Semoga ini menjadi titik awal yang baik dan dibukakan pintu kemudahan dalam setiap upaya kita membangun Kalimantan Timur," pungkasnya.(hms11)