SANGATTA. Anggota DPRD Kaltim Dapil VI Agus Aras, Shemmy Permata Sari, Apansyah, Sulasih, Agusriansyah Ridwan, dan Arfan mengikuti Safari Ramadhan sekaligus peninjauan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji ke sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), yang hingga kini belum selesai proses hibah dan administrasinya, Kamis (20/3/2025).
Adapun aset yang ditinjau meliputi Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum (PU), Terminal Sangatta, dan UPTD Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Sangatta.
Dalam kesempatan tersebut, Seno Aji menegaskan komitmen Pemprov Kaltim untuk menyelesaikan semua proses administrasi dan legalitas aset daerah secara transparan dan tertib. “Kami ingin semua aset yang menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim dikelola secara profesional dan sesuai aturan. Tertib administrasi menjadi prioritas kami agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar,” ucapnya.
Pada kesempatan lain, Anggota DPRD Kaltim Dapil VI Apansy mengajak seluruh warga Kutai Timur untuk menjaga ketertiban, dan keamanan, keharmonisan selama bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan dan keberkahan ini, mari kita manfaatkan untuk beribadah dengan khusyuk, memperbanyak amal kebaikan, dan saling membantu sesama, terutama yang membutuhkan. "Semoga kita semua diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menjalankan ibadah puasa dan mendapatkan ridhanya," ungkapnya.
Apansyah juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. Salah satunya adalah pengembangan sektor ekonomi lokal, yang telah menjadi perhatian bersama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. "Saya sangat mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang terus memperkuat sinergi dengan kami dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil untuk seluruh masyarakat Kutai Timur," pungkasnya.(hms7)
Anggota DPRD Kaltim Dapil VI Dampingi Wagub Kaltim Seno Aji Ke Kutim
Kamis, 20 Maret 2025 572
Anggota DPRD Kaltim Dapil VI Safari Ramadhan serta peninjauan aset Pemprov di Kutim.
TULIS KOMENTAR ANDA
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)
Komisi III DPRD Kaltim Dorong Regulasi Sungai untuk Tingkatkan PAD
Berita Utama
4 Agustus 2025
0
SAMARINDA — Komisi III DPRD Kaltim tengah menginisiasi rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis yang bertujuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pemanfaatan sungai dan perairan.
Selama lebih dari tiga dekade, potensi ekonomi dari alur sungai belum tergarap maksimal, meski aktivitas transportasi dan logistik terus berlangsung di wilayah tersebut.
Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kaltim Abdulloh usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Anggota Komisi III Baharuddin Muin, Abdul Rakhman Bolong, dan Sayid Muziburrachman, serta sejumlah pemangku kepentingan, pada Senin (4/8/2025).
Abdulloh menegaskan bahwa, Ranperda ini bukan sekadar pengaturan teknis, melainkan upaya sistematis untuk menyelaraskan regulasi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
“Jangan sampai kita memelihara alur sungai, tetapi tidak mendapatkan apa pun dari situ. Inti dari perda ini adalah bagaimana Kaltim bisa mendapatkan PAD dari sektor yang selama ini belum tergarap,” ujarnya.
Ranperda ini juga akan merangkum seluruh regulasi yang telah ada, baik dari instansi pusat seperti Pelindo maupun dari pemerintah daerah. Sinkronisasi ini penting agar kebijakan yang dihasilkan bersifat komprehensif dan tidak bertentangan dengan aturan nasional.
Dalam tahap awal, Komisi III dijelaskan Abdulloh, masih melakukan pemetaan potensi bisnis di seluruh kabupaten dan kota yang memiliki akses ke sungai. Mekanisme pemungutan retribusi atau kontribusi daerah akan diatur lebih lanjut dalam regulasi turunan. “Kita belum tahu persis bentuk bisnisnya, tapi yang jelas ini akan menjadi sumber PAD baru yang selama ini belum pernah berkembang,” bebernya.
Selain aspek ekonomi, Ranperda ini juga menyentuh isu pengamanan infrastruktur seperti jembatan, yang selama ini masih bergantung pada penggunaan kayu sesuai standar pusat. Komisi III berharap regulasi ini dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk pengelolaan sungai secara berkelanjutan, aman, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Rancangan awal perda ini akan segera disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk masuk dalam agenda pembahasan resmi. Pemerintah seluruh daerah di Kaltim juga akan dilibatkan dalam proses penyusunan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan daerah. (hms6)