117 Tenaga Honorer Sekretariat DPRD Kaltim Di Angkat Menjadi PPPK

Rabu, 7 Mei 2025 303
DIANGKAT : Tenaga Kontrak atau honorer Sekretariat DPRD Kaltim ketika mengikuti prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan PPPK, Rabu (7/5/2025).
SAMARINDA. Sebanyak 117 orang tenaga kontrak atau honorer yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Sekretariat DPRD Kaltim mengikuti secara daring prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim.

Prosesi daring yang dilaksanakan di lantai 6 Gedung D Kantor DPRD Kaltim, Rabu (7/5/2025) tersebut juga dihadiri oleh Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Suriansyah dan Kabag Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran Andi Abd. Razaq dan sejumlah pejabat fungsional disetarakan.

Suriansyah mengucapkan selamat kepada seluruh tenaga kontrak atau honorer di lingkungan Sekretariat DPRD Kaltim yang telah ambil sumpahnya dan dilantik menjadi PPPK.

"Selamat dan sukses, selamat mengemban tugas baru. Mudah-mudahan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," ucap Suriansyah.

Ia berharap seluruh PPPK memiliki semangat dan motivasi untuk meningkatkan kinerja di setiap kegiatan dan pekerjaan yang ada di Sekretariat DPRD Kaltim. (hms8-hms11)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.  
Indeks