Hasil Pencarian ""
BALIKPAPAN. Mewakili Pimpinan DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane menghadiri Upacara Peringatan HUT TNI ke-78, di Lapangan Merdeka, Kota Balikpapan pada Kamis (5/10/2023) pagi. Peringatan HUT TNI ke-78 dirangkai dengan Upacara, Parade Defile, Syukuran dan Panggung Rakyat. Kegiatan HUT TNI ke-78 ini dimulai dengan apel pasukan dan kesiapan pasukan. Kemudian dirangkai dengan sejumlah pertunjukan seni bela diri dari Merpati Putih, Reog Ponorogo hingga Tim Gultor dari Yonif Rider 600/Modang. Seusai mengikuti upacara pada momen spesial peringatan HUT ke-78 TNI, Anggota DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane turut memberikan apresiasinya kepada TNI dalam pengabdiannya kepada negara dan masyarakat, khususnya di Kaltim. Ia menyebutkan, pentingnya peran serta fungsi TNI dalam menjaga stabilitas, kondusivitas. Khsusunya netralitas TNI jelang Pemilu 2024 yang akan datang. Untuk itu, TNI harus dapat melakukan tindakan deteksi dini serta tindakan tegas dan terukur dalam setiap langkah yang akan dilakukan. “Jangan sampai kita mau dipecah belah, mulai dari isu rasis hingga persoalan prinsip yang berbeda, TNI harus menjadi garda terdepan untuk hal tersebut,” ujar Mimi. Politis PPP ini juga menyampaikan, hadirnya TNI merupakan bagian dari suatu keamanan negara untuk memastikan tidak terganggunya atau terjaminnya keamanan terhadap ancaman yang akan timbul sewaktu-waktu. “Ancaman ini tidak mesti tentang kekuatan militer ya, tetapi menyangkut ketahanan pangan, stabilitas politik dan lainnya,” jelasnya. Sementara itu, Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Tri Budi Utomo mengatakan, pada momentum HUT TNI kali ini seluruh matra, yakni TNI AD, AL dan AU siap mensukseskan pemilu tahun 2024 mendatang. Hal ini ditandai dengan hadirnya secara bersama tiga matra tersebut. “Kami jajaran Kodam VI/Mulawarman baik dari Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Darat hadir bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya bersinergi bersama-sama dalam rangka menyiapkan pesta demokrasi ke depan agar pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara serentak bisa terlaksana dengan jujur, adil dan sesuai dengan azas pemilu,” ujarnya. Lebih lanjut ia menjelaskan, sinergitas ini telah ditunjukkan dengan menjalin koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan pemilu. “Sinergi kami yang sudah ada ini, bahwa kita sudah siap untuk berkorban demi NKRI dari segala bentuk ancaman di wilayah Kodam VI/Mulawarman,” jelasnya. Pangdam VI/Mulawarman juga menegaskan tentang netralitas TNI dalam pemilu mendatang. “Netralitas pasti jadi atensi buat kita, apalagi kedepan kita melaksanakan pesta demokrasi secara bersama-sama. Makanya kita tadi sama-sama dengan Kapolda, Kejati, DPRD Kaltim, Pj Gubernur, dan seluruh Forkpimda bersama-sama berkomitmen mensukseskan pemilu 2024,” tutupnya. (adv/hms6) Mimi juga mengapresiasi langkah-langkah TNI yang mempunyai kemampuan berkomunikasi secara intensif kepada rakyat melalui sejumlah program, ini dapat dijadikan contoh bagaimana kedekatan itu bisa melahirkan citra yang positif di mata masyarakat. "Kalau liat dari hasil survei sejumlah lembaga, TNI mendapat tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, ini harus dijaga dan ditingkatkan melalui program-program inovasi pro rakyat," tutup Mingrum. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Lebong ini mendoakan agar TNI semakin jaya, profesional, militan, rendah hati dan selalu dicintai rakyat. "TNI merupakan garda terdepan dalam melindungi kedaulatan dan keamanan NKRI. Sebagai bangsa Indonesia, tentunya kita bangga memiliki tentara-tentara yang tangguh dan selalu siap melindungi rakyatnya. Rasa bangga tersebut, dapat kita wujudkan dengan memberikan ucapan dan doa kepada TNI di hari jadinya yang ke-78 ini,” kata Carles Ronsen. Dikatakan Ketua DPD PAN Kabupaten Lebong ini, TNI terbentuk pada 5 Oktober 1945, atau kurang lebih 1,5 bulan setelah Republik Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Sejarah TNI erat kaitannya dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Dimana sampai saat ini TNI masih menjadi ujung tombak dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wakil rakyat asal Dapil I Lebong ini berharap, antara TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat selalu dapat terjalin sinergitas, koordinasi serta komunikasi yang baik. "Pengabdian dan perlindungan mereka, patut kita beri apresiasi. Maka dari itu, mewakili kolega, saya Carles Ronsen selaku ketua DPRD Lebong mengucapkan Dirgahayu TNI ke-78. Bersama rakyat TNI kuat, hebat, profesional dan siap mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian," demikian Carles Ronsen. Namun jelang pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, harapan besar tak hanya ditujukan kepada Polri semata, diharapkan pihaknya mampu juga dikawal dengan baik oleh TNI. “Dimana ditahun politik tetap menjaga kondusifitas negara dan TNI berada digarda terdepan untuk menjaga keutuhan NKRI,” ujar Rahmad Mas’ud. Rahmad mengakui jika berdasarkan survey, TNI mendapat tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Terlepas dari kepercayaan dan prestasi yang diraih. Menurutnya TNI tidak boleh terlena karena berbagai tantangan yang sedang dan akan kita hadapi tidak ringan. “Setelah pandemi Covid 19 mereda, dunia sedang berupaya bangkit dan memulihkan diri dari klrisi pangan, energi dan finansial,", jelasnya. Senada dengan hal tersebut, sebelumnya, saat memimpin upacara HUT TNI, Pangdam VI Mulawarman, Mayjen TNI Tri Budi Utomo dalam amanahnya mengungkpkan TNI hadir dan menjalankan amanah sebagai garda terdepan dan benteng terakhir NKRI selama 78 tahun, yang mana berbagai ancaman hambatan dan tantangan terhadap kedaulatan negara dan keselamatan telah berhasi diatasi dengan baik. “Di nasional berbagai potensi ancaman juga semakin kompleks, untuk itu momentum HUT TNI harus dijadikan bahan intropeksi berbenah demi mewujudkan TNI yang profesional modern dan tangguh,” sebut Pangdam VI Mulawarman Mayjen Tri Budi Utomo. Seperti diketahui, peringatan HUT TNI ke-78 tahun ini mengusung tema TNI Patriot NKRI pengawal demokrasi untuk Indonesia maju, yang maknanya bahwa kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara berkomitmen untuk bersinergi dengan seluruh komponen bangsa lainnya, dalam mengawal demokrasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat mandiri maju dan sejahtera. “Tema ini kita angkat salah satu tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam waktu dekat adalah pemilu serentak tahun 2024. Kelancaran pesta demokrasi tersebut akan sangat menentukan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara kedepannya,” tutur Tri Budi Utomo. Peringatan HUT TNI diikuti seluruh angkatan bersenjata, baik Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Bahkan Polri melalui Polda Kaltim ikut meramaikan. Adapun tema yang diusung pada ulang tahun TNI yang ke-78 ini yakni “TNI Patriot NKRI”. Sebuah representasi dimana TNI merupakan pengawal demokrasi untuk Indonesia maju.
Selengkapnya
Soal Jumlah TKA PT Kobexindo dan Kantor Imigrasi Tidak Singkron, Disnakertrans : Data Baru Terima Hari ini
Berita Utama 5 Oktober 2023
0
SANGATTA. PT Kobexinco Cement merupakan perusahaan semen yang beroperasi Kabupaten Kutai Timur. Diresmikan 23 Agustus lalu, total jumlah investasi perusaahaan asal Tiongkok ini senilai Rp 15 triliun. Perusahaan ini diharapkan memberikan dampak positif bagi Kaltim tidak hanya dengan pemenuhan kebutuhan semen saja melainkan juga penyerapan tenaga kerja lokal. Namun demikian, Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kaltim tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menemukan tidak singkronnya data jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di perusahaan yang berkapasitas produksi 8 juta ton per tahun itu. Wakil Ketua Pansus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Agiel Suwarno menjelaskan perbedaan data jumlah pekerja TKA dimaksud antara PT Kobexindo Cement dan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda. “Penjelasan dari PT Kobexindo masih proses pengurusan berkas administrasi ya kami minta segera di lengkapi,” kata Agiel pada rapat kerja Pansus Pajak dan Retribusi Daerah dengan Bapenda Kaltim, Dinaskertras Kaltim, Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, dan PT Kobexindo Cement, Kamis (5/10). Oleh sebab itu pihaknya meminta kepada instansi terkait agar melakukan singkronisasi data seluruh jumlah TKA yang bekerja di Kaltim karena sangat mungkin terjadinya perbedaan data di seluruh perusahaan yang menggunakan TKA. Ia menjelaskan adapun keterkaitan pansus dengan jumlah TKA adalah karena draf raperda yang saat ini sedang disusun dan disempurnakan mengatur pula tentang pajak atau retribusi bagi TKA di Provinsi Kaltim. Terlepas dari itu semua Politikus PDIP itu meminta agar kepada warga Kaltim khususnya di kawasan pabrik bisa diberikan harga lebih murah sehingga membantu percepatan pembangunan infrastruktur khususnya bagi masyarakat. Ast HR PT Kobexinco Cement Marissa menuturkan jumlah TKA yang saat ini bekerja sebanyak 105 orang yang berasal dari cina dan di semuanya dilengkapi dokumen Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). “23 orang lain masih menggunakan visa bisnis karena ada beberapa orang dimutasikan dari Jember sebab masa visanya belum selesai maka belum bisa pengurusan baru jadi bolak balik dari Jember. Ada juga yang masih di Cina menunggu proses pengajuan dokumen visanya selesai baru bisa datang,” jelansya. Jumlah total untuk tenaga kerja lokal sebanyak 260 orang yang tersebar dibeberapa posisi kerja, dan mayoritas dibidang produksi. “Jadi perbandingannya sebanyak 132 orang TKA dan 260 orangTKI,”sebutnya. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Samarinda Washington Saut Dompak mengatakan berdasarkan data yang dimiliki imigrasi jumlah pekerja asing di PT Kobexindo Cement sebanyak seratus tiga puluh orang. Seratus lima orang diantaranya pemegang ijin kerja, dan sisanya menggunakan visa uji coba pegawai atau proses menunggu ijin kerja terbit. “Visa kunjungan yang digunakan untuk uji coba pegawai, yang dimaksudkan menyesuaikan dengan lingkungan seperti barangkali tidak cocok dengan makanan atau cara bekerja di perusahaan tersebut. Jadi untuk ijin tinggalnya mereka semua ada dan tidak ada yang ilegal,”katanya. Kasubbib Retribusi Daerah Bapenda Kaltim Maya Fatmini mengacu kepada penjelasan pihak Kobexindo yang menjelaskan ada beberapa pekerja asing yang lintas provinsi. Kewenangan pemerintah povinsi terhadap TKA berkaitan dengan retribusi adalah mereka yang lintas kabupaten/kota. “Oleh sebab itu diperlukan data dan informasi apakah TKA yang ada sekarang ini bekerja juga di kabupaten/kota lain di Kaltim. Bapenda Kaltim juga berperan dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan di lapangan dalam hal ini  diwakili UPTD Samsat Kutim. Kita minta bantu disnaker terkait data TKA yang menjadi kewenangan provinsi,”imbuhnya. Jadi provinsi tidak bisa melakukan pungutan retribusi terhadap TKA yang bekerja hanya di satu kabupaten/kota. Kendati demikian diperlukan koordinasi lintas instansi secara terus menerus karena tugas kerja maupun jumlah pekerja asing disuatu perushaan dapat berubah. Kabid Pengawasan Tenaga Kerja Dinaskertrans Kaltim Abdul Muchlis menjelaskan pihak dinaskertrans baru mendapatkan data terkait jumlah pekerja asing di PT Kombexinco Cement pada pertemuan ini. “Baru ini hari kami terima data itu. Jadi untuk perbaikan kedepan agar perusahaan atau melalui imigrasi bisa menyampaikan kepada dinaskertrans agar supaya diketahui apakah nantinya bisa menjadi retribusi provinsi atau sebaliknya,”pungkasnya.(hms4)