PENAJAM. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Yusuf Mustafa menghadiri acara Groundbreaking Bandar Udara Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Rabu (1/11).
Presiden Joko Widodo mengatakan, kehadiran Bandara IKN sangat penting untuk menunjang mobilitas kegiatan di IKN. Sekaligus juga konektivitas mendukung pelayanan pemerintah.
“Kehadiran bandara ini sangat penting mengingat semakin banyaknya kegiatan di IKN, semakin banyaknya mobilitas orang dan juga barang dari dan menuju ke IKN. Bandara IKN ini merupakan bandara khusus yang digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintah di IKN dan mendukung konektivitas di IKN,” kata Presiden Joko Widodo.
Ia menyebut, bandara ini memiliki luas 347 hektare dengan runaway 3.000 meter dan lebar 45 meter, serta terminal seluas 7.350 meter persegi. Dan diharapkan bandara ini akan membuat kawasan IKN semakin terbuka konektivitasnya.
Presiden Jokowi meyakini, adanya bandara ini dapat meningkatkan daya saing IKN serta mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengakselerasi pembanguna IKN.
“Saya yakin bandara IKN ini akan meningkatkan daya saing IKN, competitiveness, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong pengembangan potensi di daerah dan mengakselerasi pembangunan IKN yang sedang kita proses,” ucapnya.
Sementara Yusuf Mustafa memberikan apresiasi dengan adanya pelaksanaan groundbreaking yang di resmikan oleh Presiden Joko Widodo.
“Berarti kita ada bandara baru lagi yang ada di IKN ini untuk mendukung kegiatan IKN, intinya disitu. Karena biar bagaimanapun, dengan luas 347 hektare, luasnya sangat luar biasa,” ujar Yusuf Mustafa saat ditemui usai acara.
Menurutnya, arah pembangunan ini bukan untuk satu atau dua tahun melainkan lima puluh tahun kedepan. Karena nantinya dari bandara ini akan banyak dihadiri oleh pejabat-pejabat negara.
“Mengenai sektor ekonomi, akan bergerak juga ini, khususnya dalam sektor pariwisata akan bergerak juga dengan adanya IKN ini. Dan kita sangat mendukung dengan adanya bandara ini,” sebut politisi partai Golkar ini.
Ia berharap dengan adanya IKN dapat meningkatkan geliat ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja khususnya untuk tenaga kerja lokal atau tenaga kerja dari Kaltim.
“Karena Kaltim mendukung, dengan adanya ibu kota, harapan kita bisa menggeliatkan ekonomi,menyerap tenaga kerja khususnya untuk putra-putra Kaltim,” pungkasnya.
Tampak hadir dalam acara, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Hadi Tjahjanto, dan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik. (hms8)
Yusuf Mustafa Hadiri Acara Groundbreaking Bandar Udara IKN
Kamis, 2 November 2023 178
-cover.jpg)
-cover.jpg)
GROUNDBREAKING : Anggota DPRD Kaltim Yusuf Mustafa hadiri acara Groundbreaking Bandara IKN di Penajam, Rabu (1/11).
TULIS KOMENTAR ANDA
Banmus Susun Kegiatan Masa Sidang I Tahun 2026, Ketua DPRD Kaltim : Ini Adalah Kontrak Kerja Nyata Dengan Rakyat
Berita Utama
24 Desember 2025
0
SAMARINDA. Menyongsong tahun anggaran baru, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Timur bergerak cepat menyusun peta jalan kegiatan untuk Masa Sidang I (Januari-Februari) Tahun 2026. Rapat yang digelar di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Rabu (24/12), menjadi momentum penguatan fungsi legislatif.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan jajarannya bahwa setiap butir kesepakatan dalam rapat Banmus membawa tanggung jawab besar bagi masyarakat Kalimantan Timur. "Ini adalah kontrak kerja kita dengan rakyat. Kita harus memastikan biaya terkendali demi pembangunan. Mari jalankan agenda ini dengan semangat pengabdian," ucapnya di hadapan peserta rapat yang dipimpin oleh Muhammad Samsun.
Hasanuddin menyebut Banmus sebagai jantung dari seluruh aktivitas DPRD. Tanpa perencanaan yang matang dan legal melalui Banmus, seluruh gerak langkah institusi bisa menjadi tidak sah. Oleh karena itu, sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD dan KUA-PPAS menjadi prioritas utama.
Langkah strategis ini diambil guna meminimalisir risiko keterlambatan pengesahan APBD di masa mendatang. "Semoga ini menjadi titik awal yang baik dan dibukakan pintu kemudahan dalam setiap upaya kita membangun Kalimantan Timur," pungkasnya.(hms11)
