Timsel KPID Kaltim Lakukan Studi Banding ke Jatim Terkait Proses Seleksi Komisioner

Senin, 13 Oktober 2025 59
SHARING : Timsel KPID Kaltim ketika sharing bersama Timsel dan KPID Jatim, Senin (13/10/2025)

SURABAYA – Tim Seleksi (Timsel) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur melakukan studi banding ke Timsel dan Komisioner KPID Jawa Timur, Senin (13/10/2025). Kegiatan berlangsung di Ruang Argopuro, Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur.

 

Rombongan Timsel KPID Kaltim terdiri dari Ketua Muhammad Faisal, Sekretaris Franxisca Mariani, serta anggota Zamroni, Mohamad Reza, Warkhatun Najidah, dan Andi Abd Razaq dari Sekretariat DPRD Kaltim. Pertemuan turut dihadiri oleh Anggota Komisi A DPRD Jatim dan jajaran KPID Jatim.

 

Muhammad Faisal menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menggali masukan dan praktik terbaik dalam sistem rekrutmen calon komisioner KPID. “SK-nya kami terima dari DPRD. Inisiasi, seleksi, hingga penetapan dilakukan oleh Komisi I DPRD,” ujar Faisal.

 

Ia menambahkan, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, tahun ini seluruh peserta seleksi akan mengikuti tiga tahapan secara penuh.

 

Sementara itu, Andi Abd Razaq menyampaikan bahwa studi banding ini difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Kaltim sebagai upaya mempertemukan Timsel dari kedua provinsi, sekaligus belajar dari KPID Jatim yang telah definitif sejak 2024.

 

“KPID Jatim sudah memiliki komisioner definitif, sedangkan kita masih dalam proses seleksi. Hasil dari studi banding ini akan menjadi bekal Timsel KPID Kaltim untuk menyelesaikan tugasnya dan menyerahkan hasilnya kepada DPRD untuk tahapan selanjutnya,” jelas Andi.

 

Tahapan berikutnya adalah uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi I DPRD Kaltim, sebelum diserahkan kepada Gubernur. “Rencananya akan diserahkan pada 15 Oktober untuk diproses lebih lanjut di Komisi I,” tambahnya.

 

Setelah pertemuan, Timsel KPID Kaltim menggelar rapat pleno tertutup guna memfinalisasi jumlah peserta yang akan diajukan ke Komisi I DPRD Kaltim untuk mengikuti seleksi lanjutan. “Tugas Timsel berakhir pada tahap wawancara,” tutup Andi. (hms8)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Banggar DPRD Kaltim Matangkan Rencana Kerja 2026, Tekankan Ketepatan Waktu dan Akuntabilitas
Berita Utama 10 Maret 2026
0
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat langkah strategis dalam mengawal pengelolaan anggaran daerah demi memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi secara optimal. Melalui Badan Anggaran (Banggar), lembaga legislatif ini secara intensif memantapkan fungsi pengawasan dan sinkronisasi perencanaan guna memastikan setiap kebijakan fiskal di tahun mendatang berjalan tepat sasaran dan akuntabel. Langkah penguatan ini ditegaskan dalam Rapat Internal Badan Anggaran yang digelar di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim pada Selasa (10/3/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis serta sejumlah anggota Banggar lainnya, Sabaruddin Panrecalle, Muhammad Darlis Pattalongi, Sapto Setyo Pramono, Agusriansyah Ridwan, Baba, Firnadi Ikhsan, Safuad, dan Sarkowi V. Zahry. Dalam arahannya, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menekankan pentingnya sinergi internal yang solid dalam tubuh Banggar. Ia berharap seluruh anggota Banggar dapat berkoordinasi secara penuh dalam mengawal alokasi anggaran daerah agar selaras dengan target pembangunan. "Kedepan, rapat-rapat bersama pihak eksekutif akan terus kita tingkatkan intensitasnya. Kami sangat mengharapkan adanya rekomendasi-rekomendasi kritis dan membangun dari seluruh anggota Banggar agar fungsi pengawasan kita berjalan maksimal," ujar Ekti Imanuel. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pimpinan DPRD siap untuk terus mengawal dan meluruskan setiap tahapan pembahasan agar tetap sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa peran Banggar sangat strategis sebagai navigator dalam mengawal seluruh siklus anggaran. Ia menyebut dokumen rencana kerja 2026 yang dibahas merupakan "kompas" utama untuk mengarahkan langkah-langkah krusial, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga evaluasi. "Kehadiran kita bukan sekadar rutinitas administratif. Banggar adalah badan strategis yang harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran dan benar-benar selaras dengan kepentingan masyarakat Kaltim," tegas Hasan. Hasanuddin juga memberikan catatan serius mengenai kepatuhan terhadap timeline anggaran yang mengacu pada PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Beberapa poin krusial yang ia soroti antara lain, terkait penyampaian rancangan KUA-PPAS yang diharapkan tuntas di tingkat TAPD pada akhir Juni agar tidak terjadi penumpukan agenda di bulan berikutnya. Kemudian persetujuan bersama APBD 2027 dipatok paling lambat 30 November 2026. Lebih lanjut Ia mengingatkan adanya sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan selama 6 bulan jika terjadi keterlambatan persetujuan, sesuai amanat pasal 312 UU 23/2014. Terkait momentum pada bulan Maret ini, Hasan meminta adanya sinkronisasi tajam pada Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Verifikasi ketat sangat diperlukan untuk memastikan usulan anggota dewan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). "Verifikasi Pokir harus dilakukan secara ketat demi memastikan kesesuaian dengan RKPD. Hal ini penting guna menjamin akuntabilitas serta memastikan tidak ada program yang muncul di luar perencanaan (unplanned programs)atau usulan yang tidak terakomodasi dalam sistem saat pembahasan berlangsung," pungkasnya. Rapat internal Banggar ini menjadi fondasi penting bagi DPRD Kaltim dalam menjalankan fungsi anggaran secara disiplin dan transparan. Dengan jadwal kerja yang telah disusun secara sistematis, diharapkan pembahasan APBD ke depan dapat berjalan tanpa hambatan administratif. DPRD Kaltim berharap sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjaga, sehingga program pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Kalimantan Timur dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan daerah Benua Etam. (Hms11)
Indeks