Sigit Wibowo Hadiri Tasyakuran Harlah 50 PPP

23 Januari 2023

Wakil ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo Hadiri Tasyakuran Harlah 50 PPP
BALIKPAPAN. Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo bersama sejumlah Anggota DPRD Kaltim menghadiri Tasyakuran Hari Lahir 50 Tahun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Musyawarah Kerja Wilayah I, di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Senin (23/1/2022).

Pada Harlah PPP ke 50 ini, Sigit Wibowo memberikan apresiasi dan selamat kepada PPP sebagai salah satu partai tertua di Indonesia. “Selamat kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas usainya yang telah mencapai setengah abad,” ujarnya.

Ia berharap, seluruh partai yang ada di Indonesia, khususnya di Kaltim, dapat terus berkomitmen bersama, menjaga persatuan dan keutuhan negara serta mendukung pemerintah untuk mensukseskan pemindahan ibukota di Kaltim. “Saya yakin, meski warna baju berbeda-beda, tapi tujuan kita tetap sama. Yakni ingin membangun dan memajukan Negeri ini, khususnya Kalimantan Timur. Khususnya pada pembangunan IKN nantinya, seluruh partai harus turut andil dalam menyukseskan pembangunannya,” sebut dia.

Sementara itu, Rusman Ya’kub yang juga Aggota DPRD Kaltim sekaligus kader PPP juga berharap di usia emas 50 Tahun PPP, menjadi momentum kebangkitan partai berlogo Ka’bah tersebut untuk terus dipercaya oleh masyarakat dan umat Islam. “Kami apresiasi, dan ini luar biasa. Jadi motivasi bagi kader PPP di Kaltim menatap Pemilu 2024. Mudah-mudahan ini jadi cerminan bahwa rakyat Indonesia, khususnya umat Islam masih memberikan kepercayaan kepada PPP, dan kita mendorong kader untuk menjawab keinginan publik,” serunya. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Berita Utama
Ekti Imanuel Monitoring Proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kutai Barat
admin 22 Januari 2025
0
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara langsung lakukan monitoring terhadap proyek pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rabu (22/1/2025) turut didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim dari Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kaltim dan dari Kubar. Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa ada sebanyak 50 unit rumah mendapat bantuan pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD tahun 2024 di Tanjung Isuy. Dan di Kampung Tanjung Isuy sendiri ada sebanyak 15 unit yang mendapat bantuan. “Yang kita ambil sample ada 5 rumah tadi ya. Yang ingin saya lihat itu adalah hasil dari pada anggaran yang sudah diatur oleh pergub. Pergub ini kan Rp 25 juta ya untuk satu rumah,” sebut Ekti. Hal ini, menurut Ekti, terbilang agak susah untuk dinilai, dikarenakan proses rehab ini tidak sama dengan membangun bangunan baru. “Tentu, yang namanya rehab ini tidak semua diganti, tapi secara garis besar saya anggap lumayan bagus. Dan tentu ini laporan saya ke pak gubernur nanti,” ujarnya. Dalam proses kedepan, lanjutnya, perlu ada revisi dari pergub ini terkait dengan nilai. “Nilai seperti Kubar dan Mahulu ini kan harga material beda dengan di kota. Itu yang kita kasih masukan. Dalam arti dengan proses daripada Bappeda dan Perkim sendiri yang mengkajinya,” tutur Ekti. Kemudian, Ekti akan mendorong melalui rapat paripurna terkait reses, bahwa akan menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi untuk merevisi pergub yang ada. “Terkait dengan nilai Rp 25 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi berapa, sesuai kajian teknis Bapedda dan Perkim yang menjalankannya,” jelasnya. Lain pihak, Kepala Bidang Perkim Kaltim Sidiq Prananto Sulistyo menerangkan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 yang ada di Kubar sejumlah 150 unit, terbagi menjadi tiga lokasi yang salah satunya berada di Tanjung Isuy sebanyak 50 unit. “Untuk penerima bantuan, kita mendapatkan data atau usulan dari pemerintah Kabupaten Kubar,” ungkap Sidiq. Dari hasil data yang diperoleh, dilanjutkan dengan mengidentifikasi untuk memastikan syarat dan kriteria telah terpenuhi pada acuan pelaksanaan rehabilitasi. “Salah satunya adalah status lahan, terus kemudian betul-betul penerima bantuan yang diusulkan ini adalah masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” tuturnya. Dari hasil identifikasi itu, lanjut Sidiq, kemudian dilakukan perencanaan terhadap rehab rumah tersebut. “Penanganan dalam rehabilitasi rumah itu juga tidak sama. Ada yang mungkin disitu menangani atapnya, ada yang memang atapnya dan dindingnya dan beserta lantainya,” sebutnya. Pihaknya telah melakukan diskusi dan komunikasi bersama penerima bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan terhadap penerima bantuan dan kebutuhannya. “Dengan batasan nominal bantuan kurang lebihnya sekitar Rp 25 juta sesuai yang ada di Pergub 33 tahun 2022,” pungkasnya. (hms8)
Indeks