Setwan Norhayati US Pimpin Rapat Internal Bersama Pejabat Struktural dan Fungsional Sekretariat DPRD Kaltim

Rabu, 4 Desember 2024 753
Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur Memimpin Rapat Internal Bersama Pejabat Struktural dan Fungsional Sekretariat DPRD Kaltim, di Rujab No.2 Komplek Kantor DPRD Kaltim, Rabu (04/12/24).

SAMARINDA - Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur Norhayati Usman memimpin rapat internal bersama pejabat struktural dan fungsional  Sekretariat DPRD Kaltim, pada Rabu (4/12/24).

 

Kegiatan rapat berlangsung di Rumah Jabatan No. 2 Komplek Kantor DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Samarinda. Dengan agenda pembahasan terkait kegiatan kedewanan dan hal-hal lain yang dianggap penting.

 

Dalam kesempatannya memimpin jalannya rapat, Sekwan Norhayati Usman mengingatkan jajarannya terkait kesiapan pelaksanaan rapat pimpinan dalam waktu dekat ini.

 

Ia juga mengontrol sejauh mana progres jumlah fraksi yang sudah mengusulkan Alat Kelengkapan Dewannya.

 

"Nanti kita Rapat Paripurna AKD, saya minta sembari di push mengenai usulan fraksi untuk unsur AKD nya. Sementara ini baru ada empat fraksi yang sudah melaporkan usulannya," ucap Sekwan Norhayati Usman.

 

Lebih lanjut  Sekwan juga mengimbau agar laporan hasil reses yang telah dilakukan anggota dewan  dapat disiapkan oleh bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dengan baik. (hms11)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kaltim, Evaluasi APBD 2024 dan Penetapan Kode Etik Baru untuk Legislatif – SUB
Berita Utama 23 Juni 2025
0
SAMARINDA — Suasana khidmat mewarnai Rapat Paripurna ke-20 DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Senin (23/6/2025). Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, rapat tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana, Sekretaris DPRD Norhayati Usman, serta Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. Agenda pertama yakni jawaban pemerintah provinsi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam sambutannya, Seno Aji menyampaikan apresiasi atas kritik membangun dari legislatif dan menyoroti sejumlah tantangan, mulai dari fluktuasi harga batu bara hingga keterlambatan dana FCPF yang memengaruhi kinerja fiskal. Ia menegaskan komitmen Pemerintah untuk memperkuat tata kelola dengan prinsip keterbukaan dan efisiensi. Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa tahapan akhir dalam pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan secara cermat dan mendalam oleh Badan Anggaran DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur. "Hasil pembahasan ini menjadi bahan untuk laporan akhir Badan Anggaran DPRD Kaltim sebagai pertimbangan dan persetujuan serta penetapan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024, yang akan disampaikan pada rapat paripurna selanjutnya,"ujarnya. Pada sesi berikutnya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim, Subandi, menyampaikan laporan final mengenai Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara. Dokumen tersebut mempertegas standar moral dan perilaku bagi seluruh anggota dewan. Subandi menyebutkan adanya penyempurnaan signifikan, seperti penambahan mekanisme mediasi,penguatan proses aduan publik, serta sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran etika. “Kami ingin lembaga ini tetap menjadi teladan, menjaga kehormatan DPRD dengan sikap arif, jujur, dan bertanggung jawab,” tuturnya, disambut gestur penghormatan dari para peserta rapat. Puncak rapat ditandai dengan pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan tersebut. Dengan jawaban bulat “Setuju” dari seluruh anggota dewan, palu diketuk menandai era baru etika legislatif yang lebih kokoh dan visioner. Rapat ditutup dengan pembacaan keputusan resmi oleh Sekretaris DPRD, menandai berakhirnya sesi penuh makna dan tanggung jawab institusional tersebut. (adv/hms9/hms6)
Indeks