Seno Ingin Kualitas Perguruan Tinggi di Kaltim Meningkat

31 Mei 2022

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji
SAMARINDA. Salah satu wadah untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas ialah perguruan tinggi. Dari perguruan tinggi inilah, para SDM bisa memiliki daya saing, bermental baja, dan memiliki kualitas secara teori dan praktek. Kalimantan Timur (Kaltim) sendiri sebagai tuan rumah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara nanti, memiliki kesempatan besar dalam mengirimkan putera-puteri daerah untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara. Sehingga perguruan tinggi punya tugas besar untuk mampu mencetak SDM berkualitas.

Hal inilah yang disoroti Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji. Ia merasa tidak perlu menambah jumlah perguruan tinggi di Kaltim. Karena, jika melihat jumlah saat ini pun, sudah terhitung cukup. "Percuma menambah universitas, sementara kualitasnya belum bisa bersaing. Perguruan tinggi saat ini memang kita perlu meningkatkan kualitasnya dulu," ungkap Seno pada Rabu, (25/5) lalu.

Seno juga merasa kualitas perguruan tinggi yang sebagian besar berada di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan, masih belum bisa bersaing dengan perguruan tinggi di Pulau Jawa. Ia pun menginginkan perguruan tinggi di Kaltim bisa meningkatkan lagi kualitasnya sehingga SDM yang lulus dari perguruan tinggi Kaltim bisa bersaing dengan SDM dari luar daerah. Karena peluang SDM lokal lebih besar dibandingkan dari luar dalam pembangunan IKN. "Kualitias perguruang tinggi di Samarinda dan Balikpapan amsih belum bisa bersaing dengan Jawa. Jadi ini yang kita inginkan, perbaiki kualitas dulu baru kita tambah," pungkasnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Empat Muatan Lokal Program Kerja DPRD Jabar Pertimbangkan Diadopsi di Kaltim
admin 30 Januari 2025
0
Pansus Renja DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (30/1/2025). Rombongan dipimpin Wakil Ketua Pansus Renja Darlis Pattolongi dan anggota pansus Abdurrahman KA, dan diterima Plh Sekwan Jawa Barat, Kabag Persidangan dan Per UU Lis Rostiasih. Darlis Pattolongi menjelaskan pansus Renja mendapatkan beberapa gambaran yang dinilai penting untuk dapat diadopsi yakni berkaitan dengan muatan lokal. Terdapat empat muatan lokal di DPRD Jawa Barat yang bernama citra bakti, adi karya, Parlemen mengabdi dan hearing atau dialog. "Menjadi pertimbangan juga untuk memunculkan agar di Kaltim memunculkan muatan-muatan lokal yang bersifat melakukan pengayaan kinerja DPRD Kaltim kedepan, tentu saja tidak mengadopsi begitu saja tetapi disesuaikan dengan kondisi daerah Kaltim, bagaimana masyarakatnya, demografi dan jumlah penduduknya. Misalnya seperti Jawa Barat APBDnya Rp 31 triliun dengan 24 kabupaten/kota dan 50 juta penduduk, sedangkan APBD Kaltim Rp 21 triliun dan 10 kabupaten/kota dengan 3,5 juta penduduk. Jadi secara rasio Kaltim lebih besar, walaupun jumlah APBDnya lebih kecil tetapi jumlah daerah dan penduduknya lebih sedikit,"jelasnya. Ia mencontohkan adapun citra bakti ialah komunikasi setiap anggota terhadap seluruh perangkat daerah se-Jawa Barat. "Kalau reses kan itu komunikasi antara DPRD dengan konstituen atau masyarakat, kalau citra bakti komunikasi antara anggota DPRD dengan perangkat daerah. Jadi berimbang satu sisi aspirasi masyarakat didengar anggota dewan dan dilain sisi juga mendengarkan orientasi perangkat daerah jadi bisa sejalan," ucap Darlis. Politikus PAN itu menambahkan Adi Karya itu merupakan publikasi setiap bulan kerja-kerja anggota dewan sehingga menjadi motivasi atau stimulan bagi masing-masing anggota dewan. "Kalau anggota dewannya pasif apa yang dipublikasikan. Jadi ini juga motivasi bagi anggota dewan untuk menunjukkan kinerjanya,"tegasnya. Sedangkan hearing atau dialog merupakan kegiatan berbasis AKD seperti BK, Bapemperda, komisi, dan lainnya itu membuat kegiatan tiap bulan berupa dialog dengan kelompok-kelompok. Untuk Parlemen mengabdi dilakukan sekali dalam setahun dengan melibatkan publik dalam mengisi hari lahir pancasila dengan ide-ide kreatif seperti lomba-lomba. Jadi tiap provinsi ada muatan lokalnya masing-masing, dan ditegaskan Darlis bahwa tidak semua muatan lokal dapat diadopsi di Kaltim akan tetapi perlu dilakukan diskusi dan kajian untuk dinilai layak atau tidak diterapkan. (Hms7)