Sekwan Paparkan Capaian Kerja

Senin, 8 Mei 2023 141
Sekretaris DPRD Kaltim Hj Norhayati Usman (kiri) saat menyampaikan pemaparan capaian realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kaltim Tahun Anggaran 2022, dihadapan pansus LKPj Gubernur Kaltim. Rapat dilaksanakan Kamis (4/5) di Hotel Novotel Balikpapan.
BALIKPAPAN. Menghadiri undangan Panitia Khusus (pansus) pembahas LKPJ Gubernur Kaltim Tahun 2022, Sekretaris DPRD Kaltim Dra Hj Norhayati Usman M.Si, Kamis (4/5) secara langsung memaparkan realisasi anggaran tahun 2022 pada Sekretariat DPRD Kaltim. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus LKPJ Sutomo Jabir dan dihadiri sejumlah anggota pansus LKPJ.

Sejumlah pemaparan yang disampaikan Sekretariat diantaranya, yakni program kegiatan yang berkaitan dengan memfasilitasi kegiatan kedewanan. Realisasi anggaran yang mencapai 90,16% dengan capaian kinerja dengan indeks  81,71% dari target 81% dengan predikat sangat baik.

Namun demikian, dalam pertemuan yang juga diikuti oleh seluruh pejabat struktural di Sekretariat DPRD Kaltim, dikatakan guna mendukung capaian kerja yang lebih baik kedepannya disampaikan bahwa sejumlah upaya sinkronisasi dan koordinasi juga akan dilakukan. "Kami tentu memerlukan saran dan masukan dari pansus agar kedepannya dapat baik dan ditingkatkan lagi capaian kerja kami," kata Sekretaris DPRD Kaltim, Hj Norhayati Usman. (adv/hms5)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.  
Indeks