Sebut Perayaan Natal Momentum Pererat Kerukunan Umat

Selasa, 10 Desember 2024 637
NATAL : Ekti Imanuel hadiri Natal di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat “SMIRNA” yang berada di Linggang Amer Kabupaten Kutai Barat, Selasa (10/12/2024) malam.
KUTAI BARAT. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Ekti Imanuel di temanin sang Istri Nurmala Suciati turut hadir dalam perayaan Natal Tahun 2024 di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat “SMIRNA” yang berada di Linggang Amer Kabupaten Kutai Barat, Selasa (10/12/2024) malam.
 
Sesuai dengan tema natal 2024 yakni ‘Sebab Mataku Telah Melihat Keselataman Yang Daripada Mu’ Ekti pun mengatakan ini menjadi momentum mempererat kerukunan umat Kristiani khusunya di Lenggang Amer ini.
 
"Puji Tuhan, ini berkat Mukjizat saya bisa menjadi Pimpinan DPRD periode 2024-2029, semoga dengan amanah yang baru ini saya bisa terus menyerap aspirasi pembangunan tempat ibadah yang lebih baik”, ucap Ekti ketika sambutan.
 
Menurut dia, kedamaian pada perayaan Natal 2024 dipastikan semakin memperkuat solidaritas seluruh masyarakat.

Ibadah dan perayaan Natal dirangkai dengan puji-pujian, prosesi penyalaan lilin dan penekanan tombol pohon terang, doa Natal, Vocal Group, Khotbah Natal yang disampaikan oleh Pdt.Hendrikus Sergius
 
Ekti berharap “Kita yang ada di wilayah pesisir ini sangat merasakan damainya perayaan Natal. Semua saling menghormati bahkan mengunjungi merayakan suka cita Natal,” Harapnya. (hms10)
 
 
 
 
 
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Kasus Beras Oplosan Marak, DPRD Kaltim Minta Pengawasan Diperketat Hingga ke Hulu
Berita Utama 1 Agustus 2025
0
SAMARINDA. Meningkatnya peredaran beras oplosan di pasaran mendapat sorotan tajam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo. Ia menyebut praktik kecurangan ini sebagai bentuk kejahatan terstruktur yang merugikan masyarakat luas serta merusak kepercayaan terhadap sistem distribusi pangan nasional. “Ini bukan sekadar soal penipuan dagang, tapi sudah masuk kategori kejahatan ekonomi yang memukul rakyat kecil. Mengoplos beras dan menjualnya sebagai produk premium adalah perbuatan yang tidak bisa ditoleransi,” kata Sigit. Ia menilai lemahnya pengawasan dari hulu ke hilir menjadi pintu masuk bagi pelaku nakal untuk memanipulasi kualitas beras yang beredar di pasaran. Sigit bahkan menyamakan modus ini dengan praktik pengoplosan bahan bakar yang juga terjadi akibat minimnya pengawasan lapangan. “Kalau pengawasan hanya dijalankan secara seremonial, pelanggaran seperti ini akan terus berulang. Dan yang menjadi korban tetap masyarakat, khususnya mereka yang bergantung pada beras sebagai kebutuhan pokok,” tegasnya. Pernyataan Sigit muncul menyusul temuan Kementerian Pertanian yang mencatat ada 212 merek beras tidak layak edar, sebagaimana diungkap Satgas Pangan. Data tersebut telah disampaikan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Ia memaparkan, salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah pemalsuan kemasan. Beras kualitas rendah dikemas ulang menggunakan karung berlabel premium, bahkan ada yang berat bersihnya tidak sesuai dengan keterangan di kemasan. “Kadang secara kasat mata terlihat meyakinkan, kemasannya bagus. Tapi ketika dibuka, kualitas isinya jauh dari yang dijanjikan,” ucap Sigit. Dirinya mendesak pemerintah agar tidak hanya bertindak reaktif setelah kasus ini menjadi sorotan publik. Ia meminta adanya inspeksi rutin yang menyasar seluruh jalur distribusi, mulai dari petani, penggilingan, pengemasan, hingga pasar-pasar tradisional dan modern. “Jangan tunggu heboh dulu baru sibuk bergerak. Kita butuh pengawasan yang sistematis dan sanksi tegas agar ada efek jera bagi pelaku,” katanya lagi. Ia juga mengingatkan bahwa dampak dari beras oplosan tidak hanya merugikan ekonomi masyarakat, tetapi juga membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, Sigit mendorong agar masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan dengan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses. “Pemerintah harus hadir sebagai pelindung konsumen. Kalau masyarakat menemukan kejanggalan, aduannya harus cepat ditindaklanjuti. Jangan biarkan rakyat berjuang sendirian menghadapi mafia pangan ini,” tutupnya. (hms8)
Indeks