Salehuddin Pertanyakan Sertifikasi Guru yang Tak Kunjung Terselesaikan

Rabu, 23 Oktober 2024 86
Salehuddin, Anggota DPRD Kaltim
SAMARINDA. Anggota DPRD Kaltim dari Partai Golkar, Salehuddin mempertanyakan masalah sertifikasi guru yang tak kunjung tuntas meski sudah berjalan bertahun-tahun. “Permasalahan ini menjadi isu krusial yang seharusnya mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Saya prihatin terkait sertifikasi ini sebab, sudah dikeluhkan guru bertahun,” kata Salehuddin, “Saya heran urusan sertifikasi guru ini tak kunjung selesai, sudah lebih 10 tahun,” sambungnya, Rabu (23/10/2024).

Ia menegaskan, sertifikasi guru merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan maupun kesejahteraan guru, namun penanganannya justru terkesan berlarut-larut. “Ini harus diselesaikan. Terlepas dari entah itu Kepala Dinas Pendidikan definitif atau Pelaksana Tugas (PLT), ini adalah tanggung jawab kita semua. Jangan sampai para guru terus dirugikan karena masalah ini tidak kunjung selesai,” tambahnya.

Permasalahan sertifikasi guru, menurut Salehuddin, bukan sekadar persoalan administratif, melainkan juga berkaitan dengan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Guru sudah bersertifikat, dapat tunjangan dalam jumlah tertentu. Ia berharap, Pemprov Kaltim dan Dinas Pendidikan dapat segera menyelesaikan masalah ini demi kesejahteraan guru dan peningkatan mutu pendidikan. “Guru adalah pilar penting dalam pendidikan. Jika masalah kesejahteraan mereka, seperti sertifikasi, tidak segera diselesaikan, tentu ini akan berpengaruh pada semangat dan kualitas pengajaran mereka. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlarut-larut,” pungkasnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
RSUD Paser Tak Punya CT Scan, DPRD Kaltim Minta Alokasi Bankeu Segera
Berita Utama 3 Juli 2025
0
SAMARINDA. Minimnya fasilitas kesehatan di Kabupaten Paser kembali menjadi sorotan serius dari Hartono Basuki, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). la menegaskan bahwa kesenjangan pelayanan medis di wilayah tersebut harus segera ditangani agar masyarakat memperoleh akses yang adil dan setara dengan kabupaten lain di Kaltim. "Seperti di Paser, ada rumah sakit umum daerah yang belum punya alat yang lengkap sehingga pasiennya dirujuk ke Balikpapan, sementara jarak tempuhnya jauh,” kata Hartono. Hartono menyebut ketiadaan alat CT scan di rumah sakit daerah sebagai contoh konkret lemahnya infrastruktur layanan kesehatan di Paser. la menegaskan bahwa alat medis seperti itu bukanlah fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar dalam diagnosa modern.Menurutnya, merujuk pasien ke Balikpapan karena tidak tersedianya alat tersebut berisiko memperburuk kondisi pasien, mengingat jarak tempuh yang panjang dan kondisi darurat yang mungkin dihadapi. Sebaliknya, ia menilai Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami kemajuan pesat dalam layanan kesehatan, antara lain ditunjang oleh kehadiran Rumah Sakit Hermina dan lokasi yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Pelayanan kesehatan di PPU cukup bagus karena ada Rumah Sakit Hernia,” ujarnya. Hartono mewanti-wanti agar jurang ketimpangan layanan kesehatan antarwilayah ini tidak terus melebar. la mengingatkan bahwa daerah seperti Paser membutuhkan perhatian lebih karena keterbatasan fiskal dan infrastruktur dasar yang belum memadai. Sebagai solusi, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengalokasikan Bantuan Keuangan Provinsi(bankeu) secara lebih proporsional, terutama untuk mendukung sektor kesehatan di daerah, daerah yang belum berkembang. “Benkeu bukan sekadar bentuk transfer anggaran, tapi juga instrumen pemerataan pembangunan. Paser harus dibantu," ujarnya. Hartono menambahkan bahwa Komisi IV akan terus mendorong agar alokasi benkeu untuk sektor kesehatan diprioritaskan dalam pembahasan anggaran mendatang. la menyebut belanja kesehatan bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. "Kami akan kawal agar sektor kesehatan tidak hanya dibahas di atas kertas, tapi benar-benar diwujudkan di lapangan," tutup Hartono. (adv/hms7)
Indeks