Rencana Bangun Terowongan Hingga Flyover di Gunung Manggah, Ini Tanggapan Ananda Emira Moeis

14 Juni 2021

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis
SAMARINDA – Pemkot Samarinda mewacanakan membangun terowongan di Gunung Manggah alias di Jalan Otto Iskandardinata untuk mengurai kemacetan dan lakalantas. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menyatakan, wacana tersebut tentu perlu melalui studi kelayakan dan dikaji oleh tim ahli. "Kalau program pemerintah pasti membuat studi kelayakan seperti itu. Kalau memang dirasa layak dan mengurai kemacetan, kami pasti mendukung," ucap Ananda, Rabu (9/6/2021) malam.

Perempuan yang karib disapa Nanda itu mengapresiasi langkah Pemkot Samarinda untuk mengurai kemacetan di Gunung Manggah. Namun, dirinya meminta wacana itu dilihat secara cermat dan tepat. Sebab, kawasan tersebut tergolong sempit. Selain terowongan,  pemkot juga punya opsi wacana membangun flyover di sana. Opsi terowongan, lebih dipilih Pemkot Samarinda agar lebih menghemat anggaran dan menilai efisiensi. "Tapi saya pasti yakin wali kota sedang meminta tim ahli untuk bisa merencanakan apa yang terbaik untuk mengurai kemacetan. Kedua, di sana memang kerap terjadi lakalantas. Memang seyogyanya menjadi salah satu fokus pekerjaan rumah (PR) pemkot lah," ucap politikus PDI Perjuangan itu.

Ananda mengakui, sepulang atau berangkat dinas dari rumahnya yang melewati Jalan Otto Iskandar ini memang kerap terjadi macet, bahkan beberapa kali kecelakaan. "Jam berangkat dan pulang padat merayap. Juga rawan. Tapi kami lihat dulu studi kelayakan yang dilakukan pemkot seperti apa," urai Ananda yang juga masih menunggu kelanjutan wacana tersebut.

Ananda yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Samarinda ini menegaskan, Komisi III DPRD Kaltim disebutnya pasti akan melakukan pengawasan terkait proyek tersebut. "Kami sama-sama bergotongroyong. Apalagi sebentar lagi Samarinda menjadi penyangga Ibu Kota Negara. Tentu ini akan menjadikan Samarinda lebih bagus dan nyaman," imbuhnya (adv/hms7).

 
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Ekti Imanuel Monitoring Proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kutai Barat
admin 22 Januari 2025
0
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara langsung lakukan monitoring terhadap proyek pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rabu (22/1/2025) turut didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim dari Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kaltim dan dari Kubar. Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa ada sebanyak 50 unit rumah mendapat bantuan pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD tahun 2024 di Tanjung Isuy. Dan di Kampung Tanjung Isuy sendiri ada sebanyak 15 unit yang mendapat bantuan. “Yang kita ambil sample ada 5 rumah tadi ya. Yang ingin saya lihat itu adalah hasil dari pada anggaran yang sudah diatur oleh pergub. Pergub ini kan Rp 25 juta ya untuk satu rumah,” sebut Ekti. Hal ini, menurut Ekti, terbilang agak susah untuk dinilai, dikarenakan proses rehab ini tidak sama dengan membangun bangunan baru. “Tentu, yang namanya rehab ini tidak semua diganti, tapi secara garis besar saya anggap lumayan bagus. Dan tentu ini laporan saya ke pak gubernur nanti,” ujarnya. Dalam proses kedepan, lanjutnya, perlu ada revisi dari pergub ini terkait dengan nilai. “Nilai seperti Kubar dan Mahulu ini kan harga material beda dengan di kota. Itu yang kita kasih masukan. Dalam arti dengan proses daripada Bappeda dan Perkim sendiri yang mengkajinya,” tutur Ekti. Kemudian, Ekti akan mendorong melalui rapat paripurna terkait reses, bahwa akan menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi untuk merevisi pergub yang ada. “Terkait dengan nilai Rp 25 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi berapa, sesuai kajian teknis Bapedda dan Perkim yang menjalankannya,” jelasnya. Lain pihak, Kepala Bidang Perkim Kaltim Sidiq Prananto Sulistyo menerangkan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 yang ada di Kubar sejumlah 150 unit, terbagi menjadi tiga lokasi yang salah satunya berada di Tanjung Isuy sebanyak 50 unit. “Untuk penerima bantuan, kita mendapatkan data atau usulan dari pemerintah Kabupaten Kubar,” ungkap Sidiq. Dari hasil data yang diperoleh, dilanjutkan dengan mengidentifikasi untuk memastikan syarat dan kriteria telah terpenuhi pada acuan pelaksanaan rehabilitasi. “Salah satunya adalah status lahan, terus kemudian betul-betul penerima bantuan yang diusulkan ini adalah masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” tuturnya. Dari hasil identifikasi itu, lanjut Sidiq, kemudian dilakukan perencanaan terhadap rehab rumah tersebut. “Penanganan dalam rehabilitasi rumah itu juga tidak sama. Ada yang mungkin disitu menangani atapnya, ada yang memang atapnya dan dindingnya dan beserta lantainya,” sebutnya. Pihaknya telah melakukan diskusi dan komunikasi bersama penerima bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan terhadap penerima bantuan dan kebutuhannya. “Dengan batasan nominal bantuan kurang lebihnya sekitar Rp 25 juta sesuai yang ada di Pergub 33 tahun 2022,” pungkasnya. (hms8)