Rencana Bangun Terowongan Hingga Flyover di Gunung Manggah, Ini Tanggapan Ananda Emira Moeis

Senin, 14 Juni 2021 164
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis
SAMARINDA – Pemkot Samarinda mewacanakan membangun terowongan di Gunung Manggah alias di Jalan Otto Iskandardinata untuk mengurai kemacetan dan lakalantas. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menyatakan, wacana tersebut tentu perlu melalui studi kelayakan dan dikaji oleh tim ahli. "Kalau program pemerintah pasti membuat studi kelayakan seperti itu. Kalau memang dirasa layak dan mengurai kemacetan, kami pasti mendukung," ucap Ananda, Rabu (9/6/2021) malam.

Perempuan yang karib disapa Nanda itu mengapresiasi langkah Pemkot Samarinda untuk mengurai kemacetan di Gunung Manggah. Namun, dirinya meminta wacana itu dilihat secara cermat dan tepat. Sebab, kawasan tersebut tergolong sempit. Selain terowongan,  pemkot juga punya opsi wacana membangun flyover di sana. Opsi terowongan, lebih dipilih Pemkot Samarinda agar lebih menghemat anggaran dan menilai efisiensi. "Tapi saya pasti yakin wali kota sedang meminta tim ahli untuk bisa merencanakan apa yang terbaik untuk mengurai kemacetan. Kedua, di sana memang kerap terjadi lakalantas. Memang seyogyanya menjadi salah satu fokus pekerjaan rumah (PR) pemkot lah," ucap politikus PDI Perjuangan itu.

Ananda mengakui, sepulang atau berangkat dinas dari rumahnya yang melewati Jalan Otto Iskandar ini memang kerap terjadi macet, bahkan beberapa kali kecelakaan. "Jam berangkat dan pulang padat merayap. Juga rawan. Tapi kami lihat dulu studi kelayakan yang dilakukan pemkot seperti apa," urai Ananda yang juga masih menunggu kelanjutan wacana tersebut.

Ananda yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Samarinda ini menegaskan, Komisi III DPRD Kaltim disebutnya pasti akan melakukan pengawasan terkait proyek tersebut. "Kami sama-sama bergotongroyong. Apalagi sebentar lagi Samarinda menjadi penyangga Ibu Kota Negara. Tentu ini akan menjadikan Samarinda lebih bagus dan nyaman," imbuhnya (adv/hms7).

 
TULIS KOMENTAR ANDA
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPMB 2025/2026, Komisi IV DPRD Kaltim Upayakan Formulasi Penyempurnaan SPMB Lebih Baik
Berita Utama 16 Juli 2025
0
BALIKPAPAN. Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 di Kalimantan Timur menjadi sorotan utama dalam agenda monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Baba beserta Anggota Komisi IV Syahariah Mas’ud, Hartono Basuki dan Fuad Fakhruddin, Rabu (16/7/25). Bertandangnya Komisi IV DPRD Kaltim ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur kali ini adalah bagian dari upaya Komisi IV untuk memastikan proses SPMB berjalan optimal, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh calon siswa khususnya di wilayah Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Evaluasi ini dilakukan mengingat SPMB, yang kini mengusung istilah "domisili" menggantikan "zonasi" dan memiliki beragam jalur seperti afirmasi, prestasi, dan domisili, adalah gerbang awal bagi ribuan calon pelajar untuk menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK di Kaltim. Dalam kunjungannya, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Baba disambut langsung oleh Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kaltim Winarno beserta jajaran staf terkait. Pertemuan ini membahas secara mendalam progres, kendala, dan strategi yang diterapkan dalam SPMB tahun ini. "Kunjungan kami hari ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses SPMB berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Baba. Diungkapkan Baba, Komisi IV DPRD Kaltim ingin mengetahui bagaimana progress pelaksanaan sistem terbaru yang diterapkan di lapangan, khususnya di wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara, mengingat kedua daerah ini memiliki dinamika penerimaan siswa yang cukup tinggi. Terkait sistem dan aplikasi SPMB tahun 2025, Baba mengamati bahwa pada tahap awal pelaksanaannya terpantau aman, namun di fase selanjutnya sempat terjadi beberapa kendala yang menyebabkan prosesnya menjadi kurang teratur. "Kami memahami bahwa saat ini permasalahan tersebut masih dalam proses penyelesaian oleh pihak terkait," tambahnya. Komisi IV juga menyoroti persiapan sekolah dalam menampung jumlah siswa baru serta pemerataan akses pendidikan di setiap wilayah. Lebih lanjut, Bapak Baba menyampaikan bahwa Komisi IV DPRD Kaltim akan bersinergi dengan pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim untuk memformulasikan sistem SPMB agar menjadi lebih baik lagi. "Salah satu langkah konkret yang akan kami ambil adalah melakukan studi banding ke Disdikbud dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau Jawa Timur. Kami ingin menyerap dan mempelajari bagaimana pelaksanaan SPMB di daerah lain yang dianggap berhasil. Harapannya, pengalaman dan praktik terbaik tersebut bisa kami adopsi dan adaptasi untuk terus memperbaiki sistem SPMB di Kalimantan Timur agar lebih baik lagi di masa mendatang," tegasnya. Rencana studi banding tersebut, seyogyanya dapat menjadi dasar bagi Komisi IV DPRD Kaltim untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang konstruktif guna menyempurnakan sistem penerimaan murid baru di Provinsi Kalimantan Timur, demi terciptanya pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. (hms11/ca)