SAMARINDA — DPRD Provinsi Kalimantan Timur menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan integritas di lingkungan pendidikan tinggi melalui kegiatan Seminar dan Deklarasi Kampus Berintegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia bersama Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, pada Rabu, (8/10/2025), di Gedung Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si, Kampus Unmul Gunung Kelua, Samarinda.
Kegiatan ini dibuka oleh Dekan FISIP Unmul, Dr. Finnah Fourqoniah, M.Si, dan dihadiri oleh jajaran civitas akademika, mahasiswa, serta perwakilan lembaga pemerintahan. Hadir sebagai narasumber Wakil Ketua KPK RI, Direktur Jejaring Pendidikan KPK RI dan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Timur.
Mewakili DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry menyampaikan apresiasi atas inisiatif kolaboratif lintas lembaga dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan kampus. Ia menilai bahwa dunia akademik memiliki tanggung jawab strategis dalam menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini.
“Kami di DPRD Kaltim sangat mendukung upaya seperti ini. Inisiasi kampus berintegritas harus dimulai dan dibudayakan di lingkungan akademik. Jika kampus mampu menjadi contoh wilayah bebas korupsi, maka pemerintahan yang bersih akan semakin nyata,” ujar Sarkowi.
Ia juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi harus diperkuat dengan gerakan moral dan edukasi yang berkelanjutan.
“Kita tidak bisa memerangi korupsi hanya dengan hukuman. Harus ada gerakan moral dan edukasi yang terus menerus, dan kampus adalah tempat terbaik untuk menanamkan nilai-nilai itu,” tambahnya.
DPRD Kaltim memandang kegiatan ini sebagai langkah konkret dalam membangun tata kelola kampus yang bersih, transparan, dan berintegritas. Melalui sinergi antara KPK, BPK, Kejaksaan, dan institusi pendidikan, diharapkan lahir generasi pemimpin yang berkarakter kuat dan bebas dari praktik korupsi. (adv/hms/ggy).
