Politisi PDIP Kaltim Ingin Memantik Semangat Perempuan

25 Oktober 2024

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis
SAMARINDA. Ananda Emira Moeis, politisi perempuan dari Kalimantan Timur (Kaltim), terus menunjukkan dedikasinya dalam dunia politik. Pada usia 40 tahun ini, ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan hak-hak perempuan. Perjalanan politiknya pun saat ini semakin kuat dengan berbagai peran penting di organisasi dan partai, terlebih sebagai Wakil Ketua II DPRD Kaltim pada periode keduanya di Lembaga perwakilan rakyat itu.

Menurut Ananda, ini adalah kesempatan bagi dirinya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat secara langsung. Ia akan aktif berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, dengan fokus khusus pada isu-isu perempuan dan kesetaraan. “Saya ingin posisi ini juga memantik semangat perempuan hebat di luar sana. Tidak ada yang tidak mungkin. Jika saya bisa berada di sini, kalian juga bisa,” beber Ananda.

Kecintaan Ananda pada dunia politik tumbuh bersama PDI Perjuangan, partai yang memberinya ruang untuk berkembang. Ananda mengapresiasi langkah partai tersebut, dalam mendorong partisipasi perempuan dalam politik. “Saya bangga dengan PDI Perjuangan yang terus mendorong partisipasi perempuan. Ini menjadi semangat saya untuk terus berjuang, demi kesetaraan dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya beberapa waktu lalu usai dinobatkan sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim.

Ananda yang terpilih dari Daerah Pemilihan Kota Samarinda menyadari, tanggung jawabnya tidak hanya berhenti pada jabatan dan partisipasi. Ia menekankan pentingnya regenerasi dan pemberdayaan perempuan di Katim, agar semakin banyak perempuan yang aktif dan berkontribusi bagi daerahnya.

Sebagai sosok publik, cucu mantan Kepala Daerah Kaltim IA Moeis ini berusaha menjadi inspirasi bagi generasi muda, terutama perempuan, untuk percaya bahwa kontribusi dan keterlibatan mereka sangat berarti. Nanda, sapaan akrabnya, memandang politik sebagai wadah pengabdian, dan peran yang dijalankannya saat ini disebutnya sebagai amanah yang akan terus saya diemban dengan sepenuh hati. “Tanggung jawab sebagai politisi adalah memastikan suara masyarakat terdengar, dan kepentingan publik diperjuangkan dengan sungguh-sungguh.” tutupnya.

Sebagai Wakil Ketua DPRD, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, hingga Bendahara KNPI Kaltim, Ananda terus mendorong pembangunan daerah melalui kolaborasi dan pemberdayaan komunitas. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Ekti Imanuel Monitoring Proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kutai Barat
admin 22 Januari 2025
0
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara langsung lakukan monitoring terhadap proyek pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rabu (22/1/2025) turut didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim dari Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kaltim dan dari Kubar. Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa ada sebanyak 50 unit rumah mendapat bantuan pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD tahun 2024 di Tanjung Isuy. Dan di Kampung Tanjung Isuy sendiri ada sebanyak 15 unit yang mendapat bantuan. “Yang kita ambil sample ada 5 rumah tadi ya. Yang ingin saya lihat itu adalah hasil dari pada anggaran yang sudah diatur oleh pergub. Pergub ini kan Rp 25 juta ya untuk satu rumah,” sebut Ekti. Hal ini, menurut Ekti, terbilang agak susah untuk dinilai, dikarenakan proses rehab ini tidak sama dengan membangun bangunan baru. “Tentu, yang namanya rehab ini tidak semua diganti, tapi secara garis besar saya anggap lumayan bagus. Dan tentu ini laporan saya ke pak gubernur nanti,” ujarnya. Dalam proses kedepan, lanjutnya, perlu ada revisi dari pergub ini terkait dengan nilai. “Nilai seperti Kubar dan Mahulu ini kan harga material beda dengan di kota. Itu yang kita kasih masukan. Dalam arti dengan proses daripada Bappeda dan Perkim sendiri yang mengkajinya,” tutur Ekti. Kemudian, Ekti akan mendorong melalui rapat paripurna terkait reses, bahwa akan menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi untuk merevisi pergub yang ada. “Terkait dengan nilai Rp 25 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi berapa, sesuai kajian teknis Bapedda dan Perkim yang menjalankannya,” jelasnya. Lain pihak, Kepala Bidang Perkim Kaltim Sidiq Prananto Sulistyo menerangkan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 yang ada di Kubar sejumlah 150 unit, terbagi menjadi tiga lokasi yang salah satunya berada di Tanjung Isuy sebanyak 50 unit. “Untuk penerima bantuan, kita mendapatkan data atau usulan dari pemerintah Kabupaten Kubar,” ungkap Sidiq. Dari hasil data yang diperoleh, dilanjutkan dengan mengidentifikasi untuk memastikan syarat dan kriteria telah terpenuhi pada acuan pelaksanaan rehabilitasi. “Salah satunya adalah status lahan, terus kemudian betul-betul penerima bantuan yang diusulkan ini adalah masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” tuturnya. Dari hasil identifikasi itu, lanjut Sidiq, kemudian dilakukan perencanaan terhadap rehab rumah tersebut. “Penanganan dalam rehabilitasi rumah itu juga tidak sama. Ada yang mungkin disitu menangani atapnya, ada yang memang atapnya dan dindingnya dan beserta lantainya,” sebutnya. Pihaknya telah melakukan diskusi dan komunikasi bersama penerima bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan terhadap penerima bantuan dan kebutuhannya. “Dengan batasan nominal bantuan kurang lebihnya sekitar Rp 25 juta sesuai yang ada di Pergub 33 tahun 2022,” pungkasnya. (hms8)