Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim serta Jajaran Setwan Ikuti Outbound

Rabu, 28 Februari 2024 93
Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim serta Jajaran Setwan Ikuti Outbound di Cikole, Lembang, Jawa Barat pada Rabu (28/02).
BANDUNG. Memasuki hari ketiga rangkaian acara dari Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diadakan Sekretariat DPRD Kaltim.

Kegiatan yang diadakan pada Rabu (28/02) ini diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim, Sekretaris DPRD Kaltim (Sekwan) Norhayati Usman bersama sejumlah Pejabat Struktural dan Fungsional serta Kelompok Pakar/Tenaga Ahli.

Kegiatan diawali dengan scavengerhuntoffroad (track Cikole). Kemudian dirangkai dengan Geometri Challenge, Cari Kata, Miniatur Mobil Project, Groufie Foto Play dan Tugas Team Building seperti Magic Pen, Moving Together, Balance Bottle, Foot Step Stacko dan Unity Rope.

Jalur yang dilewati berada di Cikole, di sebuah kawasan wisata alam terpadu PT Perhutani Unit Kesatuan Pemangku Hutan Bandung, Jawa Barat. Lokasi off-road yang berada pada ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut itu berada di kaki Gunung Tangkubanparahu.

Sambil menikmati suasana hutan pinus yang sejuk, berwisata off-road di jalur perjalanan yang terjal dan berliku dapat menghilangkan suasana penat dan jenuh akibat rutinitas pekerjaan sehari-hari, sehingga sepulang dari mengikuti kegiatan tersebut para anggota Dewan dan jajaran Setwan diharapkan lebih segar dalam menjalani tugas-tugas selanjutnya.

“Yang paling berkesan dalam acaranya adalah main gamenya, bikin ketawa dan kegiatan ini menambah inspirasi dalam melaksanakan tugas,” kata Veridiana H Wang.

Menurutnya, Kalimantan Timur mempunyai potensi tempat-tempat wisata yang bisa dikembangkan. Apalagi, Kaltim mempunyai banyak tempat yang bisa dikembangkan di cagar alamnya.

“Kita punya sungai, danau, ada air terjun juga yang berpotensi untuk dikembangkan kedepannya tergantung kebijakan Pemerintah Daerah,” ucap Ketua Komisi III itu.

Veridiana juga menurutkan, yang menjadi kendala ialah panjangnya proses perizinan yang berbelit-belit. Padahal menurutnya, banyak masyarakat yang ‘haus’ akan tempat rekreasi baru, ditambah akan banyak pendatang karena Kaltim sudah menjadi Ibu Kota Negara (IKN).

“Jadi sebaiknya regulasi jangan terlalu di persulit untuk pengusaha yang ingin mengembangkan daerah karna akhirnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan masuk ke daerah juga,” tutupnya.(adv/hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
Soroti Kredit Rp 820 Miliar Bankaltimtara ke Pemkab Kukar, DPRD Kaltim Tekankan Penguatan Regulasi dan Mitigasi Risiko
Berita Utama 30 Maret 2026
0
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membedah pemberian fasilitas kredit senilai Rp 820 miliar dari PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim-Kaltara (Bankaltimtara) kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Senin (30/3/26), tersebut menyoroti tajam aspek regulasi serta potensi risiko gagal bayar (default) yang dikhawatirkan dapat berdampak pada postur APBD dan stabilitas kesehatan bank. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel didampingi Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD lainnya seperti Selamat Ari Wibowo, Firnadi Ikhsan, Didik Agung Eko Wahono, Guntur, Sapto Setyo Pramono, dan Muhammad Husni Fahruddin. Pertemuan ini juga menghadirkan pihak eksekutif dan lembaga pengawas, di antaranya Kejaksaan Tinggi Kaltim, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim, BPK RI Perwakilan Kaltim, BPKP Kaltim, Inspektorat, Biro Hukum Setda Prov.Kaltim, Asisten Perekonomian Setda Prov.Kaltim, serta Direktur Utama Bankaltimtara. Membuka jalannya pembahasan, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa DPRD memiliki mandat konstitusional untuk menjalankan pengawasan secara ketat. Ia menyatakan bahwa lembaga legislatif akan mengambil langkah sesuai kewenangan guna memastikan pemberian kredit tersebut selaras dengan aturan yang berlaku. "Langkah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan administratif kami kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur," tegas Ekti saat memimpin jalannya rapat. Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mempertanyakan kepatuhan prosedur dalam pencairan kredit senilai Rp 820 miliar tersebut. Poin krusial yang menjadi atensi utama adalah ketiadaan persetujuan dari DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam proses peminjaman. "Kami mendalami sisi regulasinya, mengingat adanya informasi bahwa pinjaman ini tidak melalui mekanisme persetujuan DPRD Kukar atau sidang paripurna, melainkan hanya melalui persetujuan kepala daerah. Kami ingin memastikan legalitas prosedur ini secara hukum," ujar sosok yang akrab disapa Hamas tersebut. Hasanuddin juga menyatakan kekhawatirannya terkait jangka waktu pengembalian dana. Menurutnya, jika pinjaman dikategorikan sebagai pengelolaan kas untuk biaya operasional seperti pembayaran listrik, air, atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) maka kewajiban tersebut idealnya harus tuntas dalam satu tahun anggaran berjalan. Dengan pencairan yang dilakukan pada Maret 2026, muncul urgensi untuk memastikan apakah pelunasan dana hampir Rp 1 triliun tersebut mampu dirampungkan dalam kurun waktu sembilan bulan ke depan. "Jika terjadi gagal bayar, dampaknya adalah potensi tergerusnya APBD untuk dana talangan. Ini adalah uang rakyat Kaltim yang dikelola bank daerah. Kami harus memastikan tidak ada celah pembiaran yang berujung pada kerugian negara," tambahnya. Melalui RDP ini, DPRD Kaltim menekankan bahwa sebagai institusi yang bergerak di bidang kepercayaan, Bankaltimtara wajib menjaga kredibilitas dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Proses pemberian kredit harus merujuk sepenuhnya pada regulasi perbankan serta memperhatikan masukan teknis dari OJK Kaltim, BPK RI Kaltim, BPKP Kaltim, hingga Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim. Guna memitigasi risiko, DPRD Kaltim meminta Bankaltimtara untuk segera melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen administratif sesuai arahan lembaga pengawas dan Kejaksaan Tinggi Kaltim. DPRD Kaltim juga memandang perlu adanya koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memastikan aspek jaminan atas risiko pinjaman tersebut. Ke depan, langkah pengawasan akan diperluas melalui rencana konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri guna memverifikasi prosedur persyaratan peminjaman daerah bagi kabupaten/kota lainnya. Lebih lanjut, DPRD Kaltim akan mengevaluasi secara total rencana penyertaan modal bagi Bankaltimtara di masa mendatang, apabila ditemukan indikasi kerugian yang disebabkan oleh kebijakan peminjaman dana daerah. (Hms11)