Pimpinan Dan Anggota DPRD Kaltim Sambut Kunker Komisi IX DPR RI Di Balikpapan

Senin, 9 Desember 2024 1118
SAMBUT : Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana didampingi Anggota DPRD Kaltim Damayanti dan Sulasih ketika menyambut rombongan Komisi IX DPR RI.
BALIKPAPAN. Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana bersama Anggota DPRD Kaltim Damayanti dan Sulasih menyambut kedatangan rombongan Komisi IX DPR RI.

Kedatangan rombongan juga di sambut oleh Asisten I Bidang  Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim Muhammad Syirajudin di VIP Room Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan, Senin (9/12/2024).

Kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi IX DPR RI ke Kaltim adalah dalam rangka meninjau pembangunan rumah sakit yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN).#

Yenni Eviliana pada kesempatan itu mengatakan bahwa rombongan Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kaltim yaitu berkaitan tentang masalah rumah sakit yang ada di IKN.

Selain itu, lanjutnya, berkaitan dengan masalah gizi dan program makan gratis pada masing-masing daerah.

“Mereka memantau itu, apa saja yang sudah dan nanti kedepannya sudah terlaksana. Itu yang mereka lakukan hari ini,” jelas Yenni. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Kasus Beras Oplosan Marak, DPRD Kaltim Minta Pengawasan Diperketat Hingga ke Hulu
Berita Utama 1 Agustus 2025
0
SAMARINDA. Meningkatnya peredaran beras oplosan di pasaran mendapat sorotan tajam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo. Ia menyebut praktik kecurangan ini sebagai bentuk kejahatan terstruktur yang merugikan masyarakat luas serta merusak kepercayaan terhadap sistem distribusi pangan nasional. “Ini bukan sekadar soal penipuan dagang, tapi sudah masuk kategori kejahatan ekonomi yang memukul rakyat kecil. Mengoplos beras dan menjualnya sebagai produk premium adalah perbuatan yang tidak bisa ditoleransi,” kata Sigit. Ia menilai lemahnya pengawasan dari hulu ke hilir menjadi pintu masuk bagi pelaku nakal untuk memanipulasi kualitas beras yang beredar di pasaran. Sigit bahkan menyamakan modus ini dengan praktik pengoplosan bahan bakar yang juga terjadi akibat minimnya pengawasan lapangan. “Kalau pengawasan hanya dijalankan secara seremonial, pelanggaran seperti ini akan terus berulang. Dan yang menjadi korban tetap masyarakat, khususnya mereka yang bergantung pada beras sebagai kebutuhan pokok,” tegasnya. Pernyataan Sigit muncul menyusul temuan Kementerian Pertanian yang mencatat ada 212 merek beras tidak layak edar, sebagaimana diungkap Satgas Pangan. Data tersebut telah disampaikan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Ia memaparkan, salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah pemalsuan kemasan. Beras kualitas rendah dikemas ulang menggunakan karung berlabel premium, bahkan ada yang berat bersihnya tidak sesuai dengan keterangan di kemasan. “Kadang secara kasat mata terlihat meyakinkan, kemasannya bagus. Tapi ketika dibuka, kualitas isinya jauh dari yang dijanjikan,” ucap Sigit. Dirinya mendesak pemerintah agar tidak hanya bertindak reaktif setelah kasus ini menjadi sorotan publik. Ia meminta adanya inspeksi rutin yang menyasar seluruh jalur distribusi, mulai dari petani, penggilingan, pengemasan, hingga pasar-pasar tradisional dan modern. “Jangan tunggu heboh dulu baru sibuk bergerak. Kita butuh pengawasan yang sistematis dan sanksi tegas agar ada efek jera bagi pelaku,” katanya lagi. Ia juga mengingatkan bahwa dampak dari beras oplosan tidak hanya merugikan ekonomi masyarakat, tetapi juga membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, Sigit mendorong agar masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan dengan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses. “Pemerintah harus hadir sebagai pelindung konsumen. Kalau masyarakat menemukan kejanggalan, aduannya harus cepat ditindaklanjuti. Jangan biarkan rakyat berjuang sendirian menghadapi mafia pangan ini,” tutupnya. (hms8)
Indeks