Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim Hadiri Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 19
Pimpinan Anggota dan Sekretariat DPRD Kaltim menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu periode 2025–2030 di Pendopo Lamin Etam, Samarinda, Selasa (23/9/2025)

Samarinda — Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur menghadiri pelantikan Angela Idang Belawan dan Suhuk sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) periode 2025–2030, yang digelar di Pendopo Lamin Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (23/9/2025).

Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Kaltim atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, menandai dimulainya masa bakti kepemimpinan baru di wilayah perbatasan Kalimantan Timur. 

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Wakil Ketua III DPRD Kaltim Yenni Eviliana, serta sejumlah Anggota DPRD Kaltim yakni Abdul Rahman Agus dan Sigit Wibowo dari Fraksi PAN, Damayanti dari Fraksi PKB, Yonavia dari Fraksi PDI Perjuangan. Mewakili Sekretaris DPRD Kaltim, turut hadir Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Hardiyanto.

Kehadiran unsur Pimpinan, Anggota, dan Sekretariat DPRD Kaltim merupakan bentuk komitmen terhadap penguatan demokrasi dan dukungan kelembagaan bagi pemerintahan daerah. 

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan kepala daerah yang baru dilantik, seraya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi. 

“Kolaborasi tentu harus dilakukan, sebagai bentuk sinergi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi. Karena kepala daerah kabupaten dan kota lah yang memiliki wilayah, sementara provinsi mensupport melalui kepala daerah,” ujarnya.

Senada, Anggota DPRD Kaltim Abdul Rahman Agus turut menyampaikan harapan agar Angela Idang Belawan dan Suhuk dapat menjalankan amanah dengan baik dan membawa Mahulu ke arah yang lebih maju. 

“Semoga beliau berdua bisa membawa Mahulu yang lebih baik lagi ke depannya. Kita sebagai partai pengusung dan juga sebagai anggota dewan provinsi tentu akan membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemkab demi percepatan pembangunan di Mahulu,” tegasnya.

Pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, serta tamu undangan dari berbagai unsur. Acara ditutup dengan doa bersama dan harapan agar Mahakam Ulu terus berkembang sebagai bagian integral dari Kalimantan Timur yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. (adv/hms6)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
7 Fraksi DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Umum atas Nota Keuangan P-APBD 2025
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda — DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-37 Tahun 2025 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Kaltim, Selasa (23/9).   Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana. Hadir mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Wakil Gubernur Seno Aji dan Asisten I Setprov Kaltim M. Syirajudin.   Pandangan umum disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi, antara lain, Fraksi Golkar Andi Satya Adi Saputra, Fraksi Gerindra Baharuddin Muin, Fraksi PDI Perjuangan Guntur, Fraksi PKB Damayanti, Fraksi PAN–NasDem Abdul Giaz, Fraksi PKS Subandi, dan Fraksi Demokrat–PPP Nuhadi Saputra.     Dalam penyampaiannya, fraksi-fraksi menyoroti sejumlah isu strategis, seperti penurunan pendapatan daerah, peningkatan belanja, efektivitas program prioritas, serta lainnya. Beberapa fraksi juga menekankan pentingnya penguatan sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.   Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa proses pembahasan perubahan APBD akan berlanjut sesuai mekanisme tata tertib DPRD. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga akuntabilitas anggaran dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.   “Kami mengapresiasi pandangan konstruktif dari seluruh fraksi. Ini menunjukkan komitmen bersama dalam mengawal anggaran daerah agar benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Hasanuddin. “Setiap masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih responsif dan berkeadilan.”   Ia juga menekankan bahwa DPRD Kaltim akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, terutama terhadap program-program prioritas yang menyangkut pelayanan publik.    “Tahapan selanjutnya adalah mendengarkan tanggapan dan jawaban dari Gubernur Kalimantan Timur atas seluruh pandangan fraksi, yang akan disampaikan dalam rapat paripurna berikutnya,” tutup Hasanuddin.(hms)  
Indeks