Peringatan HUT Kaltim Ke-68, DPRD Kaltim Gelar Ramah Tamah

Rabu, 8 Januari 2025 567
RAMAH TAMAH : DPRD Kaltim menggelar acara Ramah Tamah sebagai rangkaian dari acara peringatan HUT Ke-68 Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (08/01).
SAMARINDA - DPRD Kaltim menggelar acara Ramah Tamah sebagai rangkaian dari acara peringatan HUT Ke-68 Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (08/01).

Digelar di Halaman Belakang Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim, acara Ramah Tamah digelar usai Rapat Paripurna Ke-2.

Acara Ramah Tamah digelar sebagai bentuk rasa syukur dan kegembiraan dalam rangka HUT Kaltim Ke-68.

Tampak hadir, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Sekdaprov Kaltim Wahyuni, Unsur Forkopimda Kaltim, Kepala OPD Kaltim, serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Anggota DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Sayid Muziburrachman serta Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni berserta Kepala OPD Kaltim dan Anggota DPRD Kaltim Shemmy Permata Sari dan Damayanti turut memeriahkan acara.(hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Banmus Susun Kegiatan Masa Sidang I Tahun 2026, Ketua DPRD Kaltim : Ini Adalah Kontrak Kerja Nyata Dengan Rakyat
Berita Utama 24 Desember 2025
0
SAMARINDA. Menyongsong tahun anggaran baru, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Timur bergerak cepat menyusun peta jalan kegiatan untuk Masa Sidang I (Januari-Februari) Tahun 2026. Rapat yang digelar di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Rabu (24/12), menjadi momentum penguatan fungsi legislatif. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan jajarannya bahwa setiap butir kesepakatan dalam rapat Banmus membawa tanggung jawab besar bagi masyarakat Kalimantan Timur. "Ini adalah kontrak kerja kita dengan rakyat. Kita harus memastikan biaya terkendali demi pembangunan. Mari jalankan agenda ini dengan semangat pengabdian," ucapnya di hadapan peserta rapat yang dipimpin oleh Muhammad Samsun. Hasanuddin menyebut Banmus sebagai jantung dari seluruh aktivitas DPRD. Tanpa perencanaan yang matang dan legal melalui Banmus, seluruh gerak langkah institusi bisa menjadi tidak sah. Oleh karena itu, sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD dan KUA-PPAS menjadi prioritas utama. Langkah strategis ini diambil guna meminimalisir risiko keterlambatan pengesahan APBD di masa mendatang. "Semoga ini menjadi titik awal yang baik dan dibukakan pintu kemudahan dalam setiap upaya kita membangun Kalimantan Timur," pungkasnya.(hms11)
Indeks