Pererat Silaturahmi, Wakil Ketua DPRD Kaltim Gelar Halal bi Halal

Senin, 21 April 2025 20
Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana menggelar Halal bi Halal yang diadakan di Rumah Jabatan Wakil Ketua III, Komplek Kantor DPRD Kaltim No.4, Senin (21/04).
SAMARINDA. Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana menggelar Halal bi Halal yang diadakan di Rumah Jabatan Wakil Ketua III, Komplek Kantor DPRD Kaltim No.4, Senin (21/04).

Acara berlangsung penuh kehangatan dan kekeluargaan, dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Anggota DPRD Kaltim Salehuddin, Damayanti, Agus Aras, Sayid Muziburrachman, Abdul Giaz, Muhammad Husni Fahruddin, Baba, Fadly Imawan, Sigit Wibowo, Fuad Fakhruddin beserta Istri dan Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman.

Hadir pula Pejabat Struktural dan Fungsional, Tenaga Ahli, ASN dan Non ASN di Lingkungan Sekretariat DPRD Kaltim.

Halal bi halal merupakan kesempatan bagi sesama umat manusia untuk mempererat tali silaturahim. Selain itu, juga dapat memperkuat rasa kebersamaan dan persaudaraan.(adv/hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Pemerataan Pembangunan Wujud dari Keadilan
Berita Utama 23 April 2025
0
SAMARINDA. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menuturkan pemerataan pembangunan di seluruh daerah merupakan wujud dari keadilan sehingga harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan dalam arti luas. ”Tidak boleh pembangunan hanya berfokus pada satu daerah saja, setiap daerah memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perhatian dari pemerintah,”tutur Hasanuddin Mas’ud saat memberikan pengarahan pada kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan Renja Tahun 2026, Rabu (23/4/2025). Ia mengingatkan agar pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya. Untuk itu pentingnya meninggalkan ego sektoral dan berfokus serta bersinergi guna mencapai hasil maksimal. “Tidak bisa misalnya, PU melaksanakan pembangunan jalan kemudian setelah tak berapa lama jalan harus dibongkar karena membangun saluran air. Ini program tidak pas karena tidak ada sinergi sebelumnya. Lalu kemudian misalnya, membangunan jalan yang jarang digunakan masyarakat, ini menjadi mubazir. Disinilah pentingnya perencanaan, dan bekerja lebih profesional,”ujarnya. Menurutnya, pendekatan pembangunan dan rencana kerja pembangunan harus memenuhi beberapa pendekatan, diantaranya teknokrat misal dengan melihat skala prioritas karena tidak semua aspirasi dan program masuk RPJMD. Kemudian pendepatan politis, contohnya visi dan misi Gubernur Kaltim, termasuk didalamnya usulan bersifat aspiratif seperti pada musyawarah pembangunan. “Musrenbang itu mewakili aspirasi masyarakat, yang didalamnya juga memuat pokok-pokok pikiran DPRD,”terangnya. Politikus Golkar itu menerangkan bahwa semua itu dimaksudkan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, efesien efektif, keselarasan dan berkeadilan. (hms4)
Indeks