Perbaikan Anjungan Kaltim di TMII Harus Menyeluruh, DPRD Siap Berikan Dukungan Anggaran Perbaikan

Selasa, 22 Juni 2021 104
Angoota Komisi II DPRD Kaltim didampingi Kepala Penghubung Kaltim di Jakarta Abdul Munif beserta jajarannya saat melihat kondisi bangunan Anjungan Kaltim yang berada di TMII, belum lama ini.
JAKARTA. Kondisi Anjungan Kaltim sebagai wadah promosi dan pusat informasi bagi seluruh kabupaten dan kota di Kaltim perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal ini disampaikan Anggota Komisi II Sapto Setyo Pramono saat meninjau Anjungan, Kamis (17/6/2021) lalu. Dalam lawatannya ke Anjungan Kaltim yang berada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), rombongan Komisi II DPRD Kaltim ini diterima langsung oleh Kepala Badan Penghubung Jakarta Abdul Munif.

Disampaikan Sapto, Anjungan Kaltim yang berada di TMII merupakan kesempatan baik untuk menunjukkan jati diri Kaltim. Khsusnya dikanca nasional maupun internasional. “Dengan demikian, jika kita ingin seperti itu, harus sejalan dengan ketersediaan fasilitas yang bagus,” ujarnya.

Menurut dia, dalam proses rencana pembangunan fasilitas Anjungan, perlu dilakukan perencanaan dengan baik dan sistematis. “Dalam hal ini, bagaimana nuansa etnik Kaltim yang heterogen bisa menjadi ciri khas dan budaya Kaltim,” bebernya.

Sehingga lanjut dia, dengan hanya melihat Anjungan Kaltim yang ada di TMII, orang dengan mudah bisa mengetahui potensi apa saja yang ada di Kaltim. Untuk itu kata Sapto, sapaan akrabnya, harus ada inovasi bagaimana mengenalkan Kaltim melalui wadah yang telah disiapkan. “Misalkan etnik berau, bisa dengan dibuat semacam sejarah singkat Berau. Sejarah budaya dari hulu sampai hilir. Sehingga, orang akan bisa menggali informasi dan menimbulkan ketertarikan untuk berkunjung ke Berau,” beber Politikus Golkar ini.

“Artinya di sini, orang belajar tidak separuh-separuh, tidak hanya melihat semacam patung, ataupun benda-benda saja. Tetapi juga harus ada digitalisasi penjelasan atau sejarah suatu daerah dan ciri khas budaya dan adatnya, hingga potensi wisatanya seperti apa untuk ditampilkan dalam bentuk digital,” sambungnya.

Potensi ini perlu dibangun, sehingga orang yang berkunjung ke Anjungan Kaltim mudah untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai kondisi atau unggulan suatu daerah. “Untuk saat ini, tidak bisa kita hanya bergantung pada gambar dan leaflet. Sekarang ini, kita harus mengikuti perkembangan teknologi,” jelas dia.

Selain itu, Sapto meyakini, Komisi II DPRD Kaltim akan memberikan dukungan anggaran selama itu tidak menyalahi aturan. “Sepanjang itu demi kemaslahatan Kaltim, kita dukung. Karena, dengan budaya kita dikenal, termasuk pariwisatanya, akan berdampak juga pada pendapatan dan ekonomi daerah,” terangnya.

Dengan peningkatan promosi yang ditunjang dengan fasilitas yang memadai, akan menumbuhkan ekonomi kerakyatan daerah, hingga UMKM. “Ini akan saling berkaitan, dan semua itu berawal dari promosi di Rumah Besar Kaltim yang ada di TMII,” ucapnya.

Sementara itu, Sapto juga meminta, perbaikan Anjungan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Karena menurutnya, ketika pengerjaan dilakukan setengah-setengah, akan percuma. “Pemerintah harus membangun secara makro dan bertahap serta kontinu. Misalkan, perbaikan gedung A, harus dituntaskan. Kemudian dilanjut dengan pembangunan gedung B, dan begitu seterusnya hingga semua gedung mendapat perbaikan sampai selesai,” bebernya. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Banmus dan BK DPRD Kaltim Studi ke DPRD DIY Perkuat Sinkronisasi Agenda dan Efektivitas Kelembagaan
Berita Utama 6 Agustus 2025
0
YOGYAKARTA — Dalam rangka memperkuat kualitas kelembagaan dan efektivitas penyusunan agenda kerja tahunan, Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (6/8). Kunjungan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, dan diikuti oleh Anggota Banmus Salehuddin, Ketua BK DPRD Kaltim Subandi, serta sejumlah staf Sekretariat DPRD dan tim ahli. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD DIY, rombongan menggali berbagai praktik baik yang telah diterapkan oleh DPRD DIY, termasuk pengaturan jadwal kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), serta kegiatan Panitia Khusus (Pansus). Diskusi menyoroti tantangan teknis seperti potensi tumpang tindih jadwal antar AKD dan pentingnya koordinasi lintas fungsi dalam menjaga efektivitas kerja legislatif. Dalam diskusi, DPRD DIY menekankan pentingnya harmonisasi antara lembaga legislatif dan eksekutif sebagai kunci keberhasilan pembangunan daerah. Sinkronisasi jadwal kegiatan DPRD dengan agenda eksekutif, seperti Musrenbang dan pembahasan APBD, dilakukan secara intensif melalui koordinasi lintas lembaga dan penyesuaian dalam rapat Banmus serta Paripurna. Wakil Ketua DPRD DIY, Umaruddin Masdar, menyampaikan bahwa Banmus memiliki peran strategis dalam menyusun dan mengkoordinasikan program kerja tahunan dan lima tahunan DPRD, termasuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan seperti Dana Keistimewaan DIY. “Program kerja DPRD DIY disusun agar dapat dilaksanakan secara proporsional, akuntabel, dan selaras dengan rencana kerja eksekutif. Sinkronisasi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan seluruh fungsi dewan berjalan optimal,” ujar Umar, sapaan akrabnya. Jadwal kegiatan DPRD DIY disusun secara periodik dan disahkan melalui rapat paripurna, dengan fleksibilitas untuk revisi jika terjadi perubahan kebijakan atau kebutuhan mendesak. Sinkronisasi dengan agenda eksekutif, seperti pembahasan APBD dan Musrenbang, dilakukan melalui koordinasi intensif agar fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi berjalan optimal. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa kunjungan kerja ke DPRD DIY bukan sekadar studi teknis, melainkan bagian dari komitmen kelembagaan untuk memperkuat fondasi kerja legislatif yang adaptif, terukur, dan berorientasi pada pelayanan publik. “Kami menyadari bahwa efektivitas kerja DPRD sangat bergantung pada bagaimana agenda disusun dan dikoordinasikan. Jadwal yang tumpang tindih, minim evaluasi, atau tidak selaras dengan dinamika eksekutif bisa menghambat fungsi representasi dan pengawasan,” ujar perempuan yang akrab disapa Yenni ini. Ia menambahkan bahwa DPRD Kaltim tengah mendorong pembenahan sistem penjadwalan kegiatan agar lebih sistematis dan berbasis kebutuhan aktual. Hal ini mencakup penguatan peran Banmus sebagai pengatur ritme kerja kelembagaan, serta peningkatan koordinasi antar AKD agar tidak terjadi fragmentasi fungsi. “Kami ingin memastikan bahwa setiap kegiatan dewan memiliki arah yang jelas, waktu yang tepat, dan ruang partisipasi yang cukup. Tidak hanya efisien secara teknis, tapi juga relevan secara substansi,” lanjutnya. Yenni juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD dan eksekutif dalam menyusun agenda pembangunan daerah. Menurutnya, sinkronisasi bukan berarti menyeragamkan, tetapi menyelaraskan visi agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. “Agenda kerja DPRD harus mampu menjembatani aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah. Di sinilah pentingnya jadwal yang terstruktur dan fleksibel,” tegasnya. Kunjungan ke DPRD DIY, menurut Yenni, memberikan banyak inspirasi tentang bagaimana sistem penjadwalan yang adaptif dan berbasis evaluasi dapat memperkuat efektivitas kelembagaan. Ia berharap praktik baik ini dapat diadopsi dan disesuaikan dengan konteks kelembagaan DPRD Kaltim. “Kami tidak hanya belajar teknis, tapi juga semangat kolaboratif dan budaya kerja yang partisipatif. Ini yang ingin kami bawa pulang dan kembangkan di Kaltim,” tutup Yenni. (akb)