SAMARINDA. Anggota DPRD Kaltim Henry Pailan menuturkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah dapat dipengaruhi banyak faktor seperti misalnya alam dan pandemi covid-19, kendati demikian ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintahan dalam rangka meningkatkan PAD.
Ia menjelaskan seperti mendorong akses informasi yang luas bagi daerah ke Kementrian ESDM dalam rangka menjamin transparansi dan pertanggungjawaban data lifting yang lebih akurat sebagai dasar pembagian DBH Migas.
"Koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan penyaluran dana DBH Dana Reboisasi ke daerah agar dilakukan awal tahun sehingga tidak mempengaruhi belanja daerah khususnya belanja kegiatan dana reboisasi," ujarnya.
Selain itu, hal yang perlu menjadi perhatian ialah optimalisasi hasil dari badan usaha milik daerah agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD dan target transfer ke kas daerah harus memenuhi dead line yang disepakati.
Upaya penyesuaian dividen dari perusda untuk pemerintahan provinsi melalui hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja perusda yang tidak memberikan kontribusi positif, sehingga membantu peningkatan PAD provinsi.
Sedangkan bagi perusahaan yang selama ini memang sudah tidak menguntungkan dan cenderung membebani APBD agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal. (adv/hms4)
Ia menjelaskan seperti mendorong akses informasi yang luas bagi daerah ke Kementrian ESDM dalam rangka menjamin transparansi dan pertanggungjawaban data lifting yang lebih akurat sebagai dasar pembagian DBH Migas.
"Koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan penyaluran dana DBH Dana Reboisasi ke daerah agar dilakukan awal tahun sehingga tidak mempengaruhi belanja daerah khususnya belanja kegiatan dana reboisasi," ujarnya.
Selain itu, hal yang perlu menjadi perhatian ialah optimalisasi hasil dari badan usaha milik daerah agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD dan target transfer ke kas daerah harus memenuhi dead line yang disepakati.
Upaya penyesuaian dividen dari perusda untuk pemerintahan provinsi melalui hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja perusda yang tidak memberikan kontribusi positif, sehingga membantu peningkatan PAD provinsi.
Sedangkan bagi perusahaan yang selama ini memang sudah tidak menguntungkan dan cenderung membebani APBD agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal. (adv/hms4)
