SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memiliki harapan besar terhadap dana yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim ke setiap daerah.
Dia berharap dana tersebut akan menjadi solusi bagi permasalahan pendidikan di Benua Etam.
Hasanuddin Mas’ud juga mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk memberikan perhatian khusus kepada sekolah-sekolah yang masih kekurangan infrastruktur, terutama di daerah-daerah terpencil.
“Kami memiliki sekolah di mana jumlah guru sangat terbatas, dan ruang belajarnya masih sederhana. Penting bagi kami agar guru-guru terdistribusi secara merata di semua daerah,” tegasnya.
Permasalahan pendidikan di Kaltim masih menjadi salah satu prioritas utama yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah di berbagai kabupaten dan kota.
Menurut Hasanuddin, hingga saat ini beberapa sekolah di daerah tersebut belum memenuhi syarat dasar sarana prasarana pendidikan, seperti minimnya fasilitas ruang belajar, laboratorium, dan pusat penelitian.
“Realisasi implementasi ini baru tercapai di beberapa kabupaten dan kota saja,” ungkap pria kelahiran Balikpapan, 1 August 1973 ini.
Selain itu, politikus Partai Golkar ini juga percaya bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini memiliki potensi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan infrastruktur pendidikan di Kaltim.
“Sekarang, tugas kita bersama adalah memberikan perhatian yang tepat kepada sektor pendidikan demi mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih baik di masa depan,” tandasnya. (hms7)
Dia berharap dana tersebut akan menjadi solusi bagi permasalahan pendidikan di Benua Etam.
Hasanuddin Mas’ud juga mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk memberikan perhatian khusus kepada sekolah-sekolah yang masih kekurangan infrastruktur, terutama di daerah-daerah terpencil.
“Kami memiliki sekolah di mana jumlah guru sangat terbatas, dan ruang belajarnya masih sederhana. Penting bagi kami agar guru-guru terdistribusi secara merata di semua daerah,” tegasnya.
Permasalahan pendidikan di Kaltim masih menjadi salah satu prioritas utama yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah di berbagai kabupaten dan kota.
Menurut Hasanuddin, hingga saat ini beberapa sekolah di daerah tersebut belum memenuhi syarat dasar sarana prasarana pendidikan, seperti minimnya fasilitas ruang belajar, laboratorium, dan pusat penelitian.
“Realisasi implementasi ini baru tercapai di beberapa kabupaten dan kota saja,” ungkap pria kelahiran Balikpapan, 1 August 1973 ini.
Selain itu, politikus Partai Golkar ini juga percaya bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini memiliki potensi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan infrastruktur pendidikan di Kaltim.
“Sekarang, tugas kita bersama adalah memberikan perhatian yang tepat kepada sektor pendidikan demi mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih baik di masa depan,” tandasnya. (hms7)
