DENPASAR. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, Pansus Pembahas Rencana Kerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Bali, Rabu (18/12).
Kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Renja Sarkowi V Zahry, didampingi Anggota Pansus Budianto Bulang, Andi Satya Adi Saputra, La Ode Nasir, Muhammad Husni Fahruddin, Fuad Fakhruddin bersama Tenaga Ahli dan Staff Pansus.
Rombongan diterima langsung oleh I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama selaku Kepala Bagian Persidangan dan Fasilitasi Fungsi serta I Komang Suryanata selaku Perisalah Legislatif Ahli Muda.
Dikatakan Sarkowi, Pansus dalam melaksanakan tugasnya perlu mendapatkan beberapa referensi, baik dari pemerintah pusat (Kemendagri) maupun dari beberapa DPRD dan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait.
“DPRD Provinsi Bali merupakan salah satu DPRD yang menjadi referensi bagi pansus dalam proses penyusunan Rencana Kerja DPRD Kaltim tahun 2026,” jelasnya.
I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama mengatakan, bahwa penyusunan Renja DPRD Bali disusun berdasarkan Rencana Kerja dari Alat Kelengkapan Dewan yang diselaraskan dengan program kegatan Sekretariat DPRD sebelum diparipurnakan.
Kunjungan kerja diisi dengan antar kedua belah pihak dan diakhiri dengan penyerahan plakat yang diserahkan langsung oleh Ketua Pansus Renja Sarkowi V Zahry didampingi Anggota Pansus.(hms9)
Pansus Pembahas Renja DPRD Kaltim Berkunjung ke DPRD Provinsi Bali
18 Desember 2024
-cover.jpg)
KUNJUNGAN : Pansus Pembahas Rencana Kerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Bali, Rabu (18/12).
TULIS KOMENTAR ANDA
-thumb.jpg)
Berita Utama
Ekti Imanuel Monitoring Proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kutai Barat
admin
22 Januari 2025
0
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara langsung lakukan monitoring terhadap proyek pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024.
Kegiatan yang berlangsung di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rabu (22/1/2025) turut didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim dari Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kaltim dan dari Kubar.
Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa ada sebanyak 50 unit rumah mendapat bantuan pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD tahun 2024 di Tanjung Isuy.
Dan di Kampung Tanjung Isuy sendiri ada sebanyak 15 unit yang mendapat bantuan.
“Yang kita ambil sample ada 5 rumah tadi ya. Yang ingin saya lihat itu adalah hasil dari pada anggaran yang sudah diatur oleh pergub. Pergub ini kan Rp 25 juta ya untuk satu rumah,” sebut Ekti.
Hal ini, menurut Ekti, terbilang agak susah untuk dinilai, dikarenakan proses rehab ini tidak sama dengan membangun bangunan baru.
“Tentu, yang namanya rehab ini tidak semua diganti, tapi secara garis besar saya anggap lumayan bagus. Dan tentu ini laporan saya ke pak gubernur nanti,” ujarnya.
Dalam proses kedepan, lanjutnya, perlu ada revisi dari pergub ini terkait dengan nilai.
“Nilai seperti Kubar dan Mahulu ini kan harga material beda dengan di kota. Itu yang kita kasih masukan. Dalam arti dengan proses daripada Bappeda dan Perkim sendiri yang mengkajinya,” tutur Ekti.
Kemudian, Ekti akan mendorong melalui rapat paripurna terkait reses, bahwa akan menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi untuk merevisi pergub yang ada.
“Terkait dengan nilai Rp 25 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi berapa, sesuai kajian teknis Bapedda dan Perkim yang menjalankannya,” jelasnya.
Lain pihak, Kepala Bidang Perkim Kaltim Sidiq Prananto Sulistyo menerangkan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 yang ada di Kubar sejumlah 150 unit, terbagi menjadi tiga lokasi yang salah satunya berada di Tanjung Isuy sebanyak 50 unit.
“Untuk penerima bantuan, kita mendapatkan data atau usulan dari pemerintah Kabupaten Kubar,” ungkap Sidiq.
Dari hasil data yang diperoleh, dilanjutkan dengan mengidentifikasi untuk memastikan syarat dan kriteria telah terpenuhi pada acuan pelaksanaan rehabilitasi.
“Salah satunya adalah status lahan, terus kemudian betul-betul penerima bantuan yang diusulkan ini adalah masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” tuturnya.
Dari hasil identifikasi itu, lanjut Sidiq, kemudian dilakukan perencanaan terhadap rehab rumah tersebut.
“Penanganan dalam rehabilitasi rumah itu juga tidak sama. Ada yang mungkin disitu menangani atapnya, ada yang memang atapnya dan dindingnya dan beserta lantainya,” sebutnya.
Pihaknya telah melakukan diskusi dan komunikasi bersama penerima bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan terhadap penerima bantuan dan kebutuhannya.
“Dengan batasan nominal bantuan kurang lebihnya sekitar Rp 25 juta sesuai yang ada di Pergub 33 tahun 2022,” pungkasnya. (hms8)
