Pansus Karhutla Gali Masukan Ke KLHK Terkait Penyempurnaan Ranperda Karhutla

24 April 2024

MASUKAN : Pansus Karhutla ketika melakukan kunjungan untuk menggali masukan dari KLHK, Rabu (24/4).
JAKARTA. Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) melaksanakan kunjungan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu (24/4).

Kunjungan Pansus Karhutla tersebut adalah dalam rangka menerima masukan, saran dan pendapat terkait Ranperda tentang Sistem Penanggulangan Bencana Karhutla serta dukungan dari KLHK.

Rombongan yang dipimpin Ketua Pansus Karhutla Sarkowi V Zahry diterima langsung oleh Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Thomas Nifinluri beserta jajaran KLHK.

Tampak hadir Wakil Ketua Pansus Karhutla Agiel Suwarno, dan anggota pansus diantaranya Selamat Ari Wibowo, Encik Wardani,H Baba, Eddy Sunardi Darmawan, Jawad Sirajuddin, Mimi Meriami Br Panne, serta Kepala BPBD Kaltim Agus Tianur.

Dikatakan Sarkowi V Zahry bahwa pansus sedang menggali masukan-masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan ranperda.

“Masukan-masukan yang sifatnya legal drafting, ada yang substansi. Nah kita di Kementerian LHK ini meminta untuk pengayaan-pengayaan terkait dengan substansi,” ujarnya usai menggelar pertemuan di ruang rapat Ditjen PPI KLHK Gedung Manggala Wanabhakti Blok IV lantai 6 Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta Pusat.
Pasalnya, KLHK merupakan pemangku kewenangan lahan-lahan yang rawan terhadap kebakaran hutan.

“Sehingga kita minta secara regulasi dan acuan apa saja yang bisa kita jadikan acuan sebagai landasan hukum perda kita,” kata Sarkowi.

Selain itu, lanjutnya, pembahasan terkait dengan  pengistilahan yang seperti apa secara umum digunakan pada KLHK yang bisa dikolaborasikan dengan kearifan lokal yang tidak bertentangan di Katim.

“Kemudian juga hal-hal baru yang bisa kita rumuskan di perda sehingga itu akan efektif,” sebut politisi partai Golkar ini.

Ia mencontohkan seperti status bencana yang selama ini menjadi kendala untuk melakukan aksi-aksi penanggulangan bencana.

“Kita coba melakukan inovasi yang tentu dengan minta pendapat dari berbagai pihak supaya tidak melanggar. Bagaimana penentuan status itu kita tetapkan sehingga tidak mempersulit penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Ekti Imanuel Monitoring Proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kutai Barat
admin 22 Januari 2025
0
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara langsung lakukan monitoring terhadap proyek pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rabu (22/1/2025) turut didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim dari Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kaltim dan dari Kubar. Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa ada sebanyak 50 unit rumah mendapat bantuan pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD tahun 2024 di Tanjung Isuy. Dan di Kampung Tanjung Isuy sendiri ada sebanyak 15 unit yang mendapat bantuan. “Yang kita ambil sample ada 5 rumah tadi ya. Yang ingin saya lihat itu adalah hasil dari pada anggaran yang sudah diatur oleh pergub. Pergub ini kan Rp 25 juta ya untuk satu rumah,” sebut Ekti. Hal ini, menurut Ekti, terbilang agak susah untuk dinilai, dikarenakan proses rehab ini tidak sama dengan membangun bangunan baru. “Tentu, yang namanya rehab ini tidak semua diganti, tapi secara garis besar saya anggap lumayan bagus. Dan tentu ini laporan saya ke pak gubernur nanti,” ujarnya. Dalam proses kedepan, lanjutnya, perlu ada revisi dari pergub ini terkait dengan nilai. “Nilai seperti Kubar dan Mahulu ini kan harga material beda dengan di kota. Itu yang kita kasih masukan. Dalam arti dengan proses daripada Bappeda dan Perkim sendiri yang mengkajinya,” tutur Ekti. Kemudian, Ekti akan mendorong melalui rapat paripurna terkait reses, bahwa akan menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi untuk merevisi pergub yang ada. “Terkait dengan nilai Rp 25 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi berapa, sesuai kajian teknis Bapedda dan Perkim yang menjalankannya,” jelasnya. Lain pihak, Kepala Bidang Perkim Kaltim Sidiq Prananto Sulistyo menerangkan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 yang ada di Kubar sejumlah 150 unit, terbagi menjadi tiga lokasi yang salah satunya berada di Tanjung Isuy sebanyak 50 unit. “Untuk penerima bantuan, kita mendapatkan data atau usulan dari pemerintah Kabupaten Kubar,” ungkap Sidiq. Dari hasil data yang diperoleh, dilanjutkan dengan mengidentifikasi untuk memastikan syarat dan kriteria telah terpenuhi pada acuan pelaksanaan rehabilitasi. “Salah satunya adalah status lahan, terus kemudian betul-betul penerima bantuan yang diusulkan ini adalah masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” tuturnya. Dari hasil identifikasi itu, lanjut Sidiq, kemudian dilakukan perencanaan terhadap rehab rumah tersebut. “Penanganan dalam rehabilitasi rumah itu juga tidak sama. Ada yang mungkin disitu menangani atapnya, ada yang memang atapnya dan dindingnya dan beserta lantainya,” sebutnya. Pihaknya telah melakukan diskusi dan komunikasi bersama penerima bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan terhadap penerima bantuan dan kebutuhannya. “Dengan batasan nominal bantuan kurang lebihnya sekitar Rp 25 juta sesuai yang ada di Pergub 33 tahun 2022,” pungkasnya. (hms8)