PROBOLINGGO. Berupaya menggali praktik terbaik yang telah terbukti berhasil, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur untuk mempelajari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kunjungan tersebut dilakukan ke DPRD Provinsi Jawa Timur serta Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) sebagai langkah konkret mengoptimalkan potensi pelabuhan di Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyampaikan bahwa kunjungan ini tidak hanya sebatas mendengarkan paparan, tetapi juga melihat secara langsung praktik pengelolaan pelabuhan yang telah berjalan profesional. Di PT DABN selaku pengelola Pelabuhan Probolinggo, rombongan Komisi II memperoleh gambaran menyeluruh terkait sejarah perusahaan, sistem manajemen, hingga strategi bisnis anak perusahaan PT Cipta Graha Usaha (CGU) tersebut, Rabu (17/12/2025). “Kami bersama teman-teman Komisi II melihat langsung bagaimana pengelolaan pelabuhan dilakukan. Banyak hal yang bisa diadopsi di Kalimantan Timur. Peluang pengelolaan kepelabuhanan itu sangat besar,” ujar Sapto.
Ia menilai, pengalaman PT DABN dalam mengelola pelabuhan multipurpose, termasuk sektor nonpeti kemas, sangat relevan dengan karakteristik Kalimantan Timur yang bertumpu pada sumber daya alam dan distribusi barang antarwilayah. “Dari paparan direksi, kami diberi kisi-kisi bagaimana tahapan membangun sistem pengelolaan pelabuhan yang sehat. Ini penting agar pengalaman mereka bisa diterapkan di Kaltim,” katanya.
Sapto menegaskan bahwa faktor penentu keberhasilan pengelolaan pelabuhan tidak semata terletak pada pembangunan infrastruktur, melainkan pada penerapan sistem manajemen yang profesional dan akuntabel. Menurutnya, tata kelola yang baik akan berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi daerah sekaligus mendongkrak PAD. “Kalau pengelolaannya profesional, dampaknya pasti terasa. PAD Kalimantan Timur bisa meningkat signifikan. Peluangnya luar biasa,” ucapnya.
Lebih lanjut, Komisi II DPRD Kaltim akan mendorong PT Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) untuk segera menyusun langkah strategis dalam pengelolaan pelabuhan. Mulai dari pengurusan perizinan, optimalisasi status Badan Usaha Pelabuhan (BUP), hingga perencanaan pembiayaan dan pola kerja sama. “Kita sudah punya BUP. Tinggal bagaimana menyusun strategi agar bisa berjalan optimal. Ini nanti akan kita bahas bersama pemerintah provinsi, termasuk peran Gubernur, serta DPRD dalam mendukung pembiayaan dan kebijakan,” jelas Sapto.
Dalam kesempatan tersebut, Sapto juga menekankan pentingnya peran seluruh perusahaan daerah di Kalimantan Timur agar tidak berjalan stagnan. Di tengah tantangan fiskal dan pengetatan anggaran, perusda diharapkan mampu menjadi motor penggerak PAD melalui inovasi dan terobosan yang terukur. “Ini bukan hanya berlaku untuk MBS, tetapi semua perusda Kaltim. Kita akan tindak lanjuti dengan rapat kerja. Kalau tidak berjalan, tentu akan kita evaluasi. Kita butuh SDM yang benar-benar profesional, paham praktik lapangan dan regulasi,” tegasnya. (hms7)
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyampaikan bahwa kunjungan ini tidak hanya sebatas mendengarkan paparan, tetapi juga melihat secara langsung praktik pengelolaan pelabuhan yang telah berjalan profesional. Di PT DABN selaku pengelola Pelabuhan Probolinggo, rombongan Komisi II memperoleh gambaran menyeluruh terkait sejarah perusahaan, sistem manajemen, hingga strategi bisnis anak perusahaan PT Cipta Graha Usaha (CGU) tersebut, Rabu (17/12/2025). “Kami bersama teman-teman Komisi II melihat langsung bagaimana pengelolaan pelabuhan dilakukan. Banyak hal yang bisa diadopsi di Kalimantan Timur. Peluang pengelolaan kepelabuhanan itu sangat besar,” ujar Sapto.
Ia menilai, pengalaman PT DABN dalam mengelola pelabuhan multipurpose, termasuk sektor nonpeti kemas, sangat relevan dengan karakteristik Kalimantan Timur yang bertumpu pada sumber daya alam dan distribusi barang antarwilayah. “Dari paparan direksi, kami diberi kisi-kisi bagaimana tahapan membangun sistem pengelolaan pelabuhan yang sehat. Ini penting agar pengalaman mereka bisa diterapkan di Kaltim,” katanya.
Sapto menegaskan bahwa faktor penentu keberhasilan pengelolaan pelabuhan tidak semata terletak pada pembangunan infrastruktur, melainkan pada penerapan sistem manajemen yang profesional dan akuntabel. Menurutnya, tata kelola yang baik akan berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi daerah sekaligus mendongkrak PAD. “Kalau pengelolaannya profesional, dampaknya pasti terasa. PAD Kalimantan Timur bisa meningkat signifikan. Peluangnya luar biasa,” ucapnya.
Lebih lanjut, Komisi II DPRD Kaltim akan mendorong PT Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) untuk segera menyusun langkah strategis dalam pengelolaan pelabuhan. Mulai dari pengurusan perizinan, optimalisasi status Badan Usaha Pelabuhan (BUP), hingga perencanaan pembiayaan dan pola kerja sama. “Kita sudah punya BUP. Tinggal bagaimana menyusun strategi agar bisa berjalan optimal. Ini nanti akan kita bahas bersama pemerintah provinsi, termasuk peran Gubernur, serta DPRD dalam mendukung pembiayaan dan kebijakan,” jelas Sapto.
Dalam kesempatan tersebut, Sapto juga menekankan pentingnya peran seluruh perusahaan daerah di Kalimantan Timur agar tidak berjalan stagnan. Di tengah tantangan fiskal dan pengetatan anggaran, perusda diharapkan mampu menjadi motor penggerak PAD melalui inovasi dan terobosan yang terukur. “Ini bukan hanya berlaku untuk MBS, tetapi semua perusda Kaltim. Kita akan tindak lanjuti dengan rapat kerja. Kalau tidak berjalan, tentu akan kita evaluasi. Kita butuh SDM yang benar-benar profesional, paham praktik lapangan dan regulasi,” tegasnya. (hms7)
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)