Muhammad Samsun Terima Penyematan Setya Lencana Pancawarsa I

Kamis, 31 Agustus 2023 313
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun saat menerima penyematan Setya Lencana Pancawarsa I oleh Ketua Majlis Pembimbing Daerah Kaltim Isran Noor.
SAMARINDA. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menghadiri Apel Besar Peringatan Hari Pramuka ke-62 Gerakan Pramuka Provinsi Kaltim di Halaman Parkir Balikpapan Sport and Convention Center Dome Balikapan, Senin (28/8) pagi.

Pada kesempatan itu Muhammad Samsun menerima penyematan Setya Lencana Pancawarsa I yang diserahkan langsung oleh Gubernur Kaltim Isran Noor yang saat itu juga selaku pembina upacara.

Usai mengikuti apel, Politikus PDIP itu bertolak menuju Hotel Novotel untuk menghadiri pembukaan kegiatan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Timur.

Acara dibuka Isran Noor yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah Kaltim. Musdalub digelar dalam rangka pemilihan Kwarda Kaltim pergantian antar waktu periode 2021-2026.

Muhammad Samsun mengaku mendukung penuh pelaksanaan Musdalub dimaksud yang berlangsung secara demokratis yakni melalui mekanisme musyawarah mufakat guna mencari figur pemimpin yang layak dan tepat memimpin Gerakan Pramuka di Kaltim.

“Pergantian antar waktu dari Ketua Kwarda yang sebelumnya dijabat oleh Alm Noorbaity yang telah mendahului kita semua sehingga perlu adanya keberlanjutan tongkat estafet, dan sesuai dengan ADART Gerakan Pramuka, apabila jabatan Ketua Kwarda meninggal dunia sesuai mekanisme harus diadakan Musdalub,”tuturnya.

Ia berpesan agar siapapun nantinya yang terpilih agar mampu melanjutkan program-program yang telah ada serta membuat program kerja lainnya yang inovatif khususnya terkait pembinaan SDM anggota pramuka.

Disamping itu pihaknya meminta kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota beserta unsur swasta agar memberikan perhatian lebih kepada gerakan pramuka karena melihat nilai manfaatnya bagi generasi muda. “Program pembinaan tentu tidak akan berjalan maksimal apabila tidak didukung khususnya pemerintah,” pungkasnya. (adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.