Masyarakat Kaltim Berhak Untuk Dapat Kualitas BBM Yang Bagus

Senin, 14 April 2025 1083
Ananda Emira Moeis sebagai Narasumber Dalam Dialog Publika TVRI Kaltim
SAMARINDA. Bertempat di Studio 2 TVRI Kaltim, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis hadir menjadi Narasumber dalam “Dialog Publika” TVRI Kaltim, Senin (14/04). Adapun Narasumber lainnya, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kaltim Bambang Arwanto, Perwakilan Teknisi Mesin Nanang Hafif dan hadir secara daring Area Manager Communication & CSR Kalimantan Edi Mangun serta Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kaltim Frederikus Denny Christyanto.

Dipandu oleh Pembawa Acara Dwi Rahma, Kelima Narasumber berbicara terkait Keluhan masyarakat terhadap kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kaltim yang menyebabkan sejumlah kendaraan bermasalah.

Ananda Emira Moeis mengatakan, untuk mengatasi masalah tersebut DPRD bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi melalui Kepala Dinas terkait, Kepolisian, PT Kilang Pertamina Internasional Unit Balikpapan serta PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan untuk segera melaksanakan hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan.

“Kami selalu berkomunikasi, kapan dan dimana penunjukan bengkel gratis selesai untuk pengecekan dan pergantian kerusakan,” ujarnya.

Ia juga menuturkan, baik Pemprov maupun DPRD terus aktif berkomunikasi dengan pihak Patraniaga mengenai investigasi secara terbuka yang komprehensif. “Kalau hari ini Pertamina sudah investigasi melalui Uji Lab sendiri, Kami meminta investigasi melalui Uji Lab Independen. Jadi, publik bisa tau dan kita akan terus mendorong untuk investigasi terbuka itu agar bisa berjalan,” jelasnya.

Ananda Emira Moeis berharap agar masalah ini tidak berlarut-larut dan dapat selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Tak lupa, Ia mengapresiasi seluruh jajaran Pertamina Patra Niaga yang telah bersepakat untuk menunjuk bengkel gratis namun menurutnya, masih ada permasalahan utama yang belum diketahui.

“Masih ada permasalah utamanya itu apa, kan kita belum tahu sampai sekarang. Jadi, jangan sampai kita semua saling curiga dan tuduh menuduh harus dicari dan diselesaikan permasalahannya itu apa, jangan hanya puas di solusi perbaikan,” ungkapnya.

Terakhir, Ia mengatakan meskipun distribusi minyak di Indonesia khususnya Kaltim memiliki kompleksitas yang tinggi, tetapi Masyarakat Kaltim berhak untuk dapat kualitas BBM yang bagus. (hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.  
Indeks