SAMARINDA — Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Baba, menyuarakan pandangan tegas bahwa pungutan uang gedung di sekolah, termasuk di sekolah swasta, seharusnya digratiskan demi menjamin akses pendidikan yang benar-benar inklusif dan berkeadilan. Ia menilai bahwa beban biaya uang gedung yang masih ditanggung peserta didik menjadi penghalang serius dalam mewujudkan cita-cita pendidikan gratis yang merata.
“Kita tidak bisa bicara pendidikan gratis kalau masih ada siswa yang dibebani uang gedung, apalagi di sekolah swasta yang justru banyak menampung anak-anak dari keluarga menengah ke bawah,” ujar Baba.
Menurut Baba, sekolah swasta selama ini memainkan peran penting dalam mendukung sistem pendidikan nasional, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sekolah negeri. Namun, minimnya dukungan anggaran dari pemerintah membuat sekolah swasta terpaksa membebankan biaya tambahan kepada orang tua siswa, termasuk uang gedung yang nilainya tidak sedikit.
Baba mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah konkret dengan mengalokasikan bantuan keuangan khusus untuk menutupi kebutuhan uang gedung di sekolah swasta. Skema ini, menurutnya, bisa dilakukan melalui mekanisme hibah pendidikan atau bantuan operasional berbasis kebutuhan dan asas pemerataan.
“Pemerintah provinsi harus hadir. Jangan hanya fokus pada sekolah negeri. Sekolah swasta yang terbukti melayani masyarakat luas juga berhak mendapatkan dukungan. Ini soal keadilan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa bantuan tersebut harus disalurkan secara transparan dan akuntabel, dengan kriteria yang jelas agar tepat sasaran. Baba juga mendorong Dinas Pendidikan untuk melakukan pemetaan kebutuhan sekolah swasta dan membuka ruang dialog dengan para pengelola sekolah.
Lebih jauh, Baba menekankan bahwa pendidikan gratis tidak boleh berhenti pada pembebasan SPP semata. Biaya-biaya lain seperti uang gedung, seragam, dan perlengkapan sekolah juga harus menjadi perhatian pemerintah jika ingin mewujudkan pendidikan yang benar-benar bebas hambatan. Pernyataan Baba ini memperkuat dorongan agar kebijakan pendidikan di Kalimantan Timur lebih berpihak pada rakyat kecil dan tidak membiarkan sekolah swasta berjalan sendiri tanpa dukungan negara. Ia berharap langkah ini bisa menjadi bagian dari reformasi kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan di masa depan.(hms4)
“Kita tidak bisa bicara pendidikan gratis kalau masih ada siswa yang dibebani uang gedung, apalagi di sekolah swasta yang justru banyak menampung anak-anak dari keluarga menengah ke bawah,” ujar Baba.
Menurut Baba, sekolah swasta selama ini memainkan peran penting dalam mendukung sistem pendidikan nasional, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sekolah negeri. Namun, minimnya dukungan anggaran dari pemerintah membuat sekolah swasta terpaksa membebankan biaya tambahan kepada orang tua siswa, termasuk uang gedung yang nilainya tidak sedikit.
Baba mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah konkret dengan mengalokasikan bantuan keuangan khusus untuk menutupi kebutuhan uang gedung di sekolah swasta. Skema ini, menurutnya, bisa dilakukan melalui mekanisme hibah pendidikan atau bantuan operasional berbasis kebutuhan dan asas pemerataan.
“Pemerintah provinsi harus hadir. Jangan hanya fokus pada sekolah negeri. Sekolah swasta yang terbukti melayani masyarakat luas juga berhak mendapatkan dukungan. Ini soal keadilan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa bantuan tersebut harus disalurkan secara transparan dan akuntabel, dengan kriteria yang jelas agar tepat sasaran. Baba juga mendorong Dinas Pendidikan untuk melakukan pemetaan kebutuhan sekolah swasta dan membuka ruang dialog dengan para pengelola sekolah.
Lebih jauh, Baba menekankan bahwa pendidikan gratis tidak boleh berhenti pada pembebasan SPP semata. Biaya-biaya lain seperti uang gedung, seragam, dan perlengkapan sekolah juga harus menjadi perhatian pemerintah jika ingin mewujudkan pendidikan yang benar-benar bebas hambatan. Pernyataan Baba ini memperkuat dorongan agar kebijakan pendidikan di Kalimantan Timur lebih berpihak pada rakyat kecil dan tidak membiarkan sekolah swasta berjalan sendiri tanpa dukungan negara. Ia berharap langkah ini bisa menjadi bagian dari reformasi kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan di masa depan.(hms4)
