Kunjungi Dinsos Botang, Abdul Kadir Tappa Minta Rantang Kasih Lansia Dimaksimalkan

Senin, 21 Juni 2021 107
Anggota DPRD Kaltim Abdul Kadir Tappa bersama Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan Botang.
BONTANG. Komisi IV DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Kota Bontang, Kamis (17/6/2021). Kunjungan tersebut dalam rangka mengevaluasi dan mempertanyakan kelanjutan penanganan Covid-19 dan lainnya. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Abdul Kadir Tappa mengaku mendukung penuh program sosial yang memberikan perhatian terhadap warga yang kurang mampu khususnya lansia yang secara fisik tidak memungkin lagi untuk bekerja.

Pihaknya menyebutkan, pandemi memberikan banyak dampak terutama pada perekonomian. “Jangankan untuk berlebihan, sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sulit. Apalagi bagi lansia dengan latar belakang keluarga miskin,” sebutnya.

Oleh sebab itu pihaknya mengaku mendukung langkah Pemerintah Kota Bontang melalui dinas sosial dengan membuat program yang diberinama rantang kasih lansia. Bagi warga kurang mampu perhatian pemerintah sangatlah diharapkan. “Dari laporan Dinsos memang keterbatasan anggaran membuat program dimaksud belum dapat dilakukan secara maksimal. Karena itu komisi IV akan memperjuangkan agar ada sharing dana dari provinsi maupun CSR,” tuturnya.

Sekretaris Dinas Sosial Bontang Muhammad Nasir menurutkan jumlah total lansia di Bontang sebanyak tiga ribu dua ratus tiga puluh orang, dan sebanyak dua ribu seratus delapan puluh lima orang diantaranya tergolong janda rawan sosial ekonomi. Ia menjelaskan rantang kasih lansia merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan peratian kepada rumah tangga miskin di Bontang yang sebagiannya adalah pasangan lansia atau lansia tanpa keluarga. “Memberikan paket makanan gratis setiap hari kepada warga miskin dan lansia. Tetapi dengan melihat anggararan maka dibagi perwilayah secara bergantian. Kalau memang provinsi bisa mendukung tentu program ini bisa jauh lebih baik lagi,” harapnya.(adv/hms4)

 
TULIS KOMENTAR ANDA
Perkuat Strategi Legislasi, Anggaran dan Tata Kelola Legislatif Banggar, Banmus, dan Bapemperda Studi Komparatif ke DPRD Jakarta
Berita Utama 6 Agustus 2025
0
JAKARTA – DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke DPRD Jakarta, Rabu (6/8), dalam rangka studi komparatif untuk memperkuat strategi legislasi, anggaran, dan meningkatkan efektivitas tata kelola legislatif. Rombongan terdiri dari unsur Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Anggota Bapemperda Nurhadi Saputra dan Muhammad Husni Fahruddin, serta Anggota Banggar Abdulloh. Rombongan DPRD Kaltim disambut oleh Anggota DPRD Jakarta, Bun Joi Phiau. Dalam sesi diskusi, Banmus DPRD Kaltim menyoroti mekanisme penyusunan dan koordinasi jadwal kegiatan DPRD Jakarta.  Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan pentingnya referensi dari DPRD Jakarta untuk mengatasi tumpang tindih agenda antara alat kelengkapan dewan, panitia khusus, dan kegiatan anggota seperti reses serta sosialisasi peraturan daerah. “Kami ingin mengadopsi pola penyusunan jadwal yang lebih terstruktur agar kehadiran anggota di berbagai rapat bisa lebih optimal. Pengalaman DPRD Jakarta menjadi referensi penting,” ujar Hasan. Sementara itu, Banggar DPRD Kaltim mendalami teknis penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), termasuk dampaknya terhadap APBD 2026. Diskusi juga mencakup konsekuensi hukum dan administratif atas keterlambatan penyampaian KUA-PPAS, serta opsi pergeseran anggaran untuk mendukung program prioritas kepala daerah. Di sisi lain, Bapemperda DPRD Kaltim fokus pada penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), harmonisasi legislasi dengan RPJMD, serta inovasi pelibatan publik dalam proses pembentukan regulasi. Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi wadah pertukaran pengetahuan antar lembaga legislatif, sekaligus memperkuat sinergi antar provinsi dalam meningkatkan kualitas kinerja DPRD secara menyeluruh. (hms)