-cover.jpg)
-cover.jpg)
BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) di kawasan Kariangau, Balikpapan, Kamis (19/6/2025), guna mengevaluasi kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meninjau rencana pengembangan bisnis ke depan. Kunjungan ini dipimpin Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle, didampingi Wakil Ketua Sapto Setyo Pramono dan sejumlah anggota, serta perwakilan dari PT Melati Bhakti Satya (MBS), BUMD milik Pemprov Kaltim yang menjadi mitra usaha PT KKT bersama PT Pelindo IV.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut anggota Komisi II DPRD Kaltim lainnya, yakni Shemmy Permata Sari, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Guntur, Yonavia, Abdul Giaz, dan Firnadi Ikhsan.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat PT KKT, Komisi II menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari transparansi laporan keuangan, status kepemilikan aset, hingga posisi perwakilan Pemprov dalam struktur manajemen perusahaan.
“Kami sebagai wakil rakyat berkewajiban mengawasi dan memberi masukan terhadap kebijakan yang melibatkan keuangan daerah. PT KKT harus terbuka soal kontribusinya terhadap PAD dan rencana bisnis ke depan,” tegas Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle, saat memimpin rapat.
Pada pertemuan tersebut, komisi II juga mempertanyakan laporan kontribusi PT KKT untuk periode 2023–2025, serta meminta klarifikasi atas rencana pengembangan jangka pendek dan panjang, termasuk proyek perluasan dermaga, reklamasi lahan, dan pengadaan alat bongkar muat.
“Kami ingin memastikan bahwa tata kelola perusahaan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerugian bagi daerah,” ujarnya.
Melalui Direksi, PT KKT memberikan jawaban yang secara garis besar dapat diterima atas pertanyaan Komisi II DPRD Kaltim. Dikatakan Sabaruddin, Komisi II menilai, sebagai perusahaan yang mengelola aset strategis milik daerah, PT KKT harus menunjukkan kinerja yang akuntabel dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi Kalimantan Timur.(hms9)
Turut hadir dalam kunjungan tersebut anggota Komisi II DPRD Kaltim lainnya, yakni Shemmy Permata Sari, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Guntur, Yonavia, Abdul Giaz, dan Firnadi Ikhsan.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat PT KKT, Komisi II menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari transparansi laporan keuangan, status kepemilikan aset, hingga posisi perwakilan Pemprov dalam struktur manajemen perusahaan.
“Kami sebagai wakil rakyat berkewajiban mengawasi dan memberi masukan terhadap kebijakan yang melibatkan keuangan daerah. PT KKT harus terbuka soal kontribusinya terhadap PAD dan rencana bisnis ke depan,” tegas Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle, saat memimpin rapat.
Pada pertemuan tersebut, komisi II juga mempertanyakan laporan kontribusi PT KKT untuk periode 2023–2025, serta meminta klarifikasi atas rencana pengembangan jangka pendek dan panjang, termasuk proyek perluasan dermaga, reklamasi lahan, dan pengadaan alat bongkar muat.
“Kami ingin memastikan bahwa tata kelola perusahaan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerugian bagi daerah,” ujarnya.
Melalui Direksi, PT KKT memberikan jawaban yang secara garis besar dapat diterima atas pertanyaan Komisi II DPRD Kaltim. Dikatakan Sabaruddin, Komisi II menilai, sebagai perusahaan yang mengelola aset strategis milik daerah, PT KKT harus menunjukkan kinerja yang akuntabel dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi Kalimantan Timur.(hms9)
-thumb.jpg)
