Ketua DPRD Kaltim Sambut Kedatangan Watimpres Ke Benua Etam

4 Agustus 2022

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK saat menyambut kedatangan rombongan Watimpres di VVIP Room Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Balikpapan, Kamis (4/8) lalu.
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK bersama Gubernur Kaltim Isran Noor menerima kedatangan rombongan ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) di VVIP Room Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Balikpapan, Kamis (4/8) lalu.

Kedatangan Watimpres tersebut dalam rangka kunjungan ke lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden.

Rombongan Watimpres terdiri dari Muhammad Mardiono, HR Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, Putri Kus Wisnu Wardani, dan Soekarwo, disambut hangat oleh Makmur HAPK yang sebelumnya juga ikut menyambut kadatangan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah.

Menurut Makmur, kunjungan Watimpres ini adalah dalam rangka peninjauan Titik Nol IKN dan Bendungan Sepaku Semoi. “Kunjungan Watimpres itu untuk meninjau Titik Nol IKN dan Bendungan Sepaku sebagai pertanda keseriusan pemerintah dalam pembangunan IKN,” ujar Makmur saat diwawancara.

Mantan Bupati Berau ini berharap agar kunjungan tersebut dapat memberikan pandangan dan masukan kepada pemerintah pusat, untuk suksesnya percepatan pembangunan IKN yang bisa dirasakan masyarakat Kaltim pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya.

“Saya harap kunjungan ini, bisa memberikan andil besar bagi pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan IKN,” harap politisi partai Golkar ini.

Sebagai informasi, usai disambut di VVIP Room Bandara Sepinggan, rombongan Watimpres langsung bergerak menuju Titik Nol IKN melalui Pelabuhan Semayang di Teluk Balikpapan dan Dermaga PT IHM. Kemudian rombongan akan ke Bendungan Sepaku Semoi setelah istirahat makan siang di Guest House Pemkab Penajam Paser Utara. Dan setelah peninjauan, rombongan Watimpres akan langsung kembali ke Jakarta. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Berita Utama
Ekti Imanuel Monitoring Proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kutai Barat
admin 22 Januari 2025
0
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara langsung lakukan monitoring terhadap proyek pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rabu (22/1/2025) turut didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim dari Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kaltim dan dari Kubar. Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa ada sebanyak 50 unit rumah mendapat bantuan pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD tahun 2024 di Tanjung Isuy. Dan di Kampung Tanjung Isuy sendiri ada sebanyak 15 unit yang mendapat bantuan. “Yang kita ambil sample ada 5 rumah tadi ya. Yang ingin saya lihat itu adalah hasil dari pada anggaran yang sudah diatur oleh pergub. Pergub ini kan Rp 25 juta ya untuk satu rumah,” sebut Ekti. Hal ini, menurut Ekti, terbilang agak susah untuk dinilai, dikarenakan proses rehab ini tidak sama dengan membangun bangunan baru. “Tentu, yang namanya rehab ini tidak semua diganti, tapi secara garis besar saya anggap lumayan bagus. Dan tentu ini laporan saya ke pak gubernur nanti,” ujarnya. Dalam proses kedepan, lanjutnya, perlu ada revisi dari pergub ini terkait dengan nilai. “Nilai seperti Kubar dan Mahulu ini kan harga material beda dengan di kota. Itu yang kita kasih masukan. Dalam arti dengan proses daripada Bappeda dan Perkim sendiri yang mengkajinya,” tutur Ekti. Kemudian, Ekti akan mendorong melalui rapat paripurna terkait reses, bahwa akan menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi untuk merevisi pergub yang ada. “Terkait dengan nilai Rp 25 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi berapa, sesuai kajian teknis Bapedda dan Perkim yang menjalankannya,” jelasnya. Lain pihak, Kepala Bidang Perkim Kaltim Sidiq Prananto Sulistyo menerangkan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 yang ada di Kubar sejumlah 150 unit, terbagi menjadi tiga lokasi yang salah satunya berada di Tanjung Isuy sebanyak 50 unit. “Untuk penerima bantuan, kita mendapatkan data atau usulan dari pemerintah Kabupaten Kubar,” ungkap Sidiq. Dari hasil data yang diperoleh, dilanjutkan dengan mengidentifikasi untuk memastikan syarat dan kriteria telah terpenuhi pada acuan pelaksanaan rehabilitasi. “Salah satunya adalah status lahan, terus kemudian betul-betul penerima bantuan yang diusulkan ini adalah masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” tuturnya. Dari hasil identifikasi itu, lanjut Sidiq, kemudian dilakukan perencanaan terhadap rehab rumah tersebut. “Penanganan dalam rehabilitasi rumah itu juga tidak sama. Ada yang mungkin disitu menangani atapnya, ada yang memang atapnya dan dindingnya dan beserta lantainya,” sebutnya. Pihaknya telah melakukan diskusi dan komunikasi bersama penerima bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan terhadap penerima bantuan dan kebutuhannya. “Dengan batasan nominal bantuan kurang lebihnya sekitar Rp 25 juta sesuai yang ada di Pergub 33 tahun 2022,” pungkasnya. (hms8)
Indeks