Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, Harapkan Pembahasan Perubahan APBD Segera di Selesaikann

Senin, 6 September 2021 177
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, harapkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) terhadap perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) segera di bahas lebih lanjut. Kamis (2/9/2021) siang Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, menyampaikanTerkait dengan RAB yang di sampaikan oleh pemerintah belum masuk. “Kaitannya dengan masalah ini, kita belum tau, dan belum masuk” kata Makmur.

Dalam penyampaiannya, politisi Golkar tersebut juga telah menyampaikan beberapa usulan dalam musrenbang. Dalam hal ini, usulan yang di berikan pun tak tanggung-tanggung. Sebanyak 5000 usulan di tawarkan kepada pihak pemerintah. “Kita di musrembang ada 5000 usulan” ucapnya.

Namun, dalam hal ini belum terbahas secara tuntas dan gamblang. Makmur menyampaikan, terkait usulan yang cukup banyak tersebut “Tapi belum di input dan kita nggak tau, padahal ada banyak sekali usulan” bebernya.

Di konfirmasi di sisi lain, perubahan yang di lakukan juga meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Kita juga bahas masalah APBD. Baik APBD Perubahan dan APBD Murni, dan kita masih menunggu itu, menunggu dari Pemprov Kaltim” tuturnya.

Pimpinan DPRD Kaltim tersebut pun, berharap agar segera untuk di tuntaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembahasan ini kepada Pemprov Kaltim. “Ya kalau memang sudah clear, segera sampaikan ke kita, dan akan segera kita bahas” pungkasnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Banmus Susun Kegiatan Masa Sidang I Tahun 2026, Ketua DPRD Kaltim : Ini Adalah Kontrak Kerja Nyata Dengan Rakyat
Berita Utama 24 Desember 2025
0
SAMARINDA. Menyongsong tahun anggaran baru, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Timur bergerak cepat menyusun peta jalan kegiatan untuk Masa Sidang I (Januari-Februari) Tahun 2026. Rapat yang digelar di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Rabu (24/12), menjadi momentum penguatan fungsi legislatif. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan jajarannya bahwa setiap butir kesepakatan dalam rapat Banmus membawa tanggung jawab besar bagi masyarakat Kalimantan Timur. "Ini adalah kontrak kerja kita dengan rakyat. Kita harus memastikan biaya terkendali demi pembangunan. Mari jalankan agenda ini dengan semangat pengabdian," ucapnya di hadapan peserta rapat yang dipimpin oleh Muhammad Samsun. Hasanuddin menyebut Banmus sebagai jantung dari seluruh aktivitas DPRD. Tanpa perencanaan yang matang dan legal melalui Banmus, seluruh gerak langkah institusi bisa menjadi tidak sah. Oleh karena itu, sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD dan KUA-PPAS menjadi prioritas utama. Langkah strategis ini diambil guna meminimalisir risiko keterlambatan pengesahan APBD di masa mendatang. "Semoga ini menjadi titik awal yang baik dan dibukakan pintu kemudahan dalam setiap upaya kita membangun Kalimantan Timur," pungkasnya.(hms11)