Interaksi Sosial Dinilai Bakal Jadi Masalah Serius akibat Hadirnya IKN Nusantara

Senin, 13 Februari 2023 705
Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry
SAMARINDA. Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry menilai salah satu persoalan serius yang akan ditimbulkan dari hadirnya IKN Nusantara adalah interaksi sosial. Sebab di satu sisi, di IKN tetap ada masyarakat lokal namun ada pula masyarakat pendatang. “Sehingga, proses terjadinya interaksi ini kan ada 2 kemungkinan. Apakah nanti akan asosiatif ada asimilasi, akulturasi, kerja sama, atau disasosiatif? Di sana akan terjadi persaingan dan konflik,” ungkap Sarkowi, Sabtu (11/2/2023).

Dia menegaskan, pemerintah harus mengantisipasi dan menangani potensi persoalan tersebut. Harus ada desain yang disiapkan agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dan akhirnya menimbulkan konflik tertentu. “Ini harus didesain. Menurut saya, perlu ada forum pembauran nusantara. Forum itu akan jadi medium bersilaturahmi, baik pendatang maupun lokal. Di sana mereka bisa bahas persoalan-persoalan yang ada di IKN,” sambung politisi dari Golkar itu.

Jika forum tersebut terealisasi, dia berharap Badan Otorita IKN juga bisa menjalin komunikasi. Terutama ketika ada persoalan-persoalan terjadi. Sarkowi memahami bahwa sebagian besar masyarakat lokal dilanda kekhawatiran. Khawatir tidak mendapat perhatian yang layak. Kekhawatiran tersebut, ujar Sarkowi, sudah semestinya diperhatikan pemerintah. “Misalnya tenaga kerja, itu diambil dari luar Kaltim. Sementara itu, masyarakat Kaltim tidak dilibatkan. Kemudian muncul kecemburuan. Hal seperti ini harus ada perhatiannya,” pungkasnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Legislator Kaltim Terima Aspirasi Mahasiswa PKC-PMII
Berita Utama 15 September 2025
0
SAMARINDA — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC-PMII) Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kaltim, Senin (15/9/2025). Mereka menuntut transparansi dan penyelesaian sejumlah persoalan strategis yang dinilai merugikan masyarakat. Tuntutan utama yang disuarakan adalah pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut dana divestasi kompensasi dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp 280 miliar, yang menurut mereka hingga kini belum sepenuhnya dilunasi.  Selain itu, massa mendesak DPRD Kaltim untuk turun tangan menyelesaikan konflik antara PT KPC dan masyarakat adat terkait penggusuran lahan. Menanggapi tuntutan tersebut, Anggota DPRD Kaltim, Subandi, yang menemui langsung para demonstran, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ia menyebut bahwa Komisi III DPRD Kaltim akan membahasnya secara internal dan meneruskan ke Komisi I yang membidangi urusan hukum. “Kami dari Komisi III akan menindaklanjuti ini. Setelah pembahasan internal, akan kami teruskan ke Komisi I,” ujar Subandi, politisi PKS yang juga anggota Komisi III DPRD Kaltim. Ia menilai tuntutan mahasiswa sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan. “Tuntutan adik-adik PMII ini adalah bentuk check and balance dari masyarakat. Kami akan menindaklanjutinya,” tegasnya. Sementara itu, Ketua PKC-PMII Kaltim, Said, menekankan pentingnya penyelesaian segera agar masyarakat tidak terus dirugikan, terutama terkait akses jalan yang rusak akibat aktivitas pertambangan. “Kami mendesak DPRD Kaltim untuk memanggil PT KPC dan menuntut pertanggungjawaban atas rusaknya akses masyarakat. Kalau perlu, cabut saja izinnya,” seru Said dalam orasinya. PKC-PMII berharap DPRD Kaltim dapat bergerak cepat dan tegas agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan masyarakat bisa kembali menikmati infrastruktur yang layak, aman, dan nyaman. (hms8)