Husin Djufrie Serap Aspirasi Warga Berau, Infrastruktur, Pendidikan, dan Ekonomi Jadi Sorotan

Senin, 7 Juli 2025 114
SERAP ASPIRASI : Anggota DPRD Kaltim Husin Djufrie saat menggelar reses dan serap aspirasi masyarakat di Kabupaten Berau belum lama ini.
BERAU — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Husin Djufrie, melaksanakan kegiatan reses masa sidang II tahun 2025 di Kabupaten Berau. Kegiatan yang berlangsung sejak 1 hingga 8 Juli 2025 ini menyasar tiga titik strategis, yakni Kampung Sei Bebanir Bangun, Kelurahan Sambaliung, dan Kampung Pulau Derawan. Dalam setiap kunjungan, pria yang akrab disapa Husin menyerap langsung aspirasi masyarakat yang mencerminkan kebutuhan riil di lapangan, mulai dari persoalan konflik lahan, ketimpangan pembangunan infrastruktur, hingga dukungan terhadap pelaku UMKM lokal.

Di Kampung Sei Bebanir Bangun, warga menyampaikan keluhan terkait konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan tambang. Aktivitas pertambangan yang belum disertai penyelesaian ganti rugi dinilai sangat merugikan warga.  Selain itu, masyarakat meminta agar perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam proses rekrutmen. Warga juga mengusulkan bantuan pakaian majelis untuk mendukung kegiatan sosial dan adat.

“Saya sangat memahami keresahan warga terkait dampak aktivitas tambang. Persoalan ini akan saya bawa ke rapat lintas komisi dan dinas terkait agar ada mediasi yang adil,” tegas Husin.  

“Soal tenaga kerja lokal, saya akan dorong perusahaan membuat komitmen tertulis dalam bentuk MoU dengan pemerintah daerah. Termasuk permintaan bantuan pakaian majelis juga akan saya usulkan melalui program pemberdayaan masyarakat” lanjutnya.  

Di Kelurahan Sambaliung, warga RT 02 menyoroti mangkraknya pembangunan trotoar dari Jembatan Sambaliung menuju Raja Alam. Proyek yang sempat digali tersebut kini terbengkalai dan mengganggu aktivitas warga. Selain itu, masyarakat mengusulkan pembangunan turap dan drainase, serta menyampaikan kebutuhan mendesak akan sekolah tingkat SMA di lingkungan mereka.

“Saya sudah mencatat proyek trotoar dan turap yang mangkrak ini. Saya akan minta Dinas PUPR Kaltim memberikan penjelasan resmi dan mendorong percepatan penyelesaiannya,” ujar Husin.  

“Terkait SMA, saya akan koordinasikan dengan Dinas Pendidikan agar wilayah ini masuk dalam prioritas pembangunan sekolah baru,” jelasnya.

Di titik terakhir, RT III Kampung Pulau Derawan, warga mengusulkan bantuan kontainer jualan untuk mendukung pelaku UMKM lokal. Mereka berharap fasilitas ini dapat meningkatkan daya tarik wisatawan ke wilayah mereka, sebagaimana yang telah dirasakan oleh RT I dan RT II.

“Saya sangat mengapresiasi semangat warga RT III. Saya akan perjuangkan bantuan kontainer ini melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir,” ungkap Husin.

“Kita ingin wisata Derawan tidak hanya indah di foto, tapi juga memberi manfaat nyata bagi semua RT. Saya juga akan dorong agar promosi wisata lebih merata, termasuk pengembangan spot kuliner dan UMKM lokal," lanjutnya. 

Menutup rangkaian kegiatan reses, Husin menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dan menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap usulan hingga ke tahap pembahasan bersama dinas dan mitra kerja di tingkat provinsi.

“Saya hadir bukan hanya untuk mendengar, tetapi untuk memastikan bahwa suara masyarakat dari tingkat bawah benar-benar sampai dan menjadi prioritas dalam kebijakan daerah,” tegasnya.

“Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat. Insya Allah, amanah ini akan saya jaga dengan kerja nyata dan keberpihakan yang konsisten pada kepentingan rakyat,” pungkasnya. (hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Banmus Susun Kegiatan Masa Sidang I Tahun 2026, Ketua DPRD Kaltim : Ini Adalah Kontrak Kerja Nyata Dengan Rakyat
Berita Utama 24 Desember 2025
0
SAMARINDA. Menyongsong tahun anggaran baru, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Timur bergerak cepat menyusun peta jalan kegiatan untuk Masa Sidang I (Januari-Februari) Tahun 2026. Rapat yang digelar di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Rabu (24/12), menjadi momentum penguatan fungsi legislatif. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan jajarannya bahwa setiap butir kesepakatan dalam rapat Banmus membawa tanggung jawab besar bagi masyarakat Kalimantan Timur. "Ini adalah kontrak kerja kita dengan rakyat. Kita harus memastikan biaya terkendali demi pembangunan. Mari jalankan agenda ini dengan semangat pengabdian," ucapnya di hadapan peserta rapat yang dipimpin oleh Muhammad Samsun. Hasanuddin menyebut Banmus sebagai jantung dari seluruh aktivitas DPRD. Tanpa perencanaan yang matang dan legal melalui Banmus, seluruh gerak langkah institusi bisa menjadi tidak sah. Oleh karena itu, sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD dan KUA-PPAS menjadi prioritas utama. Langkah strategis ini diambil guna meminimalisir risiko keterlambatan pengesahan APBD di masa mendatang. "Semoga ini menjadi titik awal yang baik dan dibukakan pintu kemudahan dalam setiap upaya kita membangun Kalimantan Timur," pungkasnya.(hms11)